Mantan kepala militer Israel sekaligus pemimpin Partai Yashar, Gadi Eisenkot, mengumumkan bahwa dirinya sedang berupaya keras untuk merampungkan pembentukan sebuah pemerintahan darurat nasional. Langkah ini diambil di tengah krisis politik mendalam yang sedang melanda negara tersebut.
Dalam pernyataannya pada hari Jumat, 6 November 2026, Eisenkot menegaskan bahwa ia memiliki dukungan parlemen yang luas untuk menggantikan posisi Perdana Menteri sementara, Benjamin Netanyahu. Ia menilai bahwa kepemimpinan petahana sudah tidak lagi mencerminkan kehendak mayoritas rakyat.
Menurut data yang dipaparkan Eisenkot, konsultasi terbaru di Kediaman Presiden menunjukkan bahwa mayoritas mutlak anggota Knesset menolak kelanjutan masa jabatan Netanyahu. Tercatat hanya ada 46 anggota parlemen yang menyatakan dukungan bagi Netanyahu, sementara 74 anggota Knesset lainnya berada di luar kubu petahana.
Eisenkot memberikan peringatan keras bahwa situasi di mana seorang perdana menteri sementara berada dalam posisi minoritas dan kehilangan kepercayaan publik merupakan kondisi yang sangat berbahaya. Menurutnya, membiarkan figur semacam itu terus mengendalikan sistem keamanan dan penegakan hukum tidak boleh dibiarkan berlanjut meski hanya untuk satu hari.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Israel saat ini tengah berada di tengah pusaran krisis politik dan keamanan yang nyata. Berbagai front pertempuran yang masih terbuka dikhawatirkan terus terpengaruh oleh kepentingan politik serta ambisi pribadi para pemimpin di bawah pemerintahan saat ini.
Guna mengatasi kebuntuan tersebut, tim negosiasi yang dipimpin oleh Eisenkot telah mengintensifkan pembicaraan selama beberapa hari terakhir. Koalisi yang dirancang ini rencananya akan berlandaskan pada empat faksi Zionis utama pada tahap awal, dengan pintu yang tetap terbuka bagi pihak lain untuk bergabung.
Eisenkot juga menyampaikan optimismenya bahwa ia akan segera menerima mandat resmi dari presiden pada awal pekan depan. Mandat tersebut akan digunakannya untuk menyusun kabinet pemerintahan yang stabil, bertanggung jawab, serta mampu menghindari gelaran pemilihan umum lanjutan.
Sebagai syarat mutlak bagi faksi maupun anggota parlemen yang ingin bergabung dalam pemerintahan darurat ini, Eisenkot telah merumuskan empat prinsip dasar. Prinsip pertama adalah pengakuan terhadap Israel sebagai negara yang Yahudi dan demokratis, diikuti oleh prinsip kedua yaitu penerimaan terhadap nilai-nilai luhur yang tercantum dalam Deklarasi Kemerdekaan.
Sementara itu, dua prinsip terakhir mencakup kewajiban layanan universal—baik militer, nasional, maupun sipil—untuk memperkuat dan memperbesar jajaran Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Selain itu, para mitra koalisi juga wajib mengakui Hamas sebagai organisasi teroris serta berkomitmen penuh untuk membongkar kekuatan militer dan pemerintahan kelompok tersebut.
Melalui langkah-langkah terstruktur dan komitmen yang kuat ini, Eisenkot berharap dapat segera menstabilkan bahtera pemerintahan Israel. Ia menegaskan bahwa momen ini adalah ujian bagi kepemimpinan dan rasa cinta terhadap tanah air demi menyelamatkan masa depan bangsa. 
KOMENTAR ANDA