Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta.
PENGUNDURAN diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 menyisakan pertanyaan serius.
Mengapa pejabat yang baru menjalankan tugas sekitar dua tahun berpotensi memperoleh pensiun penuh, rumah, kendaraan, pengemudi, staf, dan berbagai fasilitas lain yang dibiayai APBN?
Persoalannya bukan hak pribadi Gibran, melainkan desain negara dalam memberikan penghargaan kepada pejabat tinggi.
Apakah wajar masa pengabdian yang berbeda menghasilkan hak pensiun pokok yang sama, sementara jutaan rakyat masih berjuang memperoleh penghasilan dan perlindungan sosial yang layak?
Menurut Sekretariat Negara, Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026.
Surat serupa disampaikan kepada MPR.
Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum mengevaluasi sistem pensiun pejabat negara yang hampir setengah abad belum mengalami pembaruan mendasar.
Pensiun Penuh Tanpa Memperhitungkan Masa Jabatan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, Pasal 6, menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat memperoleh pensiun sebesar 100 persen gaji pokok terakhir.
Penjelasannya bahkan menegaskan bahwa masa jabatan tidak memengaruhi besarnya pensiun.
Menurut Kementerian Sekretariat Negara, gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp20.160.000 per bulan, ditambah tunjangan jabatan Rp22 juta ketika aktif.
Dengan demikian, apabila pemberhentiannya memenuhi ketentuan hukum, Gibran berpotensi menerima pensiun pokok Rp20,16 juta setiap bulan atau Rp241,92 juta setahun, belum termasuk tunjangan dan fasilitas lainnya.
Jika nominal tersebut dibayarkan selama 20 tahun tanpa perubahan, nilainya mencapai Rp4,84 miliar.
Ini merupakan ilustrasi matematis, bukan estimasi kewajiban aktual negara.
Persoalan mendasarnya adalah sistem pensiun tidak membedakan pengabdian dua tahun dengan lima tahun.
Negara memberikan penghargaan berdasarkan jabatan, bukan durasi pengabdian.
Memang, Presiden dan Wakil Presiden menjalankan tanggung jawab konstitusional yang besar.
Perlindungan setelah menjabat dapat dibenarkan.
Akan tetapi, penghargaan negara tetap harus memiliki ukuran proporsionalitas dan kemampuan pembiayaan yang masuk akal.
Tagihan APBN Lebih Besar daripada Pensiun
Angka Rp20,16 juta sesungguhnya hanya sebagian kecil dari potensi keseluruhan biaya.
Pasal 7 hingga Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur tunjangan pensiun, pembiayaan air, listrik dan telepon, perawatan kesehatan keluarga, rumah kediaman beserta perlengkapannya, kendaraan negara dengan pengemudi, serta staf pegawai negeri.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022 bahkan menetapkan standar rumah mantan Presiden dan Wakil Presiden dengan luas tanah maksimal 1.500 meter persegi di Jakarta atau kesetaraan nilainya di luar Jakarta, serta luas bangunan maksimal 1.500 meter persegi.
KOMENTAR ANDA