Ketahanan nasional semakin penting untuk ditempatkan sebagai inti dalam perencanaan strategis di tengah dinamika global yang bergerak melampaui era unipolaritas. Ketahanan domestik yang kokoh adalah syarat mutlak bagi sebuah bangsa untuk menjaga kedaulatan sekaligus berkontribusi pada stabilitas kawasan dan dunia.
Demikian disampaikan Gubernur Lemhannas RI TB. Ace Hasan Syadzily saat berbicara di hadapan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) pada International Collective Security Forum di Moskow, Rusia, pada 10 November 2026.
Dalam pidatonya yang berjudul “Beyond Unipolarity: Shaping a New Global Order through Strategic Balance and Collective Security” Ace memaparkan bahwa ketahanan nasional tidak lagi bisa dipahami sebatas kekuatan pertahanan militer tradisional.
Lebih dari itu, ketahanan nasional merupakan perpaduan komprehensif antara pertahanan, diplomasi, kemampuan ekonomi dan teknologi, kohesi sosial, hingga kepemimpinan strategis guna mengantisipasi risiko global yang kian kompleks.
Tiga Pilar Prioritas Strategis
Dalam pandangan Lemhannas, transisi menuju tatanan dunia multipolar—di mana kekuasaan tidak lagi didominasi oleh satu kekuatan tunggal—menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi negara-negara berkembang dan kekuatan menengah (middle powers).
Untuk merespons pergeseran peta geopolitik tersebut, Ace mengajukan tiga prioritas strategis utama.
Pertama, menempatkan Ketahanan Nasional di Pusat Perencanaan: Bangsa yang kuat akan membangun kawasan yang kuat, yang pada akhirnya menopang stabilitas global secara keseluruhan.
Kedua, keseimbangan Tanggapan dan Tanggung Jawab: Mengalihkan fokus persaingan memperebutkan dominasi menuju keseimbangan tanggung jawab kolektif antarnegara.
Terakhir, penguatan Lembaga Multilateral: Mendorong institusi multilateral agar menjadi lebih representatif, efektif, dan inklusif dalam merespons berbagai krisis global.
Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas menekankan bahwa ketahanan energi dan pangan merupakan pilar vital yang tidak boleh dikompromikan. Dalam forum internasional tersebut, Ace turut memaparkan langkah nyata Indonesia, seperti penguatan ketahanan energi melalui pemanfaatan biodiesel B50 dan inisiatif tenaga surya 100 gigawatt (GW), demi mewujudkan transisi energi yang berkeadilan serta rantai pasok yang tangguh.
Menavigasi Kerentanan Global
Gubernur Lemhannas menguraikan tiga pergeseran fundamental dalam lanskap keamanan global saat ini. Pertama, distribusi kekuatan yang semakin menyebar, memberikan ruang bagi kekuatan menengah untuk ikut menentukan arah kebijakan global melalui kemitraan strategis. Kedua, tingginya tingkat saling ketergantungan yang kerap menjadi sumber kerentanan baru tatkala rantai pasok energi, pangan, dan teknologi terganggu. Ketiga, cakupan keamanan yang kian meluas melampaui batas-batas militer, mencakup ancaman siber, kecerdasan artifisial, manipulasi informasi, krisis iklim, hingga perlindungan infrastruktur kritis.
Menghadapi kompleksitas tersebut, Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Melalui sentralitas ASEAN dan jalinan kerja sama konstruktif dengan seluruh bangsa, Indonesia konsisten mendorong arsitektur keamanan internasional yang mengedepankan dialog, deeskalasi konflik, serta penghormatan penuh terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
“Kami meyakini bahwa dunia multipolar seharusnya menciptakan peluang kerja sama yang lebih besar, bukan memperdalam perpecahan. Kekuatan global sejati diukur dari kontribusinya bagi dunia yang aman, damai, dan sejahtera,” ujar Ace.
Dalam lawatan strategis ini, Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Gatot Tri Suryanta, Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Prof. Dadan Umar Daihani, serta Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI Brigjen TNI (Mar) Suliono. 
KOMENTAR ANDA