Dukungan publik memang penting, tetapi cara mengukurnya juga harus diperhatikan.
Oleh: Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute
TIDAK ada yang salah dengan tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya memenuhi kebutuhan gizi anak, menekan angka stunting, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan tujuan yang baik dan layak didukung. Namun dalam kebijakan publik, keberhasilan tidak hanya diukur dari niat baik, melainkan juga dari ketepatan sasaran, efektivitas pelaksanaan, dan kemampuan program mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Salah satu pertanyaan yang perlu dijawab berkaitan dengan distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berdasarkan data yang beredar, Papua Pegunungan yang memiliki tingkat stunting sekitar 40 persen hanya memiliki 13 SPPG. Sulawesi Barat dengan tingkat stunting sekitar 35 persen memiliki 177 SPPG. Sementara itu, Jawa Barat yang angka stuntingnya sekitar 15 persen memiliki 6.357 SPPG.
Tentu data tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa MBG tidak ditujukan untuk mengatasi stunting. Distribusi SPPG bisa dipengaruhi banyak faktor, seperti jumlah penduduk, jumlah siswa, kesiapan infrastruktur, kondisi geografis, hingga aspek logistik. Namun ketimpangan tersebut tetap memunculkan pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka: sejauh mana daerah dengan tingkat stunting tertinggi menjadi prioritas dalam penempatan SPPG?
Pertanyaan berikutnya menyangkut klaim bahwa masyarakat mendukung program MBG. Dukungan publik memang penting, tetapi cara mengukurnya juga harus diperhatikan. Jika masyarakat hanya ditanya apakah mereka menyukai program pemberian makanan gratis, maka jawaban positif hampir pasti akan mendominasi.
Karena itu, pengukuran preferensi publik seharusnya dilakukan dengan metode yang lebih komprehensif. Misalnya, masyarakat diberikan beberapa pilihan penggunaan anggaran negara dan diminta menentukan prioritas yang dianggap paling penting. Dengan cara ini, pemerintah dapat mengetahui apakah publik lebih mengutamakan bantuan pangan, peningkatan layanan kesehatan, perbaikan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, atau kombinasi dari berbagai kebijakan tersebut.
Persoalan lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah efisiensi anggaran. Sejumlah pihak menyoroti bahwa biaya per porsi dalam program MBG tidak sepenuhnya digunakan untuk makanan yang diterima penerima manfaat, tetapi juga mencakup berbagai biaya operasional dan penyelenggaraan. Kritik semacam ini wajar disampaikan karena setiap program yang menggunakan dana publik harus terbuka terhadap evaluasi.
Yang perlu didorong bukan sekadar perdebatan mengenai besar atau kecilnya biaya operasional, melainkan transparansi mengenai komponen pembiayaannya. Masyarakat berhak mengetahui secara jelas berapa anggaran yang digunakan untuk bahan pangan, distribusi, tenaga kerja, logistik, pengawasan, maupun administrasi. Keterbukaan seperti ini justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap program.
Dalam konteks tersebut, evaluasi yang saat ini dilakukan pemerintah seharusnya dipandang sebagai kesempatan untuk melakukan penyempurnaan. Fokus evaluasi perlu diarahkan pada ketepatan sasaran penerima manfaat, efektivitas distribusi, pemerataan layanan di wilayah dengan angka stunting tinggi, serta efisiensi penggunaan anggaran.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukanlah perdebatan antara mendukung atau menolak MBG. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa program yang menggunakan anggaran sangat besar tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang paling membutuhkan.
Tujuan MBG patut diapresiasi. Namun agar tujuan itu benar-benar tercapai, pemerintah juga perlu terbuka terhadap kritik, masukan, dan evaluasi yang konstruktif. Dalam kebijakan publik, yang terpenting bukan sekadar seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Kebijakan akan menjadi lebih kuat apabila dibangun di atas kombinasi kemauan politik, data yang akurat, bukti empiris, dan evaluasi yang berkelanjutan.
Jadi sudah benar jika pemerintahan Prabowo menghentikan sementara MBG untuk dilakukan evaluasi menyeluruh bukan karena tujuannya salah, tetapi karena pelaksanaannya menyisakan banyak pertanyaan. 
KOMENTAR ANDA