Pemeriksaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghapus hak seseorang secara sepihak. Akan tetapi, negara wajib memastikan bahwa setiap hak yang diberikan benar-benar memenuhi persyaratan hukum. Apabila hak tersebut sah menurut undang-undang, pemerintah harus menjelaskan dasar pemberiannya. Sebaliknya, apabila terdapat persoalan mengenai status hukum dan persyaratan pemberian hak, pemerintah harus melakukan pemeriksaan serta mengambil tindakan sesuai kewenangannya. Tidak boleh ada pengeluaran uang negara yang hanya didasarkan pada asumsi bahwa seseorang pernah menduduki jabatan, tanpa menguji dasar hukum yang mengatur hak tersebut.
Konstitusi Tidak Boleh Berhenti pada Formalitas
Peristiwa ini merupakan ujian bagi konsistensi Indonesia sebagai negara hukum. Jabatan publik bukan sekadar hasil proses elektoral. Jabatan publik adalah amanah konstitusional yang mensyaratkan pemenuhan ketentuan hukum sejak proses pencalonan hingga berakhirnya masa jabatan.
Berhenti dari jabatan merupakan peristiwa ketatanegaraan, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai jalan untuk menghapus pertanyaan hukum yang muncul sebelumnya. Putusan pengadilan harus dihormati, keputusan administrasi harus dilaksanakan, dan seluruh konsekuensi keuangan negara harus diperiksa berdasarkan hukum.
Persoalan ini bukan semata-mata mengenai seorang Wakil Presiden. Yang dipertaruhkan adalah integritas konstitusi, kepastian hukum, dan kepercayaan rakyat terhadap negara. Demokrasi bukan hanya memberikan hak kepada seseorang untuk berkuasa, tetapi juga mewajibkan kekuasaan mempertanggungjawabkan dirinya kepada hukum dan rakyat. 
KOMENTAR ANDA