Indonesia harus membangun sistem ekonomi domestik yang kuat karena sesungguhnya bangsa ini memiliki modal atau syarat yang sangat cukup. Syarat-syarat itu misalnya adanya pasar dalam negeri yang besar, pelaku industri yang idealis, tenaga kerja berkualitas, sumber bahan baku yang melimpah dan bahkan moda kapital yang cukup.
Dalam Dialog Sosial APINDO-KSPSI di Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026, hal penguatan ekonomi dalam negeri atau ekonomi domestik mengemuka.
Menurut Jumhur Hidayat, bila saja kita teguh dan percaya pada kemampuan diri sendiri untuk menguatkan kelima hal itu, maka sistem ekonomi domestik yang kuat itu bisa terwujud.
“Nah kalau dari lima hal itu kita kekurangan, barulah kita berpikir tentang asing. Jangan sampai kelimal syarat itu belum dieksplorasi dengan optimal sudah langsung berasing-asing ria apalagi berupa impor produk-produk jadi”, ungkap Jumhur
Sementara itu Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam menyampaikan bahwa dari survei AOINDO saat ini 67% pengusah belum siap untuk ekspansi sementara sekitar 50% sudah mengurangi pekerja.
Dalam keadaan seperti ini pastinya pendapatan pajak akan berkurang. Dalam keadaan seperti ini Bob semakin heran mengapa impor barang jadi yang siap banjiri pasar dalam negeri malah dipermudah tapi sebaliknya impor barang untuk keperluan industri mengalami kendala. Dengan melemahnya perekonomian maka APBN akan mengalami tekanan.
“Khawatirnya pemerintah akan meningkatkan pajak lagi dengan menekan pengusaha. Kalau peningkatannya dari ekstensi pajak sih itu baik. Dengan pemotongan anggaran ke daerah, juga khawatir pemda membebani masyarakatnya dengan pajak darah yang tingg seperti PBB yang akhirnya mengurangi daya beli masyarakat,” urai Bob Azam
Tokoh industriawan APINDO Anton Supit menyoroti dari sisi hubungan mikro dan makro. Sesungguhnya keadan makro ekonomi itu harus tercermin dari dinamika mikro ekonomi atau sektor rill.
“Karena itu, sektor mikro ini harus betul-betuk dibenahi dengan regulasi yang mendukungnya. Dalam hal ini, di samping memperbaiki sistem industri dan pergadangan juga perlu dirumuskan penerapan Hubungan Industrial Pancasila untuk mencapai keadilan bagi semua pihak,” ujar Anton Supit
Sekjend KSPSI Arif Minardi mengajak para pengusaha bersatu membentuk semacam satgas antara pelaku industri dan serikat pekerja untuk ikut menyelesaikan masalah ekosistem perindustrian.
“Buruh dan Pengusaha itu punya banyak kepentingan yang sama, jadi wajar kalau kita bentuk kerjasama kemudian meninvetarisir berbagai masalah perekonomian secara menyeluruh termasuk impor-impor ilegal untuk kita perjuangkan perbaikannya,” tegas Arif
Kesimpulan dari Dialog Sosial ini adalah perlunya perombakan Rezim Perdagangan dan Industri agar bisa memperkuat Sistem Ekonomi Domestik. "Dengan kokohnya ekonomi domestik Indonesia, maka Indonesia akan lebih mandiri. Saya rasa hal ini adalah juga yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto", pungkas Jumhur
Dialog Sosial kali ini diselenggarakan KSPSI setelah sebelumnya di tahun lalu dinisiasi dan diselenggarakan oleh APINDO. Untuk kali ini, dari APINDO di antaranya dihadiri Bob Azam, Anton Supit, Subchan, Mira Hanartani dan Henry Wibowo dan Popy Meilani.
Sementara dari KSPSI diantaranya dihadiri Jumhur Hidayat, Idrus, Saadi Pamungkas, Arif Minardi, Henry Wardana, Raslina Rasyidin, Dedi Sudarajat dan Jemmy Pongoh. 
KOMENTAR ANDA