Jaringan Progresif 98 Bandung mengeluarkan pernyataan sikap resmi terkait dugaan maraknya kasus penyadapan yang menyasar Presiden Republik Indonesia serta sejumlah elit politik nasional. Organisasi ini menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran privasi biasa, melainkan memiliki implikasi politik yang sangat serius.
Koordinator Jaringan Progresif 98 Bandung, Zaenal Muttaqin, dalam rilisnya menyatakan bahwa tindakan penyadapan terhadap kepala negara dapat ditafsirkan sebagai upaya makar. Menurutnya, posisi Presiden bukan sekadar individu melainkan simbol negara dan pemimpin tertinggi yang harus dilindungi keamanan dan kedaulatannya.
Zaenal menekankan bahwa penyadapan terhadap simbol negara adalah bentuk ancaman nyata terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Oleh karena itu, respon pemerintah haruslah luar biasa dan tidak boleh dianggap remeh.
Lebih lanjut, Zaenal mendesak agar pemerintah mengambil langkah yang sangat terukur dalam menangani kasus ini. Tindakan yang cepat dan tepat menjadi kunci mengingat risiko yang ditimbulkan oleh aksi intelijen ilegal tersebut.
Zaenal menjelaskan alasan mendesak perlunya kecepatan dalam penanganan kasus ini. Pelaku penyadapan, menurutnya, adalah pihak yang telah memperhitungkan segala risiko dan memiliki skenario pelarian untuk mengamankan diri dan jaringan mereka.
"Menurut saya, pelaku penyadapan sudah menghitung semua resiko, memiliki scenario jalan keluar untuk memuluskan seluruh rencanya. Karena itu jika respon atas tindakan makar ini lambat, maka barang bukti maupun keseluruhan jaringan dapat mereka hapus," tegas Zaenal dalam kutipan langsungnya.
Kelambanan dalam merespon dugaan makar ini dinilai akan berdampak negatif pada penanganan masalah-masalah krusial lainnya. Saat ini, Indonesia tengah menghadapi situasi sulit, termasuk kelangkaan BBM, kebakaran hutan, pelemahan rupiah, dan penurunan daya beli masyarakat akibat PHK.
Zaenal menambahkan, jika persoalan politik yang menghambat kerja pemerintah ini tidak segera diselesaikan, maka penanganan masalah ekonomi akan semakin lambat. Masyarakat bawah, menurutnya, akan menjadi pihak yang paling terdampak dari keterlambatan tersebut.
Selain masalah ekonomi dan politik saat ini, negara juga dihadapkan pada potensi bencana ekologis dengan berakhirnya fenomena El Nino. Wilayah hutan yang terbakar dan gunung yang gundul dikhawatirkan akan memicu banjir bandang di musim hujan mendatang, yang membutuhkan mitigasi cepat dan fokus penuh dari pemerintah.
Menutup pernyataannya, Jaringan Progresif 98 Bandung mendorong pihak kepolisian untuk segera mengumumkan ke publik tokoh-tokoh yang terlibat dalam dugaan makar ini. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk menghindari spekulasi publik mengenai adanya negosiasi politik atau tarik-ulur penanganan kasus yang bisa memicu ketidakpercayaan dan membuat dinamika politik tetap panas hingga tahun 2029. 
KOMENTAR ANDA