post image
Kepala Bakom Pemerintah RI Dr. Syahganda Nainggolan (duduk di platform) menyimak pertanyaan salah seorang peserta diskusi “Ruang Dengan Anak Muda: Memahami Shifting Paradigm, Memaksimalkan Jangkauan Pesan Pemerintah ke Generasi Muda, dan Mitigasi Risiko
KOMENTAR

Dalam bab yang membahas generasi muda Tiongkok, Keyu Jin memberikan dimensi sosiologis yang sering luput dari buku-buku ekonomi konvensional. Ia membandingkan “generasi orang tua” yang tumbuh dalam kelangkaan era Revolusi Kebudayaan—yang memiliki tingkat tabungan sangat tinggi dan etos kerja penuh pengorbanan—dengan “generasi milenial dan Gen Z” Tiongkok yang tumbuh di era kelimpahan digital.

Generasi baru ini tidak lagi bersedia menjadi sekadar buruh pabrik murah bagi rantai pasok global; mereka terdidik, terkoneksi secara digital, ambisius, dan menuntut kualitas hidup serta ruang ekspresi yang lebih luas. Perubahan demografi dan psikologi generasi ini memaksa Tiongkok untuk menggeser model ekonominya dari berbasis investasi dan ekspor murah menuju konsumsi domestik dan inovasi berteknologi tinggi.

Indonesia saat ini berada tepat di persimpangan demografi yang serupa, dengan bonus demografi yang didominasi oleh generasi muda yang melek teknologi. Strategi pembangunan era Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama—mulai dari peningkatan gizi anak, revitalisasi pendidikan vokasi, hingga penguasaan sains dan teknologi—sejalan dengan keharusan untuk menyiapkan generasi muda Indonesia agar tidak hanya menjadi pasar konsumsi digital, tetapi juga produsen inovasi. Tanpa lompatan kualitas SDM, bonus demografi justru berisiko berubah menjadi beban sosial ketika lapangan kerja berbasis padat karya mulai tergerus oleh otomatisasi dan kecerdasan buatan.

Teknologi dan Keuangan Digital

Aspek lain yang dibedah secara mendalam oleh Jin adalah revolusi teknologi dan keuangan digital di Tiongkok. Jin menjelaskan bagaimana Tiongkok melompati tahap perbankan tradisional (leapfrogging) langsung menuju ekosistem pembayaran seluler, e-commerce, dan fintech yang terintegrasi. Menariknya, pada tahap awal, regulator di Tiongkok sengaja memberikan ruang eksperimen yang luas (regulatory sandbox yang longgar) bagi perusahaan teknologi seperti Alibaba dan Tencent untuk tumbuh dan memecahkan masalah efisiensi pasar, sebelum akhirnya melakukan pengetatan regulasi ketika perusahaan-perusahaan tersebut mulai membentuk monopoli dan mengancam stabilitas sistem keuangan.

Bagi Indonesia yang memiliki potensi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, pelajaran mengenai keseimbangan antara deregulasi untuk mendorong inovasi dan regulasi untuk melindungi kepentingan publik sangatlah krusial. Pemerintahan Prabowo dihadapkan pada tugas untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya dinikmati oleh segelintir raksasa teknologi asing maupun domestik, melainkan mampu mengintegrasikan puluhan juta pelaku UMKM ke dalam rantai nilai nasional. Negara harus hadir memastikan kedaulatan data, perlindungan konsumen, serta keadilan akses permodalan digital bagi pelaku usaha kecil di daerah.

Keyu Jin juga tidak menutup mata terhadap berbagai kerentanan dan tantangan struktural yang sedang dihadapi Tiongkok saat ini. Dengan kejujuran intelektual seorang ekonom, ia menguraikan krisis sektor properti yang membengkak akibat ketergantungan berlebihan pemerintah daerah pada penjualan lahan sebagai sumber pendapatan, penuaan populasi yang cepat akibat kebijakan satu anak di masa lalu, serta meningkatnya utang pemerintah daerah. Jin menegaskan bahwa playbook lama Tiongkok yang bertumpu pada pembangunan fisik besar-besaran yang dibiayai utang telah mencapai titik jenuh dan tidak lagi berkelanjutan.

