post image
Presiden Prabowo Subianto
KOMENTAR

Oleh: Dr. Safriady, Pemerhati Isu Strategis

INDONESIA tidak sedang membutuhkan perebutan kursi wakil presiden. Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang solid, hubungan kerja yang sehat antara presiden dan wakil presiden, serta pemerintahan yang mampu menjawab persoalan rakyat.

Pergantian seorang wakil presiden selalu mengundang perhatian politik. Nama-nama mulai diperbincangkan, berbagai spekulasi bermunculan, dan kelompok-kelompok politik mulai membaca peluang. Siapa yang pantas menggantikan Gibran Rakabuming Raka? Apakah harus berasal dari partai politik tertentu? Apakah harus mewakili kekuatan politik tertentu? Atau justru sosok dari luar lingkaran kekuasaan yang dianggap mampu membawa keseimbangan?

Namun, sesungguhnya ada pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar siapa yang akan menduduki kursi wakil presiden, Apakah orang yang terpilih nantinya mampu bekerja sama dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan pemerintahan secara efektif?

Inilah persoalan mendasar yang seharusnya menjadi perhatian publik.

Indonesia tidak kekurangan tokoh politik, pemimpin partai, mantan pejabat, maupun figur nasional yang memiliki ambisi dan kapasitas untuk menduduki jabatan wakil presiden. Tetapi, tidak semua orang yang memiliki popularitas, kekuatan politik, atau dukungan partai otomatis mampu menjadi mitra kerja presiden.

Wakil presiden bukan sekadar jabatan simbolis. Ia merupakan bagian dari kepemimpinan nasional yang memiliki tanggung jawab konstitusional. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Artinya, wakil presiden harus menjadi bagian dari sistem kerja pemerintahan, bukan justru menjadi pusat kekuatan politik tandingan di dalam pemerintahan itu sendiri.

Jangan Sampai Pemerintahan Terjebak dalam Persaingan Internal

Pengalaman politik Indonesia memberikan banyak pelajaran bahwa hubungan antara presiden dan wakil presiden tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan pandangan, kepentingan partai, serta orientasi politik terkadang menjadi sumber ketegangan di dalam pemerintahan.

Padahal, rakyat tidak memilih pasangan pemimpin nasional untuk kemudian menyaksikan keduanya sibuk menjaga pengaruh dan membangun kekuatan masing-masing.

Presiden dan wakil presiden seharusnya menjadi satu kesatuan kepemimpinan. Mereka boleh memiliki latar belakang politik berbeda, pengalaman berbeda, bahkan pandangan yang tidak selalu sama. Namun, ketika keputusan pemerintahan telah diambil melalui mekanisme yang benar, keduanya harus mampu bergerak dalam satu arah.

Persoalan ini menjadi semakin penting dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Agenda pembangunan nasional tidak sederhana. Pemerintah menghadapi tantangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, stabilitas energi, pemerataan pembangunan, hingga persoalan geopolitik yang semakin kompleks.

Di tengah tantangan tersebut, Indonesia tidak membutuhkan konflik kepemimpinan di dalam Istana.

Jangan sampai energi pemerintah justru habis untuk mengelola persaingan politik internal, sementara persoalan masyarakat berjalan tanpa penyelesaian.

Karena itu, pengganti Gibran nantinya tidak boleh hanya dipertimbangkan berdasarkan siapa yang paling kuat secara politik. Yang lebih penting adalah siapa yang paling mampu mendukung efektivitas kepemimpinan presiden.

Wakil Presiden Bukan Sekadar Hadiah Politik

Dalam tradisi politik Indonesia, jabatan wakil presiden kerap menjadi bagian dari kompromi dan akomodasi kekuatan politik. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat dihindari dalam sistem demokrasi multipartai.

Namun, ada batas yang harus dijaga. Kepentingan akomodasi politik tidak boleh mengalahkan kepentingan pemerintahan.

Jika pengisian jabatan wakil presiden hanya didasarkan pada pembagian kekuasaan, balas jasa politik, atau upaya mempertahankan dukungan kelompok tertentu, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar kualitas seorang pejabat, melainkan efektivitas pemerintahan secara keseluruhan.

Indonesia membutuhkan wakil presiden yang memiliki integritas, kemampuan manajerial, pemahaman terhadap persoalan nasional, serta kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat.

Lebih dari itu, ia harus memiliki kedewasaan politik untuk memahami batas kewenangan dan tanggung jawabnya.

Wakil presiden tidak harus menjadi tokoh yang selalu tampil dominan. Ia juga tidak harus menjadi figur yang bersaing dalam popularitas dengan presiden. Justru, kemampuannya bekerja dalam satu kesatuan kepemimpinan menjadi ukuran penting.

Sosok yang mampu menerjemahkan kebijakan presiden ke dalam kerja nyata, mengoordinasikan program lintas sektor sesuai penugasan, menyampaikan kritik secara konstruktif, dan membantu menyelesaikan persoalan ketika presiden menghadapi berbagai tantangan.


Kemenhut: Wacana Alas Purwo sebagai Habitat Kedua Badak Jawa Masih Tahap Pengkajian

Sebelumnya

Ahmad Yani: Pengunduran Diri Gibran Tidak Hapus Persoalan Hukum

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Nasional