Peluang emas Indonesia dalam menarik gelombang investasi raksasa sektor teknologi digital senilai Rp360 triliun terancam kandas akibat ulah pejabat daerah yang tidak ramah investasi. Ekonom Senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, melayangkan kritik tajam terhadap tindakan penghentian sepihak proyek pembangunan pusat data (data center) yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat.
Menurut Didik, praktik kebijakan semacam ini merupakan pukulan telak yang merusak iklim investasi dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pemilik modal global.
Didik mengungkapkan bahwa Indonesia sebenarnya tengah berada di ambang momentum besar ketika tidak kurang dari Rp360 triliun modal asing berebut masuk untuk mendirikan fasilitas data center di berbagai kawasan strategis seperti Batam, Jawa Barat, Madura, dan Bali.
Minat dan semangat para investor dunia sudah berada pada tahap yang sangat matang, sementara pemerintah pusat dituntut sigap menyambut arus modal tersebut guna mengatasi ketertinggalan ekonomi nasional dibandingkan negara-negara tetangga. Pemerintah sendiri telah mematok target ambisius untuk investasi data center berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) setelah melihat keberhasilan operasional dari 182 pusat data yang sudah berjalan di tanah air, dengan konsentrasi terbanyak di Jakarta dan Batam.
Kendati wilayah seperti Batam, yang mencatat pertumbuhan ekonomi daerah hingga 7 persen, siap bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan baru dengan proyeksi investasi senilai US$15-20 miliar, kontradiksi justru terjadi di Jawa Barat. Di provinsi tersebut, proyek data center justru dihentikan sepihak oleh gubernur dengan berbagai alasan klise seperti lingkungan hidup dan pasokan air. Didik menilai tindakan sewenang-wenang ini menjadi kendala besar bagi masa depan perekonomian nasional yang saat ini hanya tumbuh secara moderat di kisaran 5 persen.
Lebih lanjut, Didik mengingatkan agar Indonesia tidak menjadi bangsa yang pandir seperti pepatah pelanduk yang terperosok ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Ia menyamakan kisruh di Jawa Barat saat ini dengan blunder fatal pemerintah pada dekade 1980-an silam ketika "mengusir" peluang emas investasi industri semikonduktor akibat sikap anti-otomatisasi demi melindungi tenaga kerja manual.
Pada masa itu, raksasa teknologi dunia seperti Fairchild Semiconductor, National Semiconductor, dan Monsanto yang sempat mendirikan basis perakitan chip besar di Jakarta dan Bandung akhirnya hengkang dan memindahkan investasinya ke Penang, Malaysia, akibat konflik kebijakan yang dimenangkan oleh aliran kuno ortodoks.
Akibat kebijakan buruk di masa lalu tersebut, posisi Indonesia yang sempat memimpin industri semikonduktor di Asia Tenggara pada era 1970-an hingga awal 1980-an tergeser begitu saja oleh Malaysia. Saat ini, Malaysia bahkan sukses menguasai sekitar 13 persen pangsa pasar global untuk aktivitas pengujian, perakitan, dan pengemasan chip dunia. Didik menegaskan bahwa peristiwa kelam tersebut kini seolah terulang kembali melalui tindakan penghentian proyek secara sepihak di Jawa Barat yang menjadi palu mematikan bagi kenyamanan berinvestasi.
Menghadapi ancaman kerusakan iklim investasi ini, Didik mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan mengantisipasi berbagai ganjalan yang datang dari oknum pemerintah daerah. Pemerintah pusat harus memprioritaskan pengembangan program di wilayah-wilayah yang terbukti ramah investasi seperti Batam, terlebih di saat Singapura mulai membatasi pembangunan baru akibat keterbatasan lahan dan energi. Potensi besar Indonesia sebagai pusat ekonomi digital terbesar di ASEAN dengan lebih dari 200 juta pengguna internet harus dikelola secara optimal tanpa hambatan ego sektoral di tingkat lokal.
Didik menambahkan bahwa komitmen para raksasa teknologi global yang sudah telanjur masuk ke Indonesia tidak boleh disia-siakan begitu saja. Sejumlah investor tercatat telah mengumumkan komitmen jumbo, seperti kucuran dana US$1,7 miliar untuk perluasan infrastruktur cloud dan AI, komitmen AWS sebesar US$5 miliar, hingga pembangunan kampus data center oleh Firmus di Batam dengan target 170.000 akselerator AI.
Dengan proyeksi kapasitas data center nasional yang melampaui 2.000 MW pada 2030 dan pertumbuhan permintaan mencapai 16,8 persen per tahun menurut Bank Dunia, Didik memperingatkan agar pemerintah daerah tidak gegabah merusak kepercayaan internasional demi kepentingan sesaat. 
KOMENTAR ANDA