Shangri-La Dialogue 2026, yang diselenggarakan di Singapura akhir pekan kemarin, 29 dan 31 Mei 2026, telah menjadi panggung krusial bagi para pemimpin dunia untuk menavigasi ketidakpastian geopolitik global. Forum pertahanan terkemuka ini mempertegas urgensi bagi negara-negara besar dan kawasan untuk meredam eskalasi konflik di tengah persaingan strategis yang semakin tajam.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, memberikan apresiasi tinggi terhadap forum yang diselenggarakan International Institute for Strategic Studies (IISS) Singapura ini. Menurutnya, Shangri-La Dialogue telah membuktikan diri sebagai platform strategis yang sangat efektif untuk mempertemukan berbagai pandangan yang beragam, guna diarahkan menuju stabilitas keamanan dan pembangunan kawasan yang lebih solid.
Dalam keterangannya kepada redaksi, secara khusus Dr. Teguh menyampaikan apresiasi mendalam atas posisi Indonesia dalam forum tersebut. Ia menilai langkah Indonesia yang secara konsisten mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan inklusivitas dalam menjaga perdamaian merupakan kontribusi nyata bagi stabilitas Indo-Pasifik.
“Pendekatan inklusif yang diusung Indonesia adalah kunci agar kawasan ini tidak terjebak dalam dikotomi kekuatan besar,” ujar dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Delegasi Indonesia dalam Shangri-La Forum 2026 dipimpin Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Donny Ermawan Taufanto. Keterlibatan aktif Indonesia dalam forum ini menegaskan komitmen untuk terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan kawasan melalui dialog serta kerja sama yang konstruktif.
Melalui pendekatan diplomasi pertahanan yang terbuka dan inklusif, Indonesia mendorong penguatan kepercayaan antarnegara, peningkatan kolaborasi regional, serta terciptanya lingkungan strategis yang kondusif bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Presiden Vietnam To Lam yang menjadi pembicara kunci di hari pertama forum itu, 29 Mei 2026, menyoroti pentingnya upaya bersama menjaga stabilitas regional dengan menekankan peran sentral ASEAN.
“Kawasan kita tidak boleh menjadi ajang pertarungan kekuatan besar yang merusak tatanan yang telah kita bangun bersama selama puluhan tahun,” tegasnya di depan para delegasi. Ia menyerukan agar setiap negara mengutamakan dialog daripada konfrontasi.
Isu keamanan maritim menjadi topik yang mendominasi jalannya diskusi sepanjang tiga hari tersebut. Wakil Perdana Menteri Australia, Richard Marles, menyoroti ancaman terhadap infrastruktur bawah laut dan kebebasan navigasi.
Ia menekankan bahwa ketaatan pada hukum internasional, khususnya UNCLOS, adalah fondasi mutlak agar negara-negara, besar maupun kecil, dapat hidup berdampingan secara damai.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, memberikan pandangan terkait arsitektur keamanan global. Ia mendesak mitra dan sekutu, terutama dari Eropa, untuk memperkuat kemandirian pertahanan.
“Kepemimpinan Amerika tetap teguh, namun beban pertahanan harus dipikul secara lebih adil oleh setiap mitra kita demi ketahanan kolektif yang lebih baik,”” ujarnya.
Ketegangan di Timur Tengah juga menjadi perhatian serius bagi delegasi yang hadir. Perwakilan dari Qatar menegaskan bahwa krisis regional saat ini tidak boleh dibiarkan meluas dan membebani jalur pelayaran internasional.
“Gangguan pada jalur perairan global adalah ancaman bagi seluruh ekonomi dunia; kita membutuhkan kerja sama kolektif untuk menjamin arus perdagangan tetap terbuka,” ujar utusan tersebut.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn, menyoroti hubungan bilateral AS-Tiongkok sebagai penentu stabilitas kawasan. Ia menekankan bahwa meskipun persaingan antara dua kekuatan raksasa tersebut tak terhindarkan, kedua pihak wajib mengelola ketegangan tersebut dengan penuh tanggung jawab.
“Dunia menanti kepastian bahwa persaingan tidak akan berujung pada konflik terbuka yang menghancurkan,” tambahnya.
Menjelang akhir rangkaian acara, konsensus yang muncul dari berbagai delegasi adalah perlunya tatanan internasional yang berbasis aturan atau rules-based order. Para pemimpin sepakat bahwa setiap tindakan unilateral yang mencederai kedaulatan negara lain hanya akan memperburuk krisis global yang saat ini juga dipengaruhi oleh dinamika teknologi dan ekonomi.
Di sisi lain ketidakhadiran pejabat tinggi pertahanan Tiongkok dalam dialog tahun ini cukup disayangkan oleh banyak delegasi. Meski begitu, para peserta sepakat bahwa pintu komunikasi harus tetap terbuka lebar. Absennya Beijing tidak menyurutkan niat negara-negara lain untuk terus mendorong transparansi militer dan mekanisme manajemen krisis melalui forum multilateral ini.
Shangri-La Dialogue 2026 ditutup dengan harapan besar bahwa seluruh poin pandangan yang telah disampaikan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Para pemimpin meninggalkan Singapura dengan satu pesan kuat: di tengah dunia yang terpecah, hanya melalui dialog dan penghormatan pada hukum internasional, stabilitas jangka panjang dapat dipertahankan. 
KOMENTAR ANDA