Oleh: Abdullah Rasyid, Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
DI balik sebuah paspor, ada seseorang yang menunggu kepastian perjalanan. Di balik pengajuan pembebasan bersyarat, ada keluarga yang berharap dapat kembali berkumpul. Di balik anggaran kementerian, ada uang rakyat yang harus menghasilkan pelayanan dan perlindungan.
Wajah-wajah itulah yang semestinya hadir dalam setiap pembicaraan tentang kinerja birokrasi. Sebab, angka yang terlihat baik dalam laporan belum selalu berarti persoalan masyarakat telah selesai.
Semangat tersebut menjadi titik penting bagi saya ketika mengikuti Rapat Analisis dan Evaluasi Kinerja Triwulan III Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Selasa, 17 November 2026. Bersama Menteri, Wakil Menteri, jajaran pimpinan, staf ahli, staf khusus, tenaga ahli, hingga kepala kantor wilayah dan kepala UPT, kami mencermati capaian sekaligus pekerjaan yang masih harus dituntaskan.
Forum ini mempertemukan pengambil kebijakan dengan para pelaksana yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, ANEV harus menghasilkan keputusan yang mampu menjangkau loket pelayanan, pintu perlintasan, rumah tahanan, dan lembaga pemasyarakatan.
Membaca Angka dengan Jujur
Bahan evaluasi menunjukkan realisasi anggaran kementerian sebesar 73,31 persen per 12 November 2026. Pada Sekretariat Jenderal, realisasinya tercatat 34,36 persen.
Angka tersebut perlu dibaca bersama penjelasannya. Paparan Sekretariat Jenderal menunjukkan bahwa sebagian besar sisa pagunya merupakan belanja pegawai. Ada pula pekerjaan serta administrasi pembayaran yang masih dalam penyelesaian.
Artinya, evaluasi harus mampu membedakan kebutuhan anggaran yang berubah, pembayaran yang belum jatuh tempo, dan hambatan pelaksanaan yang membutuhkan tindakan segera. Ketelitian ini menentukan apakah solusi yang diambil benar-benar menyelesaikan masalah.
Arahan Menteri menempatkan persoalan tersebut secara tepat: keberhasilan anggaran juga harus dinilai dari kualitas keluaran dan manfaatnya.
Menjelang akhir tahun, percepatan diperlukan. Namun, setiap rupiah tetap harus mempunyai alasan penggunaan, hasil yang jelas, serta bukti yang dapat diperiksa. Belanja yang meningkat baru bermakna apabila pelayanan ikut membaik.
Imigrasi: Kepastian di Setiap Layanan
Di bidang keimigrasian, bahan ANEV mencatat indeks kualitas layanan sebesar 3,94, melampaui target 3,76. Capaian ini patut menjadi energi untuk memperbaiki pengalaman masyarakat secara lebih merata.
Ujiannya ada pada hal-hal konkret. Apakah pemohon mudah memperoleh akses? Apakah persyaratan dipahami sejak awal? Apakah waktu penyelesaian dapat diandalkan? Apakah pengaduan memperoleh jawaban?
Penerimaan negara yang tinggi juga perlu diikuti peningkatan mutu layanan. Masyarakat harus dapat merasakan hubungan antara biaya yang dibayarkan dengan kepastian pelayanan yang diterima.
Pada saat bersamaan, kemudahan layanan berjalan bersama pengawasan. Pemeriksaan keimigrasian harus cermat dan proporsional, termasuk dalam melindungi pekerja migran serta mencegah perdagangan dan penyelundupan manusia.
Profesionalitas petugas terlihat dari kemampuannya mengambil keputusan berdasarkan fakta dan ketentuan, menjelaskan alasannya, serta mempertanggungjawabkan tindakannya. Di situlah pelayanan dan penegakan hukum saling menguatkan.
Pemasyarakatan: Hak Harus Sampai Tepat Waktu
Pada bidang pemasyarakatan, salah satu perhatian penting ialah keterlambatan pengusulan remisi dan berlarutnya proses pembebasan bersyarat.
Bagi birokrasi, keterlambatan mungkin terlihat sebagai berkas yang belum selesai. Bagi warga binaan dan keluarganya, keterlambatan berarti ketidakpastian yang dijalani setiap hari.
Karena itu, pembenahan alur, standar waktu, dan pengawasan proses harus menjadi pekerjaan nyata. Setiap tahapan perlu memiliki penanggung jawab. Hambatan harus terdeteksi sebelum berubah menjadi penundaan panjang.
Ketegasan memberantas narkotika, pungutan liar, dan penyalahgunaan kewenangan juga harus berjalan bersama pemenuhan hak warga binaan. Integritas lembaga diuji ketika aturan berlaku konsisten, termasuk terhadap mereka yang memiliki uang atau kedekatan.
Begitu pula pengadaan bahan makanan. Transparansi pemilihan penyedia harus berujung pada makanan yang layak, bergizi, dan diterima sesuai haknya. Mutu pengadaan akhirnya dinilai dari apa yang tersaji bagi warga binaan.
Dari Evaluasi Menuju Koreksi



KOMENTAR ANDA