Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pemimpin Partai Buruh dan perdana menteri pada Senin, 22 Juni 2026.
Keputusan tersebut muncul di tengah eskalasi tekanan dari anggota parlemen dan sejumlah menteri kabinet, yang menilai Starmer tidak lagi memiliki posisi kuat untuk memimpin Partai Buruh menuju pemilu berikutnya.
“Saya telah mendengar jawaban partai parlemen saya atas pertanyaan itu, dan saya menerima jawaban itu dengan lapang dada. Setiap keputusan yang saya ambil selalu mengutamakan negara yang saya cintai, itulah sebabnya saya akan mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Buruh," ujarnya dalam sebuah pernyataan di Downing Street.
Sementara itu, politisi Partai Buruh Andy Burnham menegaskan kesiapannya mengambil alih proses transisi kepemimpinan.
“Saya akan mengajukan diri sebagai bagian dari proses ini. Negara mengharapkan stabilitas, keseriusan, dan fokus yang berkelanjutan pada isu-isu yang paling penting, dan itulah yang akan didapatkannya,” ujar Burnham.
Dukungan politik terhadap Burnham kian menguat setelah sejumlah figur penting Partai Buruh, termasuk Wes Streeting, menyatakan tidak akan maju dalam kontestasi dan memilih merapatkan barisan.
Streeting menyebut Burnham sebagai figur yang dinilai mampu menjaga stabilitas dan memperkuat arah kebijakan partai.
“Setelah berbicara panjang lebar dengan Andy dalam beberapa hari terakhir, saya yakin bahwa ada tempat untuk ide-ide tersebut di bawah kepemimpinannya; bahwa ia berkomitmen untuk membangun partai inklusif yang memanfaatkan yang terbaik dari tradisi politik kita; dan bahwa ia dapat memenangkan pertarungan hidup mati kita melawan kekuatan nasionalisme,” jelasnya.
Pengunduran diri Keir Starmer terjadi hampir tepat satu dekade setelah Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa melalui referendum Brexit yang mengguncang arah politik negara tersebut.
Pergantian ini menjadikan penggantinya sebagai pemimpin ketujuh Inggris dalam kurun waktu tersebut, sebuah penanda betapa dinamika politik dan tekanan ekonomi masih terus membayangi stabilitas pemerintahan di London, bahkan setelah proses Brexit dinyatakan tuntas.
Siklus ketidakstabilan itu dimulai dari David Cameron yang memilih mundur usai kalah dalam kampanye mempertahankan keanggotaan Inggris di Uni Eropa pada referendum 2016. Kekalahan tersebut menjadi titik balik besar dalam lanskap politik Inggris modern.
Tongkat estafet kemudian beralih ke Theresa May dari Partai Konservatif, yang selama tiga tahun berupaya merumuskan ulang hubungan Inggris dengan Uni Eropa. Namun, tarik-menarik politik soal kesepakatan Brexit akhirnya turut menyeretnya untuk mengundurkan diri.
Posisi May digantikan Boris Johnson, yang pada akhirnya juga harus melepaskan jabatan pada Juli 2022 di tengah tekanan politik akibat penanganan skandal yang melibatkan Chris Pincher, yang memicu gelombang pengunduran diri di internal pemerintahannya.
Kursi kepemimpinan kemudian diisi Liz Truss, namun masa jabatannya berakhir singkat setelah kebijakan “anggaran mini” pemotongan pajak tanpa skema pendanaan yang jelas memicu gejolak pasar keuangan, termasuk lonjakan imbal hasil obligasi dan tekanan pada poundsterling. Ia mundur hanya 50 hari setelah menjabat.
Setelah itu, Rishi Sunak mengambil alih di tengah situasi ekonomi yang berat, dengan inflasi tinggi dan krisis biaya hidup yang diperparah dampak perang di Ukraina.
Starmer sendiri kemudian mengalahkan Sunak dalam pemilu Juli 2024, membawa Partai Buruh kembali berkuasa setelah 14 tahun dengan kemenangan besar.
Namun, meski berhasil mengamankan mayoritas 174 kursi, pemerintahan Starmer pada akhirnya menghadapi tekanan politik yang kian besar, mulai dari penurunan tingkat kepuasan publik, friksi internal Partai Buruh, hingga kekecewaan atas lambatnya realisasi pertumbuhan ekonomi dan penurunan biaya hidup. 
KOMENTAR ANDA