post image
KOMENTAR

Oleh: Abdullah Rasyid, Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Pendiri GREAT Institute

ADA foto yang berbicara lebih kuat daripada panjangnya pidato. Xi Jinping, Donald Trump, dan Vladimir Putin duduk mengelilingi meja besar di Shenzhen. Tiga pemimpin dengan kepentingan berbeda membicarakan stabilitas dunia dan mengumumkan deklarasi menuju perdamaian.

Pertemuan itu membawa harapan. Namun, bagi Indonesia, muncul pertanyaan mendasar: ketika kekuatan besar merundingkan arah dunia, bagaimana kepentingan kita ikut diperhitungkan?

Pertanyaan tersebut menguji pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia perlu menjaga persahabatan, mempertahankan kemerdekaan mengambil keputusan, serta memperjuangkan perdamaian yang adil. Semua itu membutuhkan prinsip yang jelas dan kemampuan nasional yang memadai.

Perdamaian dan Kepentingan

Deklarasi Shenzhen mencakup reformasi PBB, stabilitas pasokan energi, pandangan mengenai yurisdiksi peradilan internasional, serta dialog pengurangan risiko nuklir. Namun, dokumen itu belum menetapkan penyelesaian konkret perang Ukraina maupun Iran. Komitmen politiknya penting, sementara pelaksanaannya masih harus dibuktikan. 

Komunikasi antarkekuatan nuklir patut disambut. Salah perhitungan di antara mereka dapat menimbulkan akibat yang menjangkau seluruh dunia. Jalur dialog harus tetap terbuka, terutama ketika persaingan semakin keras.

Meski demikian, diplomasi perlu dibaca dengan kepala dingin. Negara besar memperjuangkan stabilitas sambil mengamankan perdagangan, energi, keamanan, dan pengaruhnya. Kepentingan bersama dapat mempertemukan mereka tanpa menghapus perselisihan mendasar.

Indonesia berkepentingan memastikan perdamaian menghormati kedaulatan, melindungi warga sipil, dan melibatkan pihak yang terdampak. Kesepakatan sulit bertahan apabila mengabaikan hak negara yang harus menanggung akibatnya.

Bebas Aktif Memerlukan Keberanian

Amerika Serikat, China, dan Rusia memiliki sumber kekuatan berbeda. Pengaruh ekonomi, teknologi, industri, energi, dan militer memberi mereka kemampuan membentuk keputusan internasional.

Indonesia perlu memahami kenyataan tersebut tanpa merasa tak berdaya. Ruang pengaruh tetap tersedia bagi negara yang mampu menawarkan kerja sama, membangun kepercayaan, dan menjaga konsistensi.

Bebas aktif memberikan landasan untuk itu. Bebas berarti keputusan lahir dari kepentingan nasional dan pertimbangan kita sendiri. Aktif berarti Indonesia mengambil prakarsa serta bekerja menyelesaikan persoalan bersama.

Pelaksanaannya membutuhkan keberanian menyampaikan pendirian. Penghormatan terhadap kedaulatan, penolakan terhadap agresi, dan perlindungan warga sipil harus berlaku terhadap siapa pun pelakunya. Konsistensi akan menentukan apakah suara Indonesia dipercaya.

Persahabatan luas juga perlu disertai batas kompromi yang jelas. Pemerintah harus mengetahui kepentingan yang dapat dirundingkan dan prinsip yang wajib dipertahankan.

Memperluas Pilihan, Memperkuat ASEAN

Kemandirian diplomasi membutuhkan pilihan. Ketergantungan berlebihan pada satu pasar, sumber modal, pemasok energi, atau teknologi dapat mempersempit ruang keputusan.

Karena itu, Indonesia perlu memperluas kemitraan. Setiap kerja sama harus dinilai melalui manfaatnya: pekerjaan yang tercipta, teknologi yang dikuasai, pasar yang terbuka, dan kemampuan nasional yang meningkat.

Diversifikasi mitra memberi pemerintah ruang bergerak ketika menghadapi tekanan. Indonesia dapat membangun hubungan produktif dengan berbagai kekuatan sambil mempertahankan kebebasan menentukan kebijakan.

ASEAN juga harus menjadi bagian penting dari langkah tersebut. Kawasan yang mampu menjaga kerja sama dan membangun posisi bersama akan lebih diperhitungkan dalam persoalan perdagangan maupun keamanan.

Kepemimpinan Indonesia akan dihargai apabila membantu negara tetangga menghadapi persoalan bersama. Pengaruh tumbuh melalui kemampuan mengajak, mempertemukan kepentingan, dan menghasilkan penyelesaian.

Daya Tawar Berakar di Rumah Sendiri

Kekuatan diplomasi dibangun melalui pekerjaan di dalam negeri. Pendidikan bermutu menyediakan tenaga ahli. Industri produktif meningkatkan kemampuan ekonomi. Kepastian hukum membangun kepercayaan. Ketahanan pangan dan energi memberi pemerintah ruang bertindak saat terjadi guncangan.

Kekayaan sumber daya pun harus menghasilkan kemampuan baru. Mineral perlu diolah menjadi produk bernilai tambah, disertai penguasaan teknologi dan peningkatan keterampilan pekerja.


KOMENTAR ANDA

Baca Juga