Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memberikan penjelasan resmi terkait wacana penetapan Taman Nasional Alas Purwo (TN Alas Purwo) sebagai calon lokasi pengembangan habitat kedua bagi badak jawa (Rhinoceros sondaicus).
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Dr. Ristianto Pribadi, menyatakan bahwa kawasan Alas Purwo dipandang sangat potensial untuk dikaji secara mendalam sebagai rumah baru bagi satwa langka tersebut.
Kendati demikian, pihak kementerian menegaskan bahwa gagasan tersebut saat ini masih berada pada tahap wacana awal dan belum disertai dengan rencana operasional yang terperinci.
Penegasan ini sekaligus meluruskan bahwa penyebutan nama Alas Purwo belum dapat diartikan sebagai keputusan resmi penetapan lokasi definitif maupun keputusan pelaksanaan translokasi badak.
Menurut Kemenhut, pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi merupakan bentuk dukungan kuat pemerintah terhadap perlindungan dan pelestarian badak jawa.
Dukungan tingkat tinggi tersebut dinilai menjadi dorongan penting bagi para ahli untuk mendalami pengembangan habitat kedua secara ilmiah, terukur, serta dengan mengutamakan keselamatan satwa.
Gagasan mengenai perlunya habitat kedua bagi badak jawa sebenarnya bukanlah hal baru, melainkan wacana yang telah berkembang sejak dekade 1980-an lalu.
Tujuan utama dari rencana ini adalah mengurangi tingkat kerentanan populasi badak jawa yang saat ini terpusat di satu kawasan saja, guna mengantisipasi risiko bencana alam, penyakit, maupun gangguan habitat.
Meskipun Alas Purwo dinilai sangat potensial untuk ditelaah, dasar teknis penetapannya sebagai lokasi tujuan masih memerlukan kajian yang komprehensif dibandingkan dengan kawasan alternatif lainnya.
Kelayakan Alas Purwo wajib dinilai secara ketat berdasarkan kebutuhan biologis badak jawa, meliputi ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, tempat berkubang, hingga luas habitat efektif.
Selain aspek biologis, kajian juga harus memperhitungkan potensi konflik dengan manusia, interaksi dengan satwa setempat, persaingan sumber daya, serta risiko penularan penyakit.
Pihak kementerian menekankan bahwa status dan cakupan kajian yang ada saat ini harus dikonfirmasi terlebih dahulu kepada unit teknis terkait sebelum hasilnya dipublikasikan lebih luas.
Seiring dengan belum adanya rencana rinci, jumlah individu yang akan dipindahkan, komposisi jenis kelamin, metode, serta tahapan translokasi juga belum ditetapkan secara resmi.
Seluruh proses di masa mendatang dipastikan harus mengikuti hasil kajian populasi sumber dan habitat tujuan, dengan tetap menjaga keberlangsungan populasi yang berada di Ujung Kulon serta merujuk pada pengalaman pengelolaan di Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA).
Melalui langkah jangka panjang ini, pemerintah berharap dapat membentuk populasi tambahan yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan, demi memastikan kelangsungan hidup badak jawa di Indonesia tetap terjaga dengan baik.



KOMENTAR ANDA