Jejak Politeknik Venezuela di Aceh dan Pertanyaan Solidaritas Indonesia

Oleh: Safriady, Pemerhati Isu Strategis & Ilmu Komunikasi Unpad 

GEMPA bumi dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern. Lebih dari 170 ribu jiwa meninggal dunia di Indonesia, ratusan ribu kehilangan tempat tinggal, dan berbagai infrastruktur hancur. Namun, di balik tragedi tersebut lahir sebuah babak baru tentang solidaritas internasional. Puluhan negara datang membantu tanpa memandang ideologi, sistem politik, maupun kedekatan geografis. Salah satu negara yang turut hadir, meski jarang disebut dalam narasi publik, adalah Venezuela.

Kontribusi Venezuela memang tidak sebesar negara-negara donor utama. Namun, bantuan yang diberikan memiliki nilai strategis karena diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia. Salah satu wujud nyata solidaritas tersebut adalah pembangunan Politeknik Venezuela di Aceh, sebuah institusi pendidikan vokasi yang menjadi simbol bahwa bantuan kemanusiaan tidak hanya berbentuk makanan, obat-obatan, atau tenda pengungsian, tetapi juga investasi jangka panjang bagi masa depan masyarakat yang sedang bangkit dari bencana.

Jejak Politeknik Venezuela di Aceh diwujudkan melalui pendirian Politeknik Indonesia Venezuela (Poliven) di Kabupaten Aceh Besar. Kampus ini diresmikan pada Agustus 2009 sebagai bentuk bantuan kemanusiaan dan hibah Pemerintah Venezuela pasca-bencana tsunami Aceh 2004.

Terletak di Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda KM 12, Desa Cot Suruy, Kecamatan Ingin Jaya, politeknik ini berfokus pada pendidikan diploma bidang pertanian, peternakan, dan perikanan untuk mendukung pemulihan daerah. Saat ini, kampus tersebut masih beroperasi dan mengelola layanan akademik termasuk program kuliah kelas sore untuk para pekerja.

Keberadaan Politeknik Venezuela menjadi pengingat bahwa hubungan antarbangsa sering kali dibangun melalui empati pada saat-saat paling sulit. Di tengah kehancuran Aceh, Venezuela memilih meninggalkan jejak yang masih dapat dirasakan hingga kini melalui pengembangan pendidikan dan peningkatan kapasitas generasi muda Aceh. Jejak tersebut merupakan bagian dari memori kolektif masyarakat Aceh sekaligus bukti bahwa solidaritas internasional mampu melampaui batas politik dan perbedaan kepentingan.

Kini, lebih dari dua dekade setelah Aceh bangkit dari puing-puing bencana, Venezuela justru menghadapi cobaan berat. Gempa besar yang melanda negara Amerika Selatan tersebut kembali menguji kemampuan pemerintahnya dalam menangani korban, memulihkan infrastruktur, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan yang wajar di ruang publik, mengapa Indonesia, yang pernah menerima uluran tangan Venezuela, belum terlihat mengirimkan bantuan kemanusiaan secara resmi?

Pertanyaan tersebut tentu tidak dimaksudkan untuk menyederhanakan proses pengambilan kebijakan luar negeri. Pengiriman bantuan internasional memerlukan banyak pertimbangan, mulai dari penilaian kebutuhan di lapangan, koordinasi dengan pemerintah negara terdampak, kesiapan logistik, mekanisme diplomatik, hingga alokasi anggaran. Selain itu, setiap negara juga harus memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dibutuhkan dan dapat disalurkan secara efektif kepada para korban.

Namun demikian, terdapat dimensi moral yang tidak boleh diabaikan. Dalam hubungan internasional, terdapat prinsip resiprositas atau timbal balik, bukan dalam arti transaksi politik, melainkan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Negara yang pernah merasakan solidaritas global memiliki legitimasi moral yang kuat untuk kembali menunjukkan solidaritas ketika negara lain mengalami musibah.

Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang aktif dalam diplomasi kemanusiaan. Pengiriman bantuan ke berbagai negara terdampak bencana telah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia, baik melalui pemerintah, TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, organisasi kemanusiaan, maupun masyarakat sipil. Indonesia pernah mengirim bantuan ke berbagai kawasan di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika sebagai implementasi amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Karena itu, jika hingga kini belum ada pengiriman bantuan kemanusiaan kepada Venezuela, publik tentu berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang transparan. Apakah bantuan masih dalam tahap koordinasi? Apakah pemerintah Venezuela belum mengajukan permintaan resmi? Ataukah terdapat kendala teknis dan diplomatik yang menyebabkan proses tersebut memerlukan waktu lebih lama? Transparansi menjadi penting agar tidak muncul persepsi bahwa Indonesia bersikap selektif dalam menjalankan diplomasi kemanusiaannya.

Lebih jauh lagi, momentum ini dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan kawasan Amerika Latin. Selama ini, perhatian diplomasi Indonesia masih lebih banyak terfokus pada kawasan ASEAN, Indo-Pasifik, Timur Tengah, dan negara-negara mitra ekonomi utama. Padahal, Amerika Latin merupakan kawasan yang memiliki potensi besar dalam kerja sama pendidikan, energi, pangan, perdagangan, maupun pengembangan teknologi. Bantuan kemanusiaan sering kali menjadi pintu pembuka bagi hubungan bilateral yang lebih erat di masa depan.

Aceh sendiri memiliki alasan historis untuk menunjukkan empati kepada Venezuela. Masyarakat Aceh memahami betul bagaimana rasanya kehilangan keluarga, rumah, dan harapan akibat bencana alam. Mereka juga memahami bahwa bantuan internasional pada masa-masa awal pascabencana mampu mempercepat proses pemulihan psikologis maupun ekonomi. Oleh sebab itu, jika Indonesia akhirnya memutuskan mengirim bantuan, langkah tersebut bukan semata-mata kebijakan luar negeri, melainkan penghormatan terhadap sejarah kemanusiaan yang pernah dialami Aceh.

Solidaritas tidak selalu diukur dari besarnya nilai bantuan. Tim medis, bantuan obat-obatan, peralatan pencarian dan penyelamatan, dukungan logistik, maupun bantuan pendidikan dapat menjadi bentuk kontribusi yang bermakna. Bahkan, pengalaman Indonesia dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami Aceh merupakan pengetahuan yang sangat berharga untuk dibagikan kepada negara lain yang sedang menghadapi tantangan serupa.

Pada akhirnya, Politeknik Venezuela di Aceh bukan sekadar bangunan fisik. Ia adalah simbol persahabatan yang lahir dari tragedi. Ia mengingatkan bahwa ketika Indonesia berduka, ada negara yang datang membantu tanpa mempertanyakan keuntungan politik yang akan diperoleh. Kini, ketika Venezuela menghadapi bencana, memori sejarah tersebut patut menjadi bahan refleksi.

Indonesia tentu memiliki mekanisme dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan bantuan luar negeri. Namun, sebagai bangsa yang pernah merasakan besarnya arti solidaritas internasional, Indonesia memiliki kesempatan untuk kembali menunjukkan kepemimpinan moral di panggung global. Mengirim bantuan kepada Venezuela bukan sekadar membalas kebaikan masa lalu, melainkan menegaskan bahwa nilai kemanusiaan selalu melampaui batas geografis, ideologi, maupun kepentingan politik. Itulah warisan paling berharga yang ditinggalkan tsunami Aceh kepada dunia, bahwa dalam setiap bencana, kemanusiaan harus selalu menjadi yang pertama hadir.