Pemerintah Prabowo Subianto didesak untuk menjalankan prinsip “Indonesia First” secara maksimal. Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi dalam pernyataan resmi memandang bahwa di tengah era ketidakpastian global dan fragmentasi geopolitik, langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengedepankan kepentingan nasional merupakan sebuah keniscayaan yang tepat dan berani.
Dalam pernyataan yang diterbitkan pada 7 Juli 2026 tersebut, Partai Masyumi menegaskan bahwa prinsip “Indonesia First” bukan sekadar retorika politik, melainkan perisai eksistensial bagi domestik Indonesia. Ketegangan di kawasan Laut Natuna Utara, disrupsi rantai pasok pangan, hingga ancaman krisis energi menjadi alarm keras bagi bangsa untuk tidak lagi bergantung pada arsitektur global yang bias, baik dari pihak Barat maupun Timur.
Partai Masyumi mendasarkan pandangannya pada aspek teologis dan konstitusional, di mana menjaga kedaulatan NKRI dipandang sebagai manifestasi tertinggi dari menjaga jiwa dan tanah air. Selain itu, partai ini menekankan bahwa setiap kebijakan harus berorientasi pada kepentingan rakyat, pemberantasan korupsi sebagai mandat struktural, serta dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang mandiri demi martabat bangsa.
Untuk mengejawantahkan prinsip tersebut, Partai Masyumi mendesak pemerintah agar konsisten menerapkan Ekonomi Pancasila melalui empat pilar kebijakan pembangunan terintegrasi. Pilar pertama, yakni Pro-Job, menekankan pentingnya kemandirian industri dan ekonomi konstitusi. Pemerintah diminta untuk memutus rantai ketergantungan pada kekuatan kapitalis asing dan oligarki domestik yang bersifat eksploitatif.
Dalam pilar Pro-Job ini, Masyumi secara khusus menyoroti peran Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai jangkar utama. Partai tersebut berharap Danantara mampu memimpin reindustrialisasi nasional melalui konsolidasi aset BUMN, guna memenuhi kebutuhan pasar domestik seperti alat elektronik dan pangan, sekaligus menciptakan jutaan lapangan kerja formal agar putra-putri Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri.
Pilar kedua adalah Pro-Poor, yang mengedepankan ekonomi akar rumput dan kesejahteraan rakyat. Masyumi menekankan prinsip bahwa ekonomi harus melayani rakyat, bukan menjadikan rakyat sebagai tumbal pertumbuhan. Mereka mendesak agar program-program seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih tidak dikelola dengan mentalitas proyek, melainkan diintegrasikan dengan ekosistem ekonomi lokal untuk menciptakan efek pengganda yang riil.
Terkait pilar ketiga, yaitu Pro-Anti-Corruption, Masyumi meminta pemerintah melakukan pembersihan sistemik dari hulu ke hilir untuk menyelamatkan aset negara. Pemberantasan korupsi di kementerian maupun lembaga strategis, termasuk potensi penyimpangan pada institusi raksasa seperti Danantara, harus dilakukan tanpa pandang bulu guna memastikan moralitas bangsa tetap terjaga.
Partai Masyumi menegaskan bahwa aparatur negara yang terbukti berkhianat harus ditindak dengan hukum sekeras-kerasnya. Lebih lanjut, seluruh aset hasil kejahatan korupsi, mulai dari uang tunai, bangunan, hingga izin konsesi tambang yang didapat secara haram, diminta untuk disita dan dikembalikan sepenuhnya ke kas negara demi membiayai program kemaslahatan umat.
Pada pilar keempat atau Pro-Green, Masyumi menyoroti kedaulatan energi hijau dan swasembada hayati sebagai penentu ketahanan nasional di abad ke-21. Pemerintah didorong mengakselerasi pemanfaatan kekayaan agraris untuk sektor energi bersih, seperti bioenergi dan bio-ethanol berbasis komoditas lokal, guna membebaskan Indonesia dari ketergantungan impor minyak mentah global yang menguras devisa.
Sebagai penutup, Ketua Umum Partai Masyumi, Dr. Ahmad Yani, dan Sekretaris Jenderal Samsudin Dayan, menyatakan optimismenya bahwa dengan menerapkan manifesto kebijakan ini, pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan menjadi pertumbuhan yang semu. Langkah ini diharapkan menjadi instrumen suci untuk menghadirkan keadilan, kemandirian, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 
KOMENTAR ANDA