Presiden boleh mendengarkan suara dari atas. Dalam negara demokrasi, Presiden bisa melengkapinya dengan mendengar suara rakyat lewat hasil Pilpres 2024.
Wapres Bukan Ban Serap
Prabowo kini berusia 75 tahun. Usia tentu bukan ukuran kemampuan seseorang memimpin negara. Namun, pengalaman Yohanes Paulus I mengingatkan bahwa tidak seorang pun dapat memastikan berapa lama dirinya mampu menjalankan amanat kepemimpinan. Mempersiapkan suksesi bukan pesimisme, melainkan tanggung jawab kenegaraan.
Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, Wapres menggantikannya sampai akhir masa jabatan. Ini bukan tanggung jawab simbolis, melainkan amanat konstitusional.
Kebesaran seorang pemimpin tidak hanya terlihat dari kemampuannya mengalahkan lawan, tetapi juga dari kesediaannya merangkul mantan pesaing tanpa mengorbankan prinsip dan akuntabilitas. Seorang Presiden negarawan tidak menempatkan Wapres sebagai ban serap yang baru dicari ketika kendaraan mengalami kerusakan. Wapres adalah bagian dari sistem kepemimpinan yang harus dipersiapkan sejak awal agar negara tetap berjalan, baik dalam keadaan normal maupun ketika menghadapi krisis.
Pada akhirnya, Presiden tidak harus memilih Wapres dari lingkaran terdekat atau koalisi pendukungnya. Supaya lebih afdol di mata rakyat, mengapa tidak mengajukan dua calon: satu dari Gerindra dan satu lagi figur profesional nonpartisan?
Prabowo sendiri kerap mengatakan, "Seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak." Semangat ini semestinya diwujudkan dengan merangkul mantan pesaing dan membuka ruang bagi tokoh di luar partainya.
Wapres bukan sekadar pendamping. Ia adalah mitra sepadan yang saling melengkapi demi persatuan dan kesinambungan kepemimpinan nasional. Itulah makna dwi-tunggal yang sesungguhnya.



KOMENTAR ANDA