Raja Mohammed VI dari Maroko memimpin rapat kerja di Istana Kerajaan Rabat pada Rabu, 4 November 2026. Sidang ini digelar khusus untuk membahas langkah-langkah strategis selanjutnya setelah misi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) resmi berakhir menyusul keputusan Dewan Keamanan PBB yang tidak memperbarui mandatnya pada 30 Oktober 2026 lalu.
Pertemuan tingkat tinggi ini merupakan bagian dari perhatian khusus yang secara konsisten dicurahkan oleh Raja Mohammed VI terhadap isu integritas teritorial dan kedaulatan nasional. Langkah tersebut sekaligus mencerminkan pendekatan bijaksana, visi jauh ke depan, serta komitmen konstan sang Raja dalam melindungi kepentingan seluruh rakyatnya di wilayah Sahara Maroko.
Sidang kerja strategis ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Jajaran yang mendampingi Raja meliputi Kepala Pemerintahan Fatima Ezzahra El Mansouri, Penasihat Raja Fouad Ali El Himma, Menteri Dalam Negeri Abdelouafi Laftit, serta Letnan Jenderal Mohammed Berrid selaku Inspektur Jenderal Angkatan Bersenjata Kerajaan (FAR) sekaligus Panglima Zona Selatan.
Dalam arahannya, Raja Mohammed VI menegaskan kembali prioritas utama yang sebelumnya telah digariskan dalam pernyataan resmi Royal Office pada 30 Oktober. Prioritas tersebut mencakup penghormatan mutlak terhadap integritas teritorial Kerajaan, penjagaan keamanan nasional, serta pemeliharaan ketenangan bagi seluruh warga negara, khususnya penduduk di Provins-Provinsi Selatan.
Menindaklanjuti hal tersebut, Raja memberikan instruksi tegas agar seluruh prioritas ini diimplementasikan secara teguh dan penuh kewaspadaan oleh setiap instansi terkait di bidangnya masing-masing. Langkah ini bertujuan untuk mengonsolidasikan konsensus nasional serta memastikan keberlanjutan proyek-proyek pembangunan di Provinsi Selatan tanpa hambatan.
Selain memastikan kelanjutan pembangunan, Raja juga menggarisbawahi pentingnya pemantauan ketat terhadap segala perkembangan terkait isu nasional di berbagai tingkatan. Pengawasan ini harus tetap berjalan selaras dengan sikap resmi Kerajaan yang selama ini telah ditegaskan dan disuarakan dalam kancah diplomasi internasional.
Di tengah transisi besar ini, Maroko kembali menegaskan komitmen kuatnya terhadap gencatan senjata. Kerajaan menyatakan bahwa komitmen sukarela tersebut tidak akan mengalami perubahan apa pun meski mandat misi PBB telah berakhir, mengingat misi tersebut dinilai kerap gagal memantau kepatuhan maupun menentukan konsekuensi atas pelanggarannya.
Pemerintah Maroko juga menilai bahwa konteks historis pendirian misi PBB tersebut serta fungsi awal yang diembannya sudah tidak lagi relevan dengan dinamika saat ini. Hal tersebut telah dibuktikan secara nyata oleh berbagai fakta di lapangan serta pergeseran posisi yang diambil oleh para aktor internasional.
Sebagai wujud nyata kesiapan Maroko dalam mendukung fase pasca-penyelesaian tugas misi PBB secara kooperatif, Raja Mohammed VI memerintahkan pembentukan khusus "Kantor Koordinasi dengan Minurso" di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Badan ini ditugaskan untuk mengambil alih koordinasi serta mendukung proses likuidasi dan penarikan misi secara tertib.
Menutup sidang tersebut, Raja Mohammed VI menekankan bahwa Maroko akan senantiasa menghormati komitmen internasional serta doktrin diplomatiknya yang berakar pada perdamaian. Kerajaan tetap bertekad berkontribusi dalam penciptaan stabilitas global, seraya mengapresiasi momentum diplomatik positif dan luasnya pengakuan internasional terhadap kedaulatan Sahara Maroko oleh negara-negara sahabat. 
KOMENTAR ANDA