Dunia tengah menghadapi persoalan energi seiring perang di Timur Tengah. Lonjakan harga minyak telah membuat tekanan fiskal pada Indonesia, yang membuat defisit anggaran berpotensi melebar.
Dalam salah satu skenario defisit fiskal terburuk yang disusun Great Institute, defisit anggaran berpotensi melebar hingga 3,80% sampai 4,30% terhadap PDB, dengan asumsi harga minyak bertahan di rentang US$ 105-120 per barel.
Peneliti Great Institute Yossi Martino menerangkan, tekanan ini tidak berdiri sendiri. Presentasi juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan US$ 1 harga minyak dapat menambah beban subsidi energi hingga triliunan rupiah, sekaligus mempersempit ruang fiskal negara.
Di sisi lain, Indonesia berada dalam posisi rentan karena cadangan energi nasional relatif tipis—sekitar 20–25 hari konsumsi, jauh di bawah standar ideal 90 hari sebagaimana rekomendasi internasional. “Indonesia pasti terimbas perang ini,” ucap dia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu, 1 April 2026.
Anggota Dewan Energi Nasional, Mohamad Fadhil Hasan, menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih berada pada tahap mitigasi dan adaptasi. “Salah satu tugas DEN adalah menetapkan langkah-langkah penanggulangan krisis energi sebagai advis kepada Presiden,” kata dia.
Fadhil menjelaskan, rujukan kondisi krisis energi mengacu pada Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN dan PP Nomor 79 Tahun 2014. Salah satu indikatornya adalah gangguan pasokan BBM selama tujuh hari berturut-turut.
“Berdasarkan identifikasi, cadangan BBM kita masih aman menurut Pertamina. Jadi langkah-langkah yang diambil masih mitigasi dan adaptasi,” kata dia.
Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo mengingatkan bahwa tekanan fiskal tidak bisa dihindari. “Asumsi APBN kita 70 dolar per barel, sementara realitas jauh di atas itu. DPR mengapresiasi belum adanya kenaikan harga BBM, tapi ini hanya menggeser beban,” kata dia.
Sartono mengatakan, tanpa langkah struktural, tekanan itu akan berpindah ke sektor lain. “Tetap harus ada penyesuaian harga di masa datang. Kredibilitas kebijakan dan transparansi akan menjadi kunci,” ujar dia.
Net Importir
Dari perspektif pertahanan, Dekan Fakultas Manajamen Pertahanan Unhan Mayjen TNI Priyanto menyoroti bahwa Indonesia bukan hanya price taker, tetapi juga risk taker. “Karena kita net importir, ketika distribusi terganggu, dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga stabilitas sosial dan pertahanan,” kata dia.
Mayjen Priyanto menekankan bahwa Indonesia tidak bisa sekadar mengelola krisis, tetapi harus membangun sistem yang tahan krisis. “Transformasi menuju ketahanan energi bukan pilihan, tapi keharusan,” ujar dia.
Pandangan serupa disampaikan Ahli Pertahanan dan Keamanan Mayjen (Purn) Pujo Widodo yang mengingatkan keterbatasan daya tahan energi nasional. Maka dari itu, dia mendorong diversifikasi sumber energi, perluasan mitra impor, hingga penguatan sistem keamanan jalur energi global. “Ketahanan kita sekitar 21 hari, sementara harga minyak dunia sempat menyentuh 120 dolar per barel,” kata Pujo.
Ahli energi terbarukan Yudo Dwinanda Priaadi melihat kondisi ini sebagai momentum untuk percepatan energi baru, termasuk PLTS dan bahkan PLTN. Dia juga menekankan pentingnya elektrifikasi dan teknologi penyimpanan energi berbasis baterai. “Jangan sampai kita kehilangan momentum,” kata Yudo.
Sementara itu, Turino Yulianto dari PT Bukit Asam menegaskan bahwa batubara masih menjadi tulang punggung alternatif energi nasional. Dia mendorong percepatan gasifikasi batubara sebagai substitusi LPG, mengingat impor LPG Indonesia mencapai jutaan ton per tahun.
“Produksi batubara kita 817 juta ton per tahun, dengan potensi hampir 100 miliar ton. Ini harus diolah di dalam negeri,” kata Turino.
Sementara Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan, industri sebenarnya sudah siap beradaptasi.
“Kita sudah produksi mesin yang bisa E85 dan ekspor ke Brasil. Tinggal bahan bakarnya tersedia,” kata dia.
Hal senada disampaikan Seketaris Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Hari Budianto menerangkan, motor merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. “Bahkan sejak 2005 kita sudah bisa pakai campuran etanol E5 sampai E10 tanpa perubahan mesin,” papar dia.
Dari sisi sosial-ekonomi, Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, justru mengambil posisi yang lebih pragmatis. “Menurut saya, tak soal harga BBM naik dulu, toh setelah perang bisa turun lagi, dibanding defisit yang makin besar,” kata dia.
Jumhur juga melihat ada sisi peluang di balik krisis. “Para pekerja teknis justru mendapat kesempatan, karena mereka dibutuhkan untuk memitigasi krisis energi,” ujar dia. 
KOMENTAR ANDA