Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax per 10 Juni 2026 secara diam-diam memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Kenaikan yang disebut-sebut dipicu oleh volatilitas minyak global dan ketegangan geopolitik di Asia Barat ini dinilai menjadi beban berat baru bagi masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.
Pemerhati Kebijakan Publik sekaligus Sekretaris Jenderal Perkumpulan Aktivis 98, Lukman Nurhakim, menilai langkah pemerintah menaikkan harga BBM tanpa pengumuman resmi yang transparan terkesan seperti urusan administratif belaka, padahal dampaknya langsung memukul dompet masyarakat bawah.
“Efek dominonya sudah hafal di luar kepala: transportasi naik, distribusi mahal, produksi membengkak, hingga harga bahan pokok merayap naik yang akhirnya menggerus daya beli,” ujar Lukman dalam pernyataan tertulisnya.
Soroti Skala Prioritas Anggaran Negara
Lukman mengkritik keras prioritas anggaran pemerintah saat ini. Di satu sisi rakyat diminta memaklumi mekanisme pasar, namun di sisi lain negara dinilai ambisius menggelontorkan dana untuk program-program baru seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, sementara infrastruktur dasar seperti atap sekolah di daerah masih banyak yang rusak.
“Ruang fiskal kita bukan sumur tanpa dasar. Ketika rupiah melemah dan belanja negara terus mengembang, memilih semua tanpa hierarki prioritas itu bukan kebijakan, melainkan pertaruhan,” tegasnya.
Selain masalah program baru, dua poin krusial lain yang menjadi sorotan tajam.
Terkait efektivitas kunjungan luar negeri, Lukman mempertanyakan padatnya jadwal kunjungan luar negeri pejabat dengan dalih menjemput investasi. Menurutnya, investor kelas dunia lebih melihat kepastian hukum dan stabilitas regulasi ketimbang formalitas kunjungan.
“Jika meja negosiasi sudah digelar berkali-kali namun modal belum juga masuk, mungkin soalnya bukan pada kurangnya kunjungan,” sindirnya.
Sementara terkait anggaran alutsista Rp195 triliun untuk tahun 2027 dinilainya kontras dengan realitas masyarakat yang masih kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau biaya kontrakan. Ia mendesak adanya transparansi penuh agar anggaran fantastis tersebut tidak rawan penyimpangan.
Ruang Kritik dan Peringatan Perlambatan Ekonomi
Melihat minimnya suara kritis dari partai koalisi pemerintah dan organisasi buruh, Lukman memandang gerakan mahasiswa di kampus-kampus sebagai benteng terakhir demokrasi yang harus tetap menyuarakan kegelisahan rakyat. Menurutnya, demokrasi yang sunyi jauh lebih berbahaya daripada demonstrasi yang gaduh.
Sebagai penutup, ia mengingatkan pemerintah bahwa kenaikan BBM ini adalah alarm keras bagi perekonomian nasional. Jika bantalan ekonomi kelas menengah dan bawah terus menipis, konsumsi rumah tangga yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa retak, dan perlambatan ekonomi total tinggal menunggu waktu.
“Uang negara berasal dari rakyat, maka penggunaannya bukan hak prerogatif yang tertutup. Kritik adalah cermin yang ditawarkan kepada kekuasaan—tinggal apakah pemerintah mau menatapnya, atau memilih berpaling,” pungkas Lukman. 
KOMENTAR ANDA