Pasukan TNI yang akan diturunkan untuk memperkuat Internasional Stabilization Force (ISF) hanya akan menjalankan mandat terbatas di Gaza, Palestina. Selain itu, pasukan TNI juga bersifat non-tempur.
Direktur Perdamaian dan Keamanan Internasional Kemlu Caka Alverdi memastikan hal itu dalam konferensi pers di Gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Februari 2026.
Caka Alverdi juga menambahkan, penugasan itu hanya dapat dilakukan atas persetujuan Palestina. Selain itu Indonesia pun menolak segala bentuk perubahan demografi.
“Persetujuan Palestina sebagai prasyarat. Menolak perubahan demografi dan relokasi paksa. (Kita) menghormati kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri,” ujarnya.
Hal lain yang disampaikan Caka adalah soal kemungkinan partisipasi Indonesia dalam ISF dihentikan sewaktu-waktu jika diperlukan.
“Dan yang paling terakhir, yang paling penting adalah, dapat dihentikan kapan saja,” ujarnya.
Dalam pertemuan perdana Board of Peace (BoP) di Washington DC, Amerika Serikat, 19 Februari 2026, Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers menawarkan posisi wakil komandan kepada Indonesia.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengirim para prajurit Tentara Negara Indonesia (TNI) sebagai bagian dari ISF untuk menjaga konflik wilayah Palestina-Israel.
“Pencapaian gencatan senjata ini nyata. Kami siap mengerahkan pasukan itu untuk berpartisipasi aktif dalam International Stabilization Force guna memastikan perdamaian ini berhasil,” ucap Prabowo.
Ia juga kembali menegaskan keanggotaan Indonesia di BoP semata-mata untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Bulan September 2025 saat berpidato di PBB, Prabowo mengatakan Indonesia siap mengirimkan 20 ribu tentara untuk menjaga perdamaian di Gaza. Saat ini, pemerintah telah menyiapkan 8.000 personel yang akan segera diberangkatkan. 
KOMENTAR ANDA