Lembaga kajian publik Institute for Policy Studies (IPS) baru saja merilis laporan riset independen mendalam tertanggal 28 Juni 2026 yang membedah arah strategi ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Laporan bertajuk "Membedah Strategi Ekonomi Presiden Prabowo: Industrialisasi, Investasi, atau Kedaulatan?" ini menggarisbawahi bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah saat ini mengarah pada model pertumbuhan yang digerakkan oleh negara (state-led growth atau state-guided market). Melalui pendekatan ini, pemerintah memosisikan negara sebagai pengarah utama transformasi struktural guna memperbesar kapasitas produksi domestik dan meningkatkan daya tawar nasional.
Analisis IPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal tahun 2026 ini berjalan sangat solid dan mencatatkan performa di atas target. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada Triwulan I-2026 berhasil tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Angka pertumbuhan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan target tahunan sebesar 5,40% maupun capaian Triwulan I-2025 yang berada di level 4,87%. Kendati mencatatkan angka yang kuat, IPS memberikan catatan kritis bahwa kualitas pertumbuhan ini masih perlu diuji lebih lanjut karena basisnya belum sepenuhnya ditopang oleh produktivitas sektor industri, melainkan masih dominan digerakkan oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah.
Melihat lebih detail ke lapangan usaha, sektor-sektor utama penggerak ekonomi menunjukkan variasi pertumbuhan. Sektor pertanian tercatat tumbuh sebesar 4,97% yoy, industri pengolahan tumbuh 5,04% yoy, sektor konstruksi tumbuh 5,49% yoy, serta sektor perdagangan dan reparasi melaju hingga 6,26% yoy. Namun di sisi lain, sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan atau kontraksi sebesar -2,14% yoy.
Menurut para peneliti IPS, penurunan pada sektor ekstraktif ini menjadi alarm penanda penting bahwa perekonomian Indonesia sudah tidak bisa lagi terus-menerus menggantungkan diri pada komoditas mentah tanpa pengolahan lebih lanjut.
Dari sisi pengeluaran, peran belanja negara yang sangat masif menjadi sorotan utama dalam mendorong roda ekonomi. Konsumsi pemerintah melesat tajam dengan pertumbuhan mencapai 21,81% yoy, jauh melampaui pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,52% yoy maupun investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 5,96% yoy. Sementara itu, kinerja perdagangan luar negeri memperlihatkan tantangan yang nyata di mana impor tumbuh tinggi sebesar 7,18% yoy, sedangkan ekspor hanya mampu tumbuh tipis di angka 0,90% yoy. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa ketergantungan terhadap barang modal dan bahan baku impor masih sangat besar di saat daya dorong ekspor produk nasional belum cukup kuat.
Di pilar investasi, realisasi penanaman modal pada Triwulan I-2026 berhasil mencapai angka Rp498,8 triliun, tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp465,2 triliun, serta sukses menyerap sebanyak 706.569 tenaga kerja formal. Sektor hilirisasi terbukti menjadi motor utama ekspansi ini dengan menyumbang hampir sepertiga dari total realisasi, yakni mencapai Rp147,5 triliun (29,6% dari total investasi). Investasi hilirisasi terbesar mengalir ke sektor mineral dengan total Rp98,3 triliun, didominasi oleh industri nikel sebesar Rp41,5 triliun, industri tembaga sebesar Rp20,7 triliun, serta industri besi dan baja sebesar Rp17,0 triliun.
Menariknya, laporan IPS memaparkan terjadinya pemerataan pusat industri baru yang sangat signifikan ke luar Pulau Jawa. Sebaran investasi sektor hilirisasi saat ini didominasi oleh wilayah luar Jawa yang meraup porsi hingga 75,5% atau senilai Rp111,4 triliun, berbanding dengan Pulau Jawa yang menyerap 24,5% atau senilai Rp36,1 triliun. Berdasarkan peta sebaran wilayah, Provinsi Sulawesi Tengah memimpin di peringkat pertama dengan realisasi sebesar Rp24,1 triliun, disusul Maluku Utara sebesar Rp18,6 triliun, Jawa Barat sebesar Rp13,0 triliun, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp12,9 triliun, dan Kepulauan Riau di posisi kelima sebesar Rp9,6 triliun.
