post image
Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menghadap Presiden Prabowo Subianto.
KOMENTAR

Bangsa yang besar hanya dapat berdiri di atas tiga fondasi utama. Ketiga fondasi tersebut meliputi hukum yang tegak tanpa pandang bulu, kedaulatan penuh atas kekayaan alam bangsa sendiri, serta para pemimpin yang senantiasa tunduk pada konstitusi.

Demikian disampaikan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) Wilayah Jawa Barat dalam siaran pers yang menyoroti berbagai isu krusial kebangsaan, mulai dari penegakan hukum, kedaulatan energi, hingga kepatuhan terhadap konstitusi negara.

Pernyataan sikap ini ditandatangani langsung oleh Ketua ILUNI UI Jabar Hendra Indrawan dan Sekretaris Silmiyanti Zurlen di Bandung pada 4 November 2026.

Isu pertama yang mendapat sorotan tajam dari ILUNI Jabar adalah dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara Republik Indonesia. ILUNI UI Jabar menyatakan dukungan penuh dan mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara transparan, profesional, hingga tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Organisasi tersebut menekankan bahwa setiap dugaan yang menyangkut institusi tertinggi negara harus dibuka seterang-terangnya kepada publik demi menjaga marwah bangsa. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum, namun di sisi lain asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi agar tidak ada yang dihukum sebelum terbukti di pengadilan.

Bergeser ke sektor ekonomi dan sumber daya alam, ILUNI UI Jabar menyambut baik langkah progresif Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Langkah yang dimaksud adalah percepatan swasembada energi serta kebijakan memastikan kekayaan alam Indonesia dikirim langsung ke negara tujuan tanpa perantara yang merugikan kepentingan nasional.

Menurut organisasi alumni ini, energi merupakan darah kehidupan bagi bangsa Indonesia sekaligus penentu kedaulatan masa depan. Oleh karena itu, seluruh manfaat dari pengelolaan energi tersebut harus dikembalikan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Isu ketiga yang tidak kalah penting dalam pernyataan sikap tersebut adalah mengenai putusan hukum terkait ijazah Wakil Presiden. ILUNI UI Jabar mengingatkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung harus menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa bahwa tidak ada jabatan apa pun di negeri ini yang posisinya lebih tinggi daripada konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, ILUNI UI Jabar mengajak seluruh penyelenggara negara agar kembali bersikap dan bertindak sebagai negarawan sejati. Perbedaan pandangan dalam dunia politik adalah hal yang lumrah, namun hukum, konstitusi, dan kebenaran mutlak tidak boleh menjadi komoditas tawar-menawar.

Sebagai penutup dari siaran pers tersebut, organisasi menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah dibangun di atas fondasi kecurigaan semata. Negeri ini berdiri kokoh berkat keberanian untuk bersikap jujur, ketegasan dalam menegakkan keadilan, serta kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada konstitusi.

ILUNI UI Jabar lantas menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama membesarkan dan menjaga keutuhan negeri. Dengan semangat persatuan, mereka menggaungkan kembali komitmen bersama untuk mewujudkan satu bangsa, satu hukum, dan satu kedaulatan yang utuh di bumi Nusantara.


Belajar dari Manuver Liar LSP, Guru Besar USU Minta UU Penyadapan Disahkan

Sebelumnya

Alhamdulillah, El-Sayed Senator Muslim Pertama di Capitol Hill

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Nasional