Oleh: Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute.
BELAKANGAN ini ruang publik diramaikan oleh hasil survei yang menempatkan elektabilitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) berada di atas Presiden Prabowo Subianto dalam simulasi Pilpres 2029. Namun, yang menarik untuk dicermati bukan semata angka surveinya, melainkan narasi yang berkembang setelah hasil tersebut dipublikasikan.
Dalam waktu singkat, berbagai pemberitaan dan perbincangan di media sosial dipenuhi diksi seperti "KDM salip Prabowo", "KDM ungguli Prabowo", hingga "Prabowo kalah dari KDM". Padahal, Pilpres 2029 masih jauh. Belum ada pasangan calon, belum ada deklarasi pencapresan, bahkan belum ada tanda-tanda bahwa kedua tokoh tersebut akan saling berhadapan.
Di sinilah letak persoalannya. Publik seolah tidak diajak membaca survei sebagai potret preferensi politik pada suatu waktu, melainkan diarahkan untuk melihatnya sebagai awal rivalitas antara KDM dan Prabowo.
Jika menengok perjalanan politik keduanya, narasi tersebut justru terasa kurang selaras dengan realitas yang ada.
KDM bukanlah figur yang tumbuh sebagai oposisi Prabowo. Ia berasal dari lingkungan politik yang sama dan selama ini tidak pernah membangun citra sebagai penantang langsung Presiden. Hubungan politik keduanya juga selama ini dikenal berjalan baik. Karena itu, muncul pertanyaan yang layak diajukan: mengapa narasi yang paling menonjol justru memperhadapkan keduanya?
Pertanyaan tersebut penting karena dalam politik modern, cara sebuah fakta dikemas sering kali lebih berpengaruh daripada fakta itu sendiri.
Survei memang menghasilkan angka, tetapi angka tidak pernah berdiri sendiri. Angka selalu disertai judul, pilihan kata, sudut pandang, dan cara penyajian. Ketika penekanannya terus diarahkan pada narasi "KDM mengungguli Prabowo", publik perlahan membentuk persepsi bahwa keduanya sedang berada dalam lintasan persaingan politik, meskipun realitas politik saat ini belum menunjukkan adanya kontestasi langsung.
Bukan berarti hasil survei itu keliru. Sangat mungkin angka tersebut memang mencerminkan preferensi responden pada saat pengambilan data. Namun, ketika hasil itu terus dibingkai sebagai pertarungan antara KDM dan Prabowo, publik patut bersikap kritis terhadap narasi yang sedang berkembang.
Bisa saja ini hanyalah konsekuensi dari logika media yang lebih menyukai judul yang dramatis. Namun, tidak tertutup kemungkinan pula bahwa framing semacam ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun persepsi adanya rivalitas di antara dua tokoh yang sejatinya belum menunjukkan tanda-tanda sedang berhadapan.
Persepsi semacam itu bukan tanpa dampak. Jika terus diulang, publik dapat mulai melihat KDM dan Prabowo sebagai dua kutub yang saling berlawanan. Basis dukungan yang selama ini memiliki banyak irisan berpotensi terbelah oleh narasi yang belum tentu sesuai dengan kenyataan politik.
Karena itu, pertanyaan yang seharusnya menjadi perhatian bukan lagi siapa yang unggul dalam survei. Yang lebih penting adalah mengapa ruang publik begitu cepat diarahkan pada kesimpulan bahwa KDM adalah lawan politik Prabowo.
Sampai hari ini belum ada bukti bahwa ada pihak tertentu yang secara sengaja membangun narasi tersebut. Namun, pola pemberitaan dan perbincangan yang berkembang menunjukkan bahwa persepsi tentang rivalitas keduanya sedang menguat di ruang publik. Apakah itu terjadi secara alamiah atau karena dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu, biarlah publik yang menilainya secara kritis.
Pada akhirnya, survei hanyalah potret sesaat. Yang perlu dicermati justru bagaimana potret itu kemudian diolah menjadi narasi. Sebab dalam politik, persepsi sering kali menjadi medan pertarungan pertama, bahkan jauh sebelum pertarungan yang sesungguhnya dimulai. 
KOMENTAR ANDA