Oleh: Dr. Ahmad Yani, Ketua Umum DPP Partai Masyumi dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
PERKEMBANGAN hukum dan ketatanegaraan yang menyangkut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Mahkamah Agung (MA), melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, telah menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal serta memerintahkan pencabutannya. Pemerintah kemudian menindaklanjuti putusan tersebut melalui keputusan pencabutan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pada 12 November 2026, Gibran menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Perkembangan ini menghadirkan persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar berakhirnya suatu jabatan. Apakah pernyataan berhenti dapat menyelesaikan persoalan hukum mengenai dasar pencalonan? Bagaimana akibatnya terhadap seluruh hak keuangan, fasilitas, dan perlindungan negara yang melekat pada jabatan Wakil Presiden?
persoalan ini harus ditempatkan dalam kerangka pertanggungjawaban konstitusional. Sebab, jabatan publik bukan hanya menyangkut hak untuk menjalankan kekuasaan, tetapi juga kewajiban untuk memenuhi persyaratan hukum dan mempertanggungjawabkan setiap konsekuensi penggunaan keuangan negara.
Putusan MA dan Persoalan Dasar Pencalonan
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 merupakan peristiwa hukum yang tidak dapat diabaikan. Dalam perkara tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi dan menyatakan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal serta memerintahkan pencabutannya.
Pada 11 November 2026, pemerintah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 sebagai tindak lanjut atas putusan tersebut. Keputusan itu mencabut Surat 9149 dan menyatakan surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Konsekuensinya tidak boleh dipersempit sebagai persoalan administrasi penerbitan surat. Surat 9149 berkaitan dengan proses pemenuhan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Wakil Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, juga menyampaikan bahwa pembatalan penyetaraan pendidikan tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap pemenuhan persyaratan pendidikan pencalonan Wakil Presiden. Ia menyebut persoalan selanjutnya harus dilihat dalam kerangka konstitusi, termasuk apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan.
Di sinilah letak persoalan hukum yang harus diperiksa secara serius. Kita harus membedakan ketidakabsahan dokumen administratif, pemenuhan persyaratan pencalonan, dan keabsahan proses penetapan pejabat terpilih. Ketiganya mempunyai hubungan hukum, tetapi tidak dapat disamakan begitu saja.
Putusan MA bukan putusan pembatalan hasil pemilu. Namun, putusan tersebut juga tidak boleh diperlakukan seolah-olah tidak mempunyai konsekuensi terhadap persoalan persyaratan yang menjadi dasar pencalonan.
Pasal 8 UUD 1945 dan Dasar Konstitusional Pernyataan Berhenti
Pernyataan berhenti Gibran perlu dianalisis berdasarkan Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945.
Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya."
Sementara Pasal 8 ayat (2) menyatakan "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."
Kedua ketentuan tersebut mempunyai ruang lingkup berbeda. Ayat (1) mengatur keadaan Presiden, sedangkan ayat (2) mengatur kekosongan jabatan Wakil Presiden dan mekanisme pengisiannya.
Dalam surat pernyataan berhentinya, Gibran meminta MPR menindaklanjuti pernyataan tersebut berdasarkan Pasal 8 ayat (2). Dengan demikian, persoalan yang harus diuji bukan hanya kehendak untuk berhenti, tetapi juga bagaimana status kekosongan jabatan itu ditentukan dan ditindaklanjuti menurut konstitusi.
Penerimaan surat oleh Presiden maupun penyampaian surat kepada MPR harus dibedakan dari tindakan konstitusional berikutnya. Negara perlu memastikan kapan dan melalui mekanisme apa kekosongan jabatan tersebut secara hukum ditetapkan.
Namun, terdapat persoalan lain yang lebih mendasar: apakah berhenti dari jabatan dapat menghapus persoalan hukum mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan yang terjadi sebelumnya?
Menurut saya, kedua persoalan tersebut tidak boleh dicampuradukkan. Berakhirnya pelaksanaan jabatan merupakan satu persoalan, sedangkan pertanggungjawaban atas keabsahan dasar pencalonan merupakan persoalan lainnya.
Berhenti Tidak Menghapus Persoalan Hukum Masa Lalu
Dalam perspektif hukum administrasi negara, pembatalan keputusan harus dianalisis berdasarkan amar, pertimbangan hukum, dan akibat yang ditimbulkan. Doktrin ex tunc dan ex nunc menjadi relevan. Ex tunc berkaitan dengan akibat hukum yang ditarik sejak keputusan diterbitkan, sedangkan ex nunc berkaitan dengan akibat hukum yang berlaku ke depan. Dalam perkara Surat 9149, pertanyaan mengenai akibat hukum pembatalan sejak surat diterbitkan harus dijawab dengan membaca secara cermat putusan MA, bukan semata-mata berdasarkan asumsi.
