post image
KOMENTAR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Keputusan tersebut diambil setelah Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan anggota dewan yang hadir, disambut seruan setuju dan satu ketukan palu pengesahan sebelum ditutup ucapan terima kasih serta tepuk tangan.

Pengesahan tingkat II ini mendahului pengambilan keputusan tingkat I yang telah dilakukan DPR pada Rabu (18/11/2026) di bawah pimpinan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dalam laporannya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan bahwa Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR telah merampungkan pembahasan sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).

Rincian pembahasan DIM tersebut terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru. Secara garis besar, beleid ini mengatur ruang lingkup dari tindak pidana penipuan hingga perdagangan, pembagian kewenangan penindakan, perlindungan pihak beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, mekanisme pengawasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, hingga penerapan teknologi.

Poin pertama dalam undang-undang ini menetapkan judul, prinsip, serta asas hukum perampasan aset untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Pada poin kedua, diatur ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria perampasan aset, termasuk penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan banyak orang seperti investasi bodong, perdagangan, serta saham bodong.

Poin ketiga menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Ketentuan tersebut turut mencakup ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, poin keempat mengatur pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Tahapan yang diatur membentang mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan tersebut.

Poin kelima memberikan jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap menyertakan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup. Sementara itu, poin keenam menjamin upaya optimal dalam mengembalikan aset kepada korban tindak pidana langsung serta memanfaatkannya bagi kepentingan masyarakat luas.

Untuk aspek tata kelola aset, poin ketujuh mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana oleh badan yang berkompeten agar berjalan profesional dan akuntabel. Pengelolaan ini mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme maupun pengelolaan aset ditegaskan pada poin kedelapan melalui keterlibatan badan yang independen. Di sisi lain, poin kesembilan menekankan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar perampasan aset tidak dijadikan alat penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Sebagai penutup dari sepuluh poin utama, poin kesepuluh mengatur pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Dengan disahkannya undang-undang ini, DPR menargetkan penanganan perampasan aset hasil tindak pidana memiliki payung hukum yang terukur sekaligus menutup ruang penyalahgunaan kewenangan.


Prabowo Minta Tiongkok, AS, dan Rusia Jaga Perdamaian Dunia

Sebelumnya

Wapres Bukan Ban Serap: Menyiapkan Kesinambungan Kepemimpinan

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Nasional