Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dijadwalkan akan menggelar sesi khusus pada 10 November mendatang untuk meminta pertanggungjawaban Moskow atas veto kontroversialnya yang mengakhiri mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO).
Pemanggilan ini didasarkan pada mekanisme baru dalam aturan Dewan Keamanan PBB yang diberlakukan sejak April 2022. Aturan tersebut mewajibkan anggota tetap Dewan Keamanan yang menggunakan hak vetonya untuk memberikan penjelasan publik di hadapan 193 negara anggota.
Langkah ini dipandang sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bagi negara-negara pemegang hak veto yang selama ini kerap menikmati impunitas dalam keputusan-keputusan sensitif, termasuk konflik Sahara Barat.
Selain Rusia, Aljazair juga berada di pusat perhatian internasional karena diduga menjadi aktor kunci yang mendorong serta mendukung veto tersebut secara terselubung.
Sesi Majelis Umum mendatang akan memaksa Aljazair untuk memperjelas posisinya, apakah mereka akan secara terbuka mendukung keputusan tersebut atau tetap memilih bungkam demi menghindari risiko diplomatik.
Krisis ini bermula pada 30 Oktober, ketika Rusia menggunakan hak vetonya untuk memblokir rancangan resolusi disponsori Amerika Serikat yang bertujuan memperpanjang mandat MINURSO di wilayah sengketa tersebut.
Meskipun resolusi AS itu memperoleh dukungan mayoritas sebanyak sebelas suara di Dewan Keamanan, penolakan tegas dari Moskow berhasil menggagalkan perpanjangan misi pengawasan perdamaian tersebut.
Akibat veto tersebut, MINURSO secara resmi kehilangan mandatnya pada akhir Oktober, yang kemudian memicu pembentukan tim kecil PBB untuk mengawasi proses likuidasi misi di lapangan.
Perwakilan Rusia untuk PBB, Vassili Nebenzia, sempat membela keputusan negaranya dengan menyebut inisiatif AS sebagai bentuk "pembunuhan politik" terhadap misi tersebut, sebuah narasi yang akan kembali diuji di hadapan Majelis Umum.
Di sisi lain, Aljazair menghadapi dilema besar karena Kementerian Luar Negrinya sempat menyatakan penyesalan mendalam atas pembubaran MINURSO tanpa pernah secara terbuka menyinggung peran veto Rusia, sehingga memicu sorotan tajam terkait posisi diplomatik mereka di kawasan Maghreb. 
KOMENTAR ANDA