Kendati positif untuk pemerataan daerah, pemerintah tetap ditantang untuk memastikan masuknya modal tersebut diikuti oleh transfer teknologi yang nyata dan pelibatan optimal tenaga kerja lokal.
Beralih pada pilar kedaulatan ekonomi, program prioritas yang digawangi oleh Badan Gizi Nasional terus menunjukkan perluasan cakupan manfaat. Hingga Mei 2026, jumlah penerima manfaat program makan bergizi telah mencapai 62,4 juta jiwa atau sekitar 76,1% dari target tahunan yang dipatok sebesar 82,0 juta jiwa. Keberhasilan ini didukung oleh aktifnya 30,2 ribu Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) dari target 33 ribu unit, serta mampu menyerap 780 ribu tenaga kerja.
Meski begitu, program berskala besar ini masih menyisakan sejumlah catatan evaluasi penting, seperti realisasi anggaran yang baru terserap Rp44 triliun dari total pagu Rp335 triliun, capaian tenaga kerja yang masih di bawah target 1,7 juta orang, serta munculnya kasus terdampak masalah keamanan pangan (food safety) yang menimpa 33,6 ribu anak.
Pada sektor ketahanan energi nasional, pemerintah fokus memitigasi gejolak ketidakpastian global demi menjaga kedaulatan domestik. Di tengah tren lonjakan harga BBM di kawasan ASEAN per Juni 2026 akibat konflik—di mana harga bensin di Malaysia naik +69,3%, Filipina naik +48,1%, Thailand naik +38,6%, dan Singapura naik +13,4%—Indonesia mengambil langkah strategis menahan transmisi guncangan global tersebut kepada konsumen.
Pemerintah tetap mempertahankan harga Pertalite di angka Rp10.000 per liter dan melakukan penyesuaian Pertamax yang paling lambat di ASEAN menjadi kisaran Rp16.250 per liter. Guna menekan impor BBM jenis gasoline, pemerintah mengandalkan proyek upgrade Kilang Balikpapan untuk mendongkrak kapasitas produksi dari 260 ribu barel per hari (bph) menjadi 360 ribu bph, di samping rencana mendiversifikasi pasokan impor minyak mentah dari Timur Tengah ke Amerika Serikat sebesar 20-25%.
Meskipun indikator makroekonomi secara umum menunjukkan perbaikan yang stabil, tantangan finansial dan biaya dana (cost of money) tetap membayangi pergerakan sektor riil. Indeks PMI Manufaktur pada Triwulan I-2026 berada di level 52,0, membaik tipis dari periode Triwulan I-2025 yang sebesar 51,7, menandakan bahwa industri nasional mulai pulih namun belum berakselerasi dengan ekspansif.
Di sisi lain, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2026 berhasil ditekan turun ke level 4,7% dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 4,8%. Upaya pengendalian harga juga berjalan cukup efektif dengan tingkat inflasi tahunan berada di angka 3,48% dan inflasi pangan terkendali di level 0,2%, walaupun kebijakan Bank Indonesia yang menahan suku bunga (BI Rate) di level tinggi demi stabilitas nilai tukar berisiko membatasi ruang ekspansi modal bagi pelaku usaha.
Sebagai kesimpulan, laporan Institute for Policy Studies menegaskan bahwa kunci keberhasilan masa depan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terletak pada kemampuan menyeimbangkan tiga dilema strategis (strategic trade-off), yakni antara pertumbuhan (growth), stabilitas makro (stability), dan kedaulatan ekonomi (sovereignty).
Penyerapan belanja negara yang besar harus dipastikan benar-benar mengarah pada peningkatan produktivitas jangka panjang, bukan sekadar memperbesar konsumsi jangka pendek. Pada akhirnya, IPS menekankan bahwa kedaulatan ekonomi Indonesia harus dibangun secara cerdas melalui penguatan daya tawar dan kemandirian sektor strategis seperti pangan dan energi, tanpa membuat Indonesia menjadi tertutup dari arus investasi kapital maupun rantai pasok global. 
KOMENTAR ANDA