Pernyataan terbuka Presiden Prabowo Subianto yang mengaku sebagai seorang Marhaenis dalam Sidang Paripurna DPR RI yang lalu (20 Mei 2026) diapresiasi Ketua Dewan Pertimbangan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM), Ristiyanto.
Dalam pidato pengantar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 itu, Presiden Prabowo sempat berseloroh namun penuh makna di akhir pidatonya: “Sepertinya saya lebih Marhaen dari kekuatan-kekuatan yang ada di sini.”
Menanggapi pernyataan itu, Ristiyanto yang merupakan mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) menilai bahwa pernyataan tersebut bukan sekadar retorika politik, melainkan cerminan nyata dari komitmen ideologis sang Presiden. Menurutnya, program-program pemerintahan Prabowo saat ini sangat pro-rakyat dan berada di jalur yang tepat untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan.
“Sesungguhnya Presiden Prabowo dengan program-program pemerintahannya yang sangat pro-rakyat adalah seorang Marhaenis sejati. Bung Karno adalah Bapak Marhaenisme, dan Presiden Prabowo adalah Marhaenis Sejati,” ujar Ristiyanto.
Memudakan Marhaenisme
Ristiyanto menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Kepala Negara di hadapan anggota dewan menunjukkan upaya untuk "memudakan kembali" pengertian Marhaen dan Marhaenisme agar tetap relevan dengan kondisi kontemporer.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan arah ekonomi Indonesia yang harus lebih nasionalis namun tidak bersifat chauvinistik (nasionalisme sempit). Gagasan ini, menurut Ristiyanto, sangat segaris dengan konsep Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi yang dicetuskan Bung Karno pada tahun 1933 di Yogyakarta.
Sosio-Nasionalisme & Sosio-Demokrasi memadukan semangat kebangsaan dengan keadilan sosial serta kerakyatan, baik di sektor politik maupun ekonomi.
“Komitmen pemerintah dalam mengelola pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, mengatur strategi perpajakan, serta memberikan subsidi yang tepat sasaran adalah wujud nyata dari pengamalan Pasal 33 UUD 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Melawan Kemiskinan dan Kebodohan
Lebih lanjut, Ristiyanto menyegarkan kembali ingatan publik mengenai esensi Marhaenisme yang digagas oleh Founding Father Indonesia.
“Marhaen adalah nama kolektif yang menjelaskan tentang kesengsaraan rakyat akibat kapitalisme dan penjajahan. Apa yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo saat ini adalah membebaskan kaum Marhaen dari kesengsaraan, termasuk di dalamnya membebaskan mereka dari kemiskinan dan kebodohan,” tuturnya.
Di akhir keterangannya, Ristiyanto berharap Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) dapat menangkap momentum ini. Dengan asas Marhaenisme yang kokoh, GPM diharapkan terus bergerak maju menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan pemerintah serta menjawab setiap persoalan dan jeritan hati rakyat kecil di lapangan.
Kongres GPM 2026
Ristiyanto ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan GPM dalam Kongres ke-11 yang diselenggarakah Sabtu, 6 Juni 2026, yang bertepatan dengan Hari Lahir ke-125 Bung Karno.
Dalam Kongres GPM 2026, Arya Weda Karna terpilih sebagai Ketua Umum GPM periode 2026-2031. Ia didampingi Sekretaris Jenderal Putra Naibaho. Selain Dewan Pertimbangan yang dipimpin Ristiyanto, GPM juga memiliki Dewan Pembina yang dipimpin Heri Satmoko, ketua umum GPM periode sebelumnya, dan Dewan Penasehat yang dipimpin Toto Suryawan Sukarno, putra Bung Karno dari Kartini Manoppo. p[
KOMENTAR ANDA