post image
Bekas Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng.
KOMENTAR

 Bekas Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng, mendesak Indonesia untuk memberikan kompensasi atas kerugian ekonomi dan kesejahteraan akibat krisis kabut asap tahun ini yang ditaksir mencapai 13 miliar ringgit atau sekitar US$3 miliar. Apabila tuntutan ganti rugi tersebut tidak dapat dipenuhi, ia mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) permanen lintas batas guna menanggulangi kebakaran hutan di masa mendatang.

Melansir laporan surat kabar Malay Mail pada Selasa, Lim menyatakan bahwa Malaysia sebaiknya tetap menerima permintaan maaf Presiden RI Prabowo Subianto terkait kabut asap berkepanjangan demi menjaga hubungan baik dan solidaritas ASEAN. Namun, menurutnya, langkah diplomatis tersebut tidak menghalangi Kuala Lumpur untuk tetap menuntut pertanggungjawaban berupa kompensasi dari negara tetangganya.

Merujuk pada studi yang diinisiasi oleh Federasi Produsen Malaysia (FMM), Lim memaparkan bahwa negaranya mengalami kerugian kesejahteraan sebesar 8 miliar ringgit serta kerugian ekonomi mencapai 5 miliar ringgit akibat paparan kabut asap. Kerugian kesejahteraan di sektor kesehatan tersebut mencerminkan biaya ekonomi yang berkaitan dengan risiko kematian dini, yang diperkirakan memicu sekitar 1.700 kematian prematur di kalangan warga Malaysia.

Sementara itu, kerugian ekonomi sebesar 5 miliar ringgit dihitung berdasarkan proyeksi para ekonom bahwa polusi udara parah berpotensi menekan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 8 persen. Kondisi ini berdampak langsung pada Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pariwisata beserta efek berantainya, sekaligus mengancam keberhasilan kampanye Visit Malaysia 2026.

Selain menuntut ganti rugi dari Jakarta, Lim juga mengusulkan kepada pemerintah Malaysia untuk memberikan rabat pajak sebesar 1.000 ringgit bagi pembelian alat penjernih udara (air purifier). Kebijakan tersebut dinilai mendesak untuk melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak dan warga lanjut usia, mengingat perangkat penyaring udara sangat dibutuhkan selama krisis kabut asap berlangsung.

Jika Jakarta tidak sanggup membayar kompensasi, Lim meminta Indonesia menyetujui pembentukan satgas permanen lintas batas yang memiliki wewenang untuk langsung masuk ke wilayah hutan Indonesia guna memadamkan kebakaran. Tim tersebut dinilai krusial untuk mencegah bencana serupa terulang setiap tahun serta memperkuat kapasitas ASEAN dalam menangani kabut asap lintas batas, sehingga ia mendesak Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan segera menyampaikan usulan ini kepada pemerintah Indonesia.

Sebelumnya, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila pada Minggu, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan permintaan maaf kepada Malaysia dan Singapura atas dampak kabut asap yang terjadi. Kendati demikian, Prabowo menegaskan bahwa kebakaran hutan tersebut bukanlah kesalahan Indonesia dan pemerintahannya telah mengerahkan upaya maksimal untuk mengendalikannya.

Berdasarkan laporan CNA, pemerintah Indonesia telah menerjunkan sekitar 71.000 petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api selama berbulan-bulan, dengan 16 petugas di antaranya gugur saat menjalankan operasi. Di sisi lain, tim akademisi dalam tulisannya di jaringan berita dan analisis The Conversation pada Rabu memperkirakan bahwa Indonesia membutuhkan waktu hingga 350 tahun untuk memulihkan lahan yang terbakar akibat krisis tahun ini.

Menanggapi dinamika tersebut, Lektor Kepala Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi, Yohanes Sulaiman, menilai permintaan maaf Prabowo belum cukup menunjukkan komitmen kuat Jakarta terhadap kerja sama ASEAN. Menurutnya, Prabowo kerap menekankan pentingnya ASEAN, tetapi belum membuktikannya melalui komitmen politik berkelanjutan dalam penanganan kabut asap.

Sementara itu, Indonesia dan Singapura pada akhir bulan lalu sebenarnya telah membentuk satgas bersama untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan yang diduga memicu kebakaran hutan melalui mekanisme pertukaran informasi, sebagaimana dilaporkan The Straits Times. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dalam KTT ASEAN pada Minggu turut mendorong agar satgas tersebut tidak sekadar menjadi platform bilateral, melainkan diperluas mencakup seluruh negara anggota ASEAN agar penindakan terhadap perusahaan pelaku pembakaran dapat dilakukan secara kolektif di tingkat kawasan.


Google Tidak Pernah Sebut 19.389 Kanal YouTube yang Ditutup Dikelola Pemerintah RI

Sebelumnya

Ketika Transformasi Ekonomi Asia-Pasifik Berbasis AI Berhadapan dengan Voluntarisme Politik, Ketergantungan Komoditas, dan Tantangan Kapasitas Sistemik Indonesia

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Dunia