Analisis mengenai krisis properti dan utang daerah di Tiongkok ini menjadi peringatan dini (early warning system) yang sangat penting bagi para perencana kebijakan di Indonesia. Pembangunan infrastruktur fisik yang masif dalam satu dekade terakhir telah memberikan fondasi konektivitas yang vital bagi Indonesia.

Namun, pada era Presiden Prabowo, pembiayaan pembangunan harus dikelola dengan disiplin fiskal yang ketat dan kreativitas skema pembiayaan non-APBN yang sehat. Indonesia tidak boleh terjebak pada proyek-proyek mercusuar yang tidak memiliki dampak pengganda (multiplier effect) langsung terhadap produktivitas sektor riil dan kesejahteraan rakyat.

Bukan Hanya Pabrik Dunia

Di ranah geopolitik dan ekonomi internasional, The New China Playbook menyajikan perspektif yang jernih mengenai dinamika ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Jin berargumen bahwa upaya Barat untuk melakukan decoupling atau pemutusan rantai pasok dengan Tiongkok tidaklah mudah dilakukan karena Tiongkok telah bertransformasi dari sekadar “pabrik dunia” menjadi pusat penelitian, pengembangan (R&D), dan pasar konsumen raksasa yang sulit digantikan.

Dia menambahkan, Tiongkok merespons tekanan eksternal tersebut dengan strategi “Sirkulasi Ganda” (Dual Circulation), yakni memperkuat kemandirian teknologi dan pasar domestik sembari tetap menjaga keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi internasional.

Strategi “Sirkulasi Ganda” yang diulas Jin memiliki kemiripan konseptual dengan kebijakan luar negeri bebas aktif dan politik ekonomi mandiri yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah fragmentasi geopolitik global, rivalitas negara-negara adidaya, serta bayang-bayang ketegangan ala Thucydides Trap antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia tidak memihak pada satu blok kekuatan tertentu.

Indonesia merangkul semua mitra strategis—baik dari Barat maupun Timur, termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Global South—untuk mendukung kepentingan nasional. Pada saat yang sama, agenda hilirisasi industri dan swasembada pangan serta energi yang digencarkan Prabowo adalah wujud nyata dari upaya membangun ketahanan domestik agar ekonomi Indonesia tidak mudah diguncang oleh krisis eksternal maupun gesekan geopolitik global.

Salah satu bagian paling menarik dalam buku Jin adalah pembahasan mengenai sistem pendidikan dan meritokrasi di Tiongkok. Jin menyoroti bagaimana ujian masuk perguruan tinggi nasional (Gaokao) dan sistem seleksi birokrasi di Tiongkok menciptakan mobilitas sosial vertikal yang kuat, sekaligus melahirkan budaya kerja keras yang luar biasa. Meskipun ia juga mengkritik tekanan psikologis yang ekstrem akibat sistem tersebut, Jin menunjukkan bahwa investasi besar-besaran negara pada pendidikan dasar, riset ilmiah, dan pemulangan diaspora ilmuwan Tiongkok dari luar negeri menjadi kunci utama di balik kemampuan Tiongkok mengejar ketertinggalan teknologi di bidang kendaraan listrik, panel surya, baterai, hingga kecerdasan buatan.

Dalam konteks Indonesia, agenda pemerintahan Prabowo untuk membangun sekolah-sekolah unggulan terintegrasi, memperbaiki kesejahteraan guru, serta memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional menemukan pembenarannya dalam temuan Jin. Hilirisasi nikel, bauksit, dan komoditas mineral lainnya di Indonesia tidak akan mencapai nilai tambah tertinggi jika kita hanya mengimpor teknologi dan tenaga ahli asing. Indonesia harus mencetak insinyur, ilmuwan, dan teknokratnya sendiri yang mampu menguasai teknologi pengolahan tingkat lanjut serta menciptakan paten-paten baru di dalam negeri.

Strategi Pengentasan Kemiskinan

Keyu Jin juga mengulas dengan apik bagaimana kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem di Tiongkok dijalankan secara presisi (targeted poverty alleviation). Alih-alih hanya memberikan bantuan tunai yang bersifat konsumtif dan sementara, pemerintah Tiongkok memetakan kondisi setiap rumah tangga miskin hingga ke tingkat desa, mengirimkan kader-kader terlatih untuk mendampingi mereka, membangun infrastruktur desa, dan menghubungkan produk pertanian desa dengan pasar perkotaan melalui platform digital. Keberhasilan mengangkat ratusan juta orang keluar dari kemiskinan absolut menjadi legitimasi moral dan politik terbesar bagi negara.

