Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden yang berlangsung dengan mulus tidak terlepas dari peran Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra. Dia memainkan peranan krusial dalam mengkaji serta menjelaskan aspek legalitas dan prosedur konstitusional di balik langkah pengunduran diri tersebut.
Di tengah proses transisi pemerintahan yang berjalan, nama Yusril sendiri turut mencuat dan masuk dalam radar bursa calon wakil presiden pengganti untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai menteri yang membidangi urusan hukum dan tata negara, Yusril Ihza Mahendra menjadi rujukan utama pemerintah dalam membedah keabsahan surat pengunduran diri Gibran yang terdiri dari lima paragraf. Yusril menegaskan bahwa surat pernyataan berhenti yang diteken Gibran atas permintaan sendiri bersifat sepihak dan tegas, sehingga pengunduran diri tersebut tidak memerlukan persetujuan dari MPR.
Yusril juga berperan menghentikan keinginan Gibran membawa kasusnya ke PTUN. Pertimbangan Yusril, keputusan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai ijazah Gibran telah bersifat final, sehingga tidak ada lagi peluang untuk banding.
Yusril pun menjelaskan bahwa proses pergantian GIbran tidak memerlukan sidang MPR untuk memutuskan setuju atau tidak setuju karena gaya penulisannya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Presiden Soeharto pada tahun 1998 yang juga memuat pernyataan tegas untuk berhenti.
Kendati demikian, Yusril membedakan mekanisme pengisian kekosongan jabatan saat ini dengan peristiwa tahun 1998 silam. Jika mundurnya Soeharto saat itu otomatis digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie, kekosongan kursi wakil presiden saat ini tidak bisa serta-merta diisi secara otomatis. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden Prabowo Subianto nantinya harus mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk kemudian dipilih dalam sidang paripurna paling lambat dalam waktu enam puluh hari.
Yusril bahkan menargetkan proses pemilihan dan pelantikan wakil presiden yang baru ini dapat dirampungkan lebih cepat sebelum akhir Desember 2026.
Nama Yusril Ihza Mahendra juga santer disebut sebagai salah satu kandidat kuat calon wakil presiden pengganti didasarkan pada rekam jejak, integritas, dan kapasitasnya sebagai seorang negarawan. Sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia dan praktisi hukum senior, Yusril dipandang memiliki kapasitas intelektual serta pemahaman ketatanegaraan yang matang untuk mendampingi presiden menghadapi berbagai tantangan regulasi dan stabilitas hukum nasional.
Selain itu, pengalaman birokrasinya yang sangat panjang—mulai dari menjadi penulis pidato kepresidenan di era Orde Baru, memimpin kementerian strategis di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono, hingga posisinya saat ini sebagai menteri koordinator—menunjukkan bahwa ia sangat memahami dapur pacu pemerintahan pusat.
Keberadaan figur senior berlatar belakang non-partisan atau tokoh netral-nasionalis seperti Yusril di dalam lingkaran eksekutif tertinggi juga diyakini mampu meredam turbulensi politik pasca-pengunduran diri Gibran sekaligus menjamin keberlangsungan sisa masa jabatan kabinet hingga tahun 2029 dapat berjalan dengan mulus.
Menanggapi namanya yang santer diusulkan ke hadapan MPR untuk mengisi kursi wakil presiden, Yusril memilih bersikap tenang dan menyerahkan sepenuhnya keputusan strategis tersebut kepada hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. 
KOMENTAR ANDA