Hanya ada dua jalan yang tersedia untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka: mengundurkan diri atau dimakzulkan sesuai mekanisme konstitusi. Diskusi yang digelar Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) yang membahas dua pilihan jalan bagi Gibran ini sependapat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) atas dokumen pendidikan yang dibutuhkan Gibran untuk ikut dalam Pilpres 2024 telah final dan menjadi kepastian hukum.
Pandangan mengenai dua jalan yang tersedia bagi Gibran itu mengemuka dalam diskusi FWK yang digelar di Jakarta, Rabu siang, 11 November 2026.
Kordinator FWK Raja Pane mengungkapkan, diskusi yang membahas masa depan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut berlangsung dinamis. Para peserta diskusi pada prinsipnya memiliki kesepahaman bahwa Gibran perlu mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Presiden pascaputusan MK dan MA. Namun, forum terbelah dalam menentukan jalan konstitusional yang harus ditempuh untuk mengakhiri masa jabatan Gibran.
Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dalam amar putusannya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena penggugat dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) namun dalam pertimbangan hukumnya bahwa tidak ditemukan bukti yang meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran Rakabuming Raka yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan jenjang SLTA atau sederajat. Sementara Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang dalam amar putusannya menyatakan batal dan mewajibkan pencabutan Surat Keterangan yang digunakan sebagai persyaratan Gibran mencalonkan sebagai wakil presiden.
Wartawan senior yang juga praktisi hukum, HMU Kurniadi, berpandangan bahwa Gibran sebaiknya diberikan kesempatan untuk mengundurkan diri secara sukarela. Langkah tersebut dinilai sebagai pilihan politik kenegarawanan yang dapat meredam ketegangan, menghindari polarisasi, serta mencegah semakin terbelahnya masyarakat. Menurut Ketua LKBPH PWI Pusat periode 2024-2025 ini, pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi jalan keluar yang lebih elegan dan bermartabat, sekaligus menunjukkan sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Menurut mahasiswa program doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro ini, kepentingan dan keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan kekuasaan. Dia berpandangan prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto, yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, harus menjadi landasan moral dan filosofis dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan. Prinsip tersebut mengandung pesan bahwa kekuasaan negara bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, menjamin keadilan, menjaga persatuan, serta memastikan keberlangsungan demokrasi.
“Mas Wapres legowolah. Mundur adalah yang terbaik,” katanya.
Adapun Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Dr Teguh Santosa yang ikut hadir dalam diskusi mengatakan bahwa keputusan MK dan MA telah memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk memasuki proses politik di parlemen.
Pemakzulan akan dilakukan sesuai aturan di dalam UUD 1945 untuk memberikan kepastian politik.
Doktor ilmu hubungan internasional Universitas Padjajaran itu merujuk pada Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Selanjutnya, Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian melalui DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta keputusan MPR. Dengan demikian, pemberhentian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan politik atau tekanan opini publik, melainkan harus memenuhi alasan dan prosedur konstitusional.
“Kepastian hukum sudah diberikan MK dan MA. Kini saatnya kita mendapatkan kepastian politik atas posisi Mas Gibran, yakni melalui proses pemakzulan,” ujar Teguh.
Dia menambahkan, proses pemakzulan itu tidak akan berlangsung lama. Dalam waktu beberapa hari saja kepastian politik Gibran dapat dicapai.
“Mengapa bisa cepat? Karena kepastian hukum untuk kasus ijazahnya sudah diberikan MK dan MA,” ujar Teguh.
Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2022 Hendry Ch Bangun yang juga ketua PWI Pusat 2023-2025 mengungkapkan, meski terdapat perbedaan pandangan mengenai mekanisme pengakhiran jabatan, diskusi FWK mencapai satu kesepakatan penting, yakni kepentingan dan keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan kekuasaan.
Forum berpandangan bahwa prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto, yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, harus menjadi landasan moral dan filosofis dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan. Karena itu, menurut diskusi FWK, persoalan jabatan Wakil Presiden tidak boleh dibiarkan menjadi sumber konflik politik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan memecah belah masyarakat.
Sementara di Gedung DPR, hak menyatakan pendapat terus bergulir. Sebanyak 120 anggota DPR dari 8 fraksi secara resmi telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran. Jumkah tersebut telah melampaui syarat minimal sebanyak 25 anggota dan diajukan minimal dari 2 fraksi di DPR.
Adapun DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna untuk membahas penggunaan hak menyatakan pendapat anggota DPR pada Rabu siang, 12 November 2026. 
KOMENTAR ANDA