Calon peserta juga harus menyiapkan biaya paspor, tes bahasa Inggris, pemeriksaan kesehatan, tiket, akomodasi awal, dan bukti dana sekitar 5.000 dollar Australia. Dengan demikian, WHV bukan program yang dapat diikuti tanpa persiapan finansial yang matang.
Ketika biaya semakin tinggi dan kuota tetap terbatas, tuntutan terhadap keadilan proses seharusnya juga meningkat.
Indonesia memang tidak menentukan besarnya tarif visa Australia. Namun, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pintu awal menuju program tersebut tidak dikuasai oleh mereka yang memiliki perangkat paling canggih, jaringan paling cepat, atau kemampuan membayar joki.
Di sinilah sistem undian elektronik atau ballot layak dipertimbangkan secara serius.
Pendaftaran dapat dibuka selama tujuh hingga 14 hari. Selama masuk dalam periode tersebut, setiap pemohon mempunyai peluang yang sama. Tidak perlu lagi berjaga sejak dini hari atau berdesakan mengakses sistem pada detik pertama.
Setelah pendaftaran ditutup, sistem melakukan pemeriksaan awal terhadap identitas dan persyaratan dasar. Hanya pemohon yang memenuhi ketentuan administratif yang masuk dalam proses undian.
Yang diundi bukan kelayakan memperoleh visa. Yang diundi adalah kesempatan untuk melanjutkan proses di antara mereka yang telah memenuhi persyaratan. Keputusan akhir mengenai visa tetap menjadi kewenangan Pemerintah Australia.
Sistem tersebut harus dilengkapi verifikasi NIK, nomor paspor, pengenalan wajah, dan pencegahan akun ganda. Proses pengundian perlu disaksikan lembaga pengawas, dapat diaudit, serta didukung dashboard publik yang menjelaskan jumlah peserta, tahapan seleksi, dan hasilnya tanpa membuka data pribadi.
Daftar cadangan juga perlu disiapkan. Jika peserta terpilih mengundurkan diri atau gagal melengkapi persyaratan, kesempatannya dapat diberikan kepada peserta berikutnya. Dengan demikian, kuota tidak terbuang dan proses tetap transparan.
Sistem undian memang tidak dapat membuat semua orang memperoleh tempat. Selama jumlah peminat lebih besar daripada kuota, akan selalu ada yang belum beruntung. Namun, setidaknya mereka kalah dalam proses yang setara, bukan karena sinyal lebih lemah atau perangkat lebih lambat.
Kisah kawan saya dari Medan dan putranya hanyalah satu dari ribuan cerita. Di berbagai daerah, ada orang tua yang menabung, anak muda yang belajar bahasa Inggris, dan keluarga yang berharap WHV dapat menjadi jalan untuk membangun kemandirian.
Negara tidak dapat menjamin setiap mimpi menjadi kenyataan. Namun, negara dapat memastikan bahwa setiap mimpi memperoleh kesempatan yang adil untuk diperjuangkan.
SDUWHV bukan sekadar surat dukungan. WHV bukan sekadar visa. Di baliknya terdapat harapan anak muda Indonesia untuk melangkah lebih jauh.
Karena itu, transformasi dari “war SDUWHV” menuju sistem yang lebih transparan dan berkeadilan bukan hanya perubahan teknis. Ia adalah perubahan cara negara memperlakukan warganya: bukan berdasarkan siapa yang paling cepat, melainkan dengan memastikan bahwa siapa pun yang memenuhi syarat memperoleh peluang yang sama. 
KOMENTAR ANDA