Apabila suatu dokumen yang menjadi dasar administratif pemenuhan persyaratan pencalonan dinyatakan tidak sah dan batal, negara wajib memberikan penjelasan mengenai akibatnya terhadap proses pencalonan yang telah berlangsung. Namun, pembatalan Surat 9149 juga tidak serta-merta berarti seluruh keputusan dan tindakan pemerintahan selama masa jabatan otomatis batal.
Setiap akibat hukum harus diuji berdasarkan dasar kewenangan, perlindungan kepastian hukum, dan hubungan kausal dengan dokumen yang dibatalkan. Prinsip negara hukum mengharuskan adanya kejelasan, bukan kesimpulan yang melampaui putusan pengadilan.
Hak Mantan Wakil Presiden: Persoalan Uang Negara
Dimensi yang sangat penting dan belum memperoleh perhatian memadai adalah konsekuensi keuangan negara setelah jabatan berakhir. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mengatur sejumlah hak bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden.
Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Pasal 7 mengatur tunjangan, biaya rumah tangga, serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden beserta keluarganya.
Pasal 8 mengatur pemberian rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya dan penyediaan kendaraan milik negara dengan pengemudinya bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.
Pasal 9 menentukan bahwa pembayaran pensiun dan sejumlah tunjangan tersebut dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan hukum yang serius.
Apakah pernyataan berhenti atas permintaan sendiri memenuhi seluruh persyaratan untuk memperoleh hak sebagai bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat?
Bagaimana status hak pensiun, biaya kesehatan, rumah kediaman, kendaraan negara, dan tunjangan lainnya apabila pada saat yang sama masih terdapat persoalan hukum mengenai dasar pemenuhan persyaratan pencalonannya?
Bagaimana pula kedudukan hak kesehatan keluarga, termasuk istri dan anak, yang pengaturannya harus dibedakan menurut masing-masing ketentuan perundang-undangan?
Selain itu, PP Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden serta Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya mengatur pengamanan mantan Wakil Presiden selama seumur hidup sejak berakhirnya masa jabatan.
Pasal 13 mengatur bahwa mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden berhak mendapatkan pengamanan dengan fasilitas secara terbatas. Ketentuan mengenai keluarga dalam pasal tersebut mencakup istri atau suami.
Artinya, terdapat konsekuensi anggaran negara yang tidak berhenti pada pensiun. Ada pula biaya kesehatan, rumah, kendaraan, pengamanan, dan fasilitas lain yang harus mempunyai dasar hukum yang jelas. Persoalannya bukan apakah seseorang disukai atau tidak disukai oleh masyarakat. Persoalannya adalah apakah setiap hak yang dibayarkan dari APBN telah memenuhi seluruh persyaratan hukum.
Bagaimana dengan Masa Jabatan Wali Kota?
Persoalan ini juga membuka pertanyaan mengenai masa jabatan Gibran sebagai Wali Kota Surakarta. Apakah terdapat konsekuensi hukum terhadap hak keuangan dan fasilitas yang diterima selama menjalankan jabatan tersebut apabila dokumen pendidikan yang berkaitan dengan pencalonan kemudian dinyatakan tidak sah? Pertanyaan ini harus diperiksa tersendiri berdasarkan persyaratan pencalonan kepala daerah, dokumen yang digunakan, keputusan penetapan pasangan calon, serta ketentuan mengenai hak keuangan kepala daerah.
Putusan MA mengenai Surat 9149 tidak otomatis membatalkan seluruh tindakan pemerintahan selama masa jabatan Wali Kota. Namun, persoalan hubungan antara dokumen tersebut dan pemenuhan persyaratan pencalonan tetap memerlukan kajian hukum. Tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului pemeriksaan terhadap dokumen dan peraturan yang berlaku.
Pertanggungjawaban Konstitusional dan Kewenangan Lembaga Negara
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, termasuk alasan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mekanisme tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sesuai tahapan yang ditentukan konstitusi.
Sementara itu, MA dalam perkara Surat 9149 menjalankan kewenangan peradilan tata usaha negara pada tingkat kasasi. Putusan MA tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai putusan MK mengenai pemberhentian Wakil Presiden. Perbedaan kewenangan ini penting. Negara harus menghormati batas kewenangan setiap lembaga, tetapi juga tidak boleh mengabaikan konsekuensi hukum dari putusan pengadilan.
Pernyataan berhenti dan mekanisme pengisian kekosongan jabatan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) harus ditindaklanjuti sesuai konstitusi. Pada saat yang sama, persoalan keabsahan dasar pencalonan dan akibat hukumnya tetap memerlukan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Uang Rakyat dan Akuntabilitas Negara
Sebagai warga negara dan pembayar pajak, masyarakat mempunyai kepentingan yang sah untuk mengetahui dasar hukum setiap rupiah yang dikeluarkan melalui APBN. Saya berpandangan bahwa seluruh hak keuangan dan fasilitas yang timbul dari jabatan Wakil Presiden perlu diperiksa secara transparan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
KOMENTAR ANDA