Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi memasuki usia dua tahun dengan meluncurkan laporan komprehensif bertajuk “Transformasi Bangsa: Dua Tahun Gerak Nyata”.
Laporan ini merangkum 200 fakta capaian dari 16 bidang pembangunan yang dirancang untuk menjaga stabilitas, membenahi sistem, serta mempercepat kemajuan bangsa di tengah dinamika global.
Melalui berbagai kebijakan strategis, pemerintah berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga dengan baik.
Salah satu pencapaian makro yang menonjol adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama tahun 2026 yang menyentuh angka 5,45%, menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Di sisi lain, tingkat kemiskinan pada Maret 2026 berhasil ditekan turun menjadi 8,07%, sementara Nilai Tukar Petani (NTP) melesat ke angka 131 yang merupakan level tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
Kinerja positif ini juga tercermin dari lonjakan laba berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pupuk Indonesia dan Pertamina, yang menunjukkan efisiensi serta perbaikan tata kelola perusahaan pelat merah.
Di sektor pangan, pemerintah mengumumkan pencapaian swasembada pada delapan komoditas utama, termasuk beras, jagung, daging ayam, hingga bawang merah. Guna melindungi petani dan menekan biaya produksi, harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi diturunkan sebesar 20%, sementara cadangan beras pemerintah berhasil ditingkatkan hingga mencapai jutaan ton.
Kebijakan ini diperkuat melalui penyederhanaan rantai distribusi lewat koperasi desa serta penyaluran puluhan ribu pompa air untuk mengantisipasi ancaman kekeringan di berbagai daerah sentra pertanian.
Transformasi struktural juga digenjot di bidang energi dan sumber daya alam demi mengurangi ketergantungan terhadap impor. Pemerintah merintis jalan menuju swasembada bensin pada tahun 2029 melalui pengembangan bioetanol E20, penerapan kebijakan bahan bakar nabati B50, serta percepatan proyek kilang seperti RDMP Balikpapan. Selain itu, penertiban kawasan hutan ilegal seluas 6,2 juta hektare dan penindakan tegas terhadap tambang-tambang ilegal turut dilakukan untuk memulihkan fungsi lingkungan serta mengamankan kekayaan negara.
Sektor kesehatan dan pendidikan mendapatkan perhatian besar melalui program-program yang langsung menyentuh masyarakat luas. Kuota Cek Kesehatan Gratis tahun 2026 menjangkau hingga 130 juta penduduk, sementara anggaran untuk deteksi serta pengobatan TBC dinaikkan hingga 10 kali lipat. Di bidang pendidikan, program revitalisasi sekolah masif dijalankan, pembangunan jembatan darurat bagi anak sekolah digenjot, dan tunjangan profesi guru non-ASN ditingkatkan guna memperbaiki kualitas sumber daya manusia nasional secara merata.
Pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat diarahkan untuk memperkuat perlindungan kawasan pesisir serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Proyek pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 575 kilometer mulai dikerjakan di pantai utara Jawa guna melindungi lebih dari 50 juta penduduk dari ancaman kenaikan permukaan air laut.
Selain itu, kuota rumah subsidi dinaikkan menjadi 350.000 unit per tahun, dibarengi dengan program bedah rumah dan penyediaan KUR Perumahan untuk memudahkan kepemilikan hunian yang layak.
Dalam hal penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan, prinsip transparansi dan pemberantasan korupsi ditegakkan tanpa pandang bulu. Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi instrumen kunci untuk mengonsolidasikan aset dan investasi negara secara profesional. Di samping itu, efisiensi belanja negara lewat pemangkasan perjalanan dinas dan acara seremoni berhasil menghemat anggaran hingga Rp306,17 triliun, yang kemudian dialihkan untuk mendanai program-program prioritas pro-rakyat.
Perlindungan terhadap tenaga kerja dan kelompok rentan juga diperluas melalui pembaruan regulasi yang progresif. Pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 6,5% dan memperluas manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) hingga enam bulan. Kebijakan perlindungan khusus juga dihadirkan bagi pekerja rumah tangga lewat undang-undang baru, serta pelarangan penahanan ijazah pencari kerja guna menjamin hak-hak dasar para pekerja di seluruh Indonesia.
Digitalisasi pelayanan publik dan penguatan ekosistem teknologi menjadi pilar penting dalam mempermudah interaksi masyarakat dengan negara. Pembayaran lintas negara menggunakan QRIS kini telah diperluas ke enam negara sahabat seperti Singapura, Malaysia, Jepang, hingga Tiongkok, sehingga warga tidak perlu repot menukar mata uang fisik.
Pemerintah juga membentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) guna mempercepat penanganan kejahatan siber dan pemblokiran aliran dana korban penipuan transfer secara efisien.
Terakhir, di kancah internasional, diplomasi Indonesia semakin diperhitungkan melalui keikutsertaan aktif dalam berbagai forum global seperti resmi bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS sejak Januari 2025.
Pemerintah juga memperjuangkan kepentingan nasional dalam perundingan dagang internasional, menawarkan pasukan perdamaian untuk Gaza, serta membenahi layanan ibadah haji melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta penyediaan fasilitas Kampung Haji di dekat Masjidil Haram. Seluruh rangkaian gerak nyata ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan transformasi bangsa yang inklusif dan berkelanjutan.
KOMENTAR ANDA