Adilkah semua itu buat buruh, tani, nelayan, dan rakyat berprofesi lainnya? Rakyat yang seharian memeras keringat agar dia dan keluarganya bisa makan di hari yang sama? Rakyat kecil yang masih juga harus bekerja ekstra keras demi bisa membayar aneka pajak.
Di sinilah letak ironinya. Andai saja DPR kemarin tidak buru-buru membatalkan paripurna untuk membahas Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Andai saja mereka tetap menggolkan pemakzulan alias pemberhentian tidak dengan hormat. Andaikata para wakil rakyat itu lebih luas dan arif pikirannya, tentu cerita beban keuangan APBN ke depan akan jauh berbeda.
Secara regulasi tata negara, pejabat yang diberhentikan tidak dengan hormat otomatis kehilangan seluruh haknya. Dia tidak dapat pensiun pokok, jatah rumah puluhan miliar, hingga pengawalan Paspampres seumur hidup. Negara bisa menghemat ratusan miliar rupiah.
Namun nasi sudah menjadi bubur. Dengan diterimanya surat pengunduran diri Gibran oleh MPR dan batalnya rapat paripurna DPR kemarin, jalan "pensiun dini super mewah" itu kini terbuka lebar di depan mata.
Gibran memang turun takhta. Tapi rakyatlah yang kini harus bersiap mencicil "uang damai" ratusan miliar rupiah hingga empat dekade ke depan. Selamat datang di republik yang selalu murah hati kepada mantan penguasanya. Tak peduli apakah yang bersangkutan layak atau tidak. Tak peduli apakah dia pejabat atau sejatinya penjahat! 
KOMENTAR ANDA