Pendekatan presisi dalam pengentasan kemiskinan ini sangat selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah sekadar angka pertumbuhan makro, melainkan berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lapisan terbawah. Penguatan integrasi data tunggal sosial ekonomi nasional, program makan bergizi yang menyerap hasil panen petani dan peternak lokal, serta revitalisasi koperasi desa merupakan langkah-langkah struktural untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif dan menyentuh akar rumput.

Dari perspektif komunikasi publik dan tata kelola pemerintahan, buku Keyu Jin juga memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya policy clarity (kejelasan arah kebijakan) dan narasi strategis. Jin mencatat bahwa salah satu sumber ketidakpastian pasar di Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir muncul ketika terjadi perubahan kebijakan yang mendadak atau pesan komunikasi pemerintah yang terkesan ambigu antara dorongan terhadap sektor swasta dan pengetatan regulasi. Pasar dan masyarakat membutuhkan kepastian hukum serta narasi kebijakan yang konsisten agar kepercayaan (trust) tetap terjaga.

Oleh karena itu, dalam mengawal agenda pembangunan era Presiden Prabowo Subianto, komunikasi pemerintah memegang peranan yang sangat vital. Kebijakan-kebijakan besar seperti hilirisasi, transisi energi, pengelolaan investasi negara, hingga program perlindungan sosial harus dikomunikasikan secara transparan, berbasis data, dan mudah dipahami oleh publik domestik maupun investor global. Komunikasi pemerintah bukan sekadar menyampaikan pencapaian, melainkan membangun pemahaman kolektif, menyerap aspirasi masyarakat secara responsif, serta menangkal disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan kepercayaan pasar.

Jembatan Teori

Secara keseluruhan, keunggulan utama The New China Playbook terletak pada kemampuannya menjembatani teori ekonomi modern dengan realitas sejarah dan institusional yang kompleks. Keyu Jin menulis dengan gaya bahasa yang jernih, elegan, dan bebas dari jargon akademis yang berbelit, sehingga buku ini mudah dicerna oleh para pengambil kebijakan, pelaku bisnis, akademisi, maupun masyarakat luas. Ia tidak menulis sebagai seorang propagandis yang memuja-muja keberhasilan Tiongkok, namun juga tidak terjebak dalam sinisme ideologis yang menutup mata terhadap fakta-fakta kemajuan negara tersebut.

Tentu saja, sebagai sebuah karya intelektual, buku ini juga memiliki keterbatasan yang perlu disikapi secara kritis oleh pembaca di Indonesia. Konteks sejarah, sistem politik partai tunggal, serta homogenitas budaya Tiongkok sangat berbeda dengan Indonesia yang merupakan negara demokrasi majemuk dengan sistem desentralisasi politik yang dinamis. Mekanisme pengambilan keputusan yang cepat di Tiongkok sering kali melibatkan biaya sosial dan keterbatasan ruang partisipasi sipil yang tidak mungkin dan tidak seharusnya ditiru oleh Indonesia. Demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila menuntut bahwa setiap akselerasi pembangunan harus tetap menghormati hak-hak konstitusional warga negara, supremasi hukum, dan mekanisme checks and balances.

Dengan kesadaran kritis tersebut, “The New China Playbook” tetap menjadi salah satu referensi terbaik untuk memahami bagaimana sebuah negara berkembang dapat merancang strategi lompatan besar (leapfrogging) di abad ke-21. Buku ini mengajarkan bahwa tidak ada satu pun resep tunggal yang kaku dalam pembangunan ekonomi; yang dibutuhkan adalah pragmatisme kebijakan yang berakar pada realitas lokal, keberanian negara untuk memimpin transformasi struktural, serta kelincahan beradaptasi terhadap perubahan zaman.


BI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6 Persen demi Jaga Stabilitas Rupiah

Sebelumnya

Kelola Risiko dan Pertumbuhan Aset, Prudential Hadirkan PRUProsper bagi Nasabah HNW

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Ekbis