Oleh: Didik J Rachbini, Rektor Universitas Paramadina
SATU sisi menarik selain perjalanan hidup Panda Nababan sebagai jurnalis senior yang tekun adalah kiprahnya di dunia politik, yang berani dan “blak-blakan” melihat perilaku penguasa yang sewenang-wenang dan melangkahi prinsip demokrasi. Hanya Panda Nababan, yang berani lantang membongkar perilaku Jokowi di dalam partai dan pemerintahan.
Itu semua dilakukan secara terbuka dan ”blak-blakan” ketika hampir semua politisi takut terhadap kekuasaan Jokowi, wajah yang lugu tetapi menindas. Untung ada Panda sehingga masih ada sedikit cahaya “chek and balances” di ruang demokrasi yang suram.
Saya tidak bersahabat dekat dengan Panda Nababan tetapi sepanjang aktivitas hidupnya banyak bersentuhan dengan kegiatan saya. Pada Nababan adalah pilar dan wartawan senior dari dua media penting yang menjaga demokrasi dan transisinya di Indonesia, yakni koran atau harian Prioritas (yang dibredel pemerintah) & Media Indonesia. Peranannya sebagai Wakil Pemimpin Umum Prioritas (1987–1988) dan Kepala Litbang Media Indonesia (1988–1989). Ketika itu saya masih muda usia (28 tahun) dan masa itu paling aktif menulis kolom setidaknya seminggu sekali di media ini.
Tetapi kehidupan media tidak bebas kala itu dan tidak mudah menerbitkannya ketika masih dalam kekangan pemerintah. Panda menjadi wakil pemimpin umum majalah Forum Keadilan (1990-1999) dimana saya menjadi kolumnis tetapnya setiap minggu. Tidak hanya di dua media ini, di jalur karir awalnya sebagai wartawan muda di koran Sinar Harapan (1980-an awal) saya juga rajin menulis kolom. Saya tidak bersahabat dekat tetapi kiprahnya di dunia jurnalisme beriringan dengan karir akademik dan kegiatan intelektual saya sebagai penulis.
Tidak hanya itu, Panda Nababan juga berkarir di dunia politik tidak bersama tetapi juga membela dan melindungi Megawati ketika terjadi konflik internal tahun 1998. Ketika reformasi Panda melanjutkan peranannya di dunia politik sebagai anggota DPR (1999-2012). Saya sendiri berada di DPP/MPR pada tahun 1998 dan 2004-2009 tetapi tidak pernah bertemu karena berbeda minat, bweda komisi dan tanggung jawab bidang.
Yang menarik adalah peranan Panda dalam membela Megawati pada tahun 1998 ketika terjadi konflik internal dan PDIP diberangus oleh pemerintah. Pada tahun 2024 Panda juga berada di pihak Megawati ketika konflik berhadapan dengan Jokowi, yang dianggap menghianati partai dan menghalalkan segala cara. Di situ Panda bersama Megawati menghadang Jokowi yang berusaha untuk merancang berkuasa tiga periode.
Dengan cara halus daan menindasupaya tersebut sudah mendapat dukungan hampi semua partai dan di dalam rencana sidang umum MP akan merencanakan hal tersebut. Ini adalah agenda bawah tanah dan menjadi penumpang gelap pada rencana amandemen UUD 1945. Jika tidak ada langkah penghadangan ini, maka Jokowi sudah menjadi presiden untuk ketiga kalinya.
Padahal semua partai sudah takluk di bawah kekuasannya dan siap mengubah UUD 1945. Ini persis sama dengan penghianatan konstitusi untuk kasus Gibran.
Panda juga mengkritik keras dan terbuka upaya Jokowi mendudukkan anaknya Gibran Rakabuming Raka yang diangggap tidak punya kapasitas untuk menjadi wakil presiden. Bahkan kritiknya terhadap Gibran sangat keras disebut sebagai anak ingusan, yang belum berpengalaman untuk maju sebagai kontestan Pilpres. Panda Nababan sebagai politikus senior PDIP berani “blak-Blakan" ketika itu dimana politisi lain takut karena Jokowi sering menyandera lawannya secara represif menggunakan aparat hukum yang berada di bawah pengaruhnya.
Apa yang dilakukan Panda dalam pandangan saya sebenarnya adalah melakukan koreksi terhadap perilaku Jokowi yang rakus kekuasaan dan praktek mengabaikan proses internal partai. Perilaku rakus kekuasaan tersebut juga terjadi di dalam pemerintahan dimana keinginan untuk terus berkuasa dan melakukan praktek nepotisme terus dilakukan.
Peran ini tidak bisa dilakukan oleh partai dan parlemen, yang sudah takluk di bawah pengaruh Jokowi yang menindas melalui aparat hukum (menggunakan hukum untuk menindas lawan). Panda tidak bisa ditaklukkan karena merupakan politisi yang berada di partai yang sama dengan Jokowi.
Di pemerintahan tidak ada sama sekali Check and balances karena di periode kedua Jokowi sudah tampil sebagai figur yang otoriter. Wajahnya lugu tetapi perilakunya menindas dan demokrasi di bawahnya mengalami regresi dan pelemahan yanag semakin rapuh. Demokrasi tidak berjalan, parlemen mati, pilar demokrasi check and balances dimusnahkan.
Tetapi di PDIP ada demokrasi internal untuk melawan Jokowi yang terus bertindak semaunya di dalam partai. Panda Nababan bersama Megawati menjadi figur, yang menentang keseweng-wenangan Jokowi, yang sekarang sudah terpojok karena terus ingin berkuasa secara ilegal di bawah tanah. 
KOMENTAR ANDA