Lebih penting lagi, pertumbuhan agregat tidak menjelaskan bagaimana kemampuan membeli tersebar di antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, menengah, dan rendah.
Angka yang lebih relevan untuk menilai tekanan kesejahteraan justru terdapat dalam statistik upah dan ketenagakerjaan.
Teriakan Ketenagakerjaan Indonesia
Dalam rilis Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2026 pada 5 November, BPS mencatat rata-rata upah buruh sebesar Rp3,42 juta per bulan.
Setahun sebelumnya, rata-rata upah tersebut Rp3,33 juta.
Artinya, selama satu tahun rata-rata upah nominal hanya meningkat sekitar Rp90 ribu per bulan atau sekitar 2,7 persen.
Sekarang bandingkan dengan inflasi pada periode yang sepadan.
BPS mencatat inflasi tahunan Agustus 2026 sebesar 3,19 persen.
Dengan membandingkan pertumbuhan rata-rata upah nominal terhadap kenaikan indeks harga konsumen, kita memperoleh indikasi penurunan daya beli rata-rata upah sekitar 0,5 persen.
Perhitungan sederhana ini bukan pengganti indeks upah riil resmi dan tidak berarti setiap pekerja mengalami penurunan pendapatan.
Namun, kesimpulan ekonominya jelas: kenaikan rata-rata upah nominal secara agregat belum mampu mengimbangi kenaikan harga umum dalam periode tersebut.
Jika rata-rata upah bertambah lebih lambat daripada harga barang dan jasa, atas dasar apa pemerintah dapat begitu yakin bahwa daya beli masyarakat tidak melemah?
Persoalan berikutnya adalah kualitas pekerjaan yang menjadi sumber pendapatan masyarakat.
BPS mencatat jumlah pekerja informal meningkat dari sekitar 84,70 juta orang pada Agustus 2025 menjadi 85,73 juta orang pada Agustus 2026.
Artinya, terdapat tambahan sekitar 1,03 juta pekerja informal dalam satu tahun.
Proporsinya juga meningkat dari 57,80 persen menjadi 57,93 persen dari seluruh penduduk bekerja.
Pada periode yang sama, jumlah pekerja formal meningkat dari sekitar 61,84 juta menjadi 62,25 juta orang, atau bertambah sekitar 410 ribu orang.
Dengan demikian, sekitar tujuh dari sepuluh tambahan bersih penduduk bekerja selama Agustus 2025 hingga Agustus 2026 berada dalam kategori kegiatan informal.
Angka tersebut tidak berarti setiap pekerjaan informal buruk atau berpendapatan rendah.
Namun, dominasi dan meningkatnya proporsi pekerjaan informal menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya diikuti penguatan struktur pekerjaan formal.
Kondisi ini penting karena kemampuan konsumsi rumah tangga sangat bergantung pada kecukupan dan kestabilan pendapatannya, bukan semata-mata apakah seseorang tercatat bekerja.
Bahkan, tingkat setengah pengangguran meningkat dari 7,91 persen pada Agustus 2025 menjadi 8,68 persen pada Agustus 2026.
Jumlahnya mencapai sekitar 12,84 juta orang, dibandingkan sekitar 11,59 juta orang setahun sebelumnya.
Dengan kata lain, terdapat tambahan sekitar 1,25 juta orang yang sudah bekerja, tetapi memiliki jam kerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan.
Memang tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,85 persen menjadi 4,75 persen.



KOMENTAR ANDA