Di hadapan mereka, KLH tidak bergigi untuk mengunci izin yang menabrak rekomendasi ekologis. Kelemahan inilah yang harus direformasi dengan instrumen yang memiliki “veto power”.
Memang diakui, target pertumbuhan ekonomi nasional membuat KLH berada di posisi subordinat. Pertimbangan lingkungan dikalahkan oleh perizinan yang asal cepat saja. Ke depan, KLH harus punya kapasitas pengawasan spasial di lapangan. Kekurangan instrumen monitoring real-time berbasis ekosistem bentang alam perlu dilengkapi. Pengawasan yang reaktif menunggu laporan dari korporasi pemegang izin harus distop. Pencegahan karhutla dan banjir bandang membutuhkan “early warning system” yang terintegrasi dengan pemantauan tinggi muka air gambut dan tutupan hutan.
Semua ini harus langsung terhubung ke sistem penolakan otomatis di “Command Center” KLH.
Masalah lingkungan hidup di Indonesia bukan kurangnya regulasi, melainkan lemahnya institusi pencegah di hulu. Jika KLH harus berfungsi sesuai amanat konstitusi, maka posisinya harus direformasi secara radikal. Pertama, KLH perlu diberi kewenangan Veto Ekologis. Seruan Tobat Ekologis sudah bagus, tapi kewenangan Veto Ekologis membuat KLH semakin berwibawa.
Setiap dokumen pelanggar daya dukung lingkungan otomatis gugur oleh rekomendasi KLH ini. Kewenangan itulah yang dimiliki EPA di Amerika Serikat dan ditakuti oleh para pengusaha nakal. Divisi Tata Lingkungan harus terintegrasi dengan peralatan canggih di lapangan yang rawan kerusakan lingkungan.
Barulah kemudian KLH perlu berkolaborasi dengan BUMN dari sektor-sektor ekonomi ekstraktif dan infrastruktur yang berperan sebagai “Master Developer” seperti dibahas sebelumnya. Kalau tidak begitu, maka KLH tetap hanya memainkan peran pemadam kebakaran. Jika terjadi kebakaran hebat, yang dirugikan adalah masyarakat, ekonomi berhenti dan APBN terkuras untuk biaya pemadaman.
Sementara korporasi menikmati keuntungan dari lahan yang sudah bersih dari vegetasi karena “land clearing” murah. Hanya model pasal 33 yang konsekwen sajalah yang bisa. Mari hentikan kerusakan lingkungan Ibu Pertiwi yang terus bersusah hati selama berpuluh-puluh tahun ini. 
KOMENTAR ANDA