Wacana mengenai pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka terus menuai berbagai tanggapan dari sejumlah tokoh nasional. Salah satu respons datang dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang menilai bahwa langkah politik tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan lembaga legislatif.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan bahwa keputusan politik terkait wacana pemakzulan Wapres Gibran saat ini berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ia menuturkan bahwa apa pun langkah politik yang ditempuh DPR RI, hal tersebut sejatinya telah sesuai dengan mekanisme sistem perpolitikan nasional.
Kendati demikian, seperti dikutip dari TribunJogja, Haedar mengingatkan agar DPR RI tetap berpijak pada koridor konstitusi dalam menyikapi wacana tersebut. Segala keputusan yang diambil harus mendukung nilai-nilai demokrasi yang konstitusional dan sejalan dengan kepentingan umum.
Selain berlandaskan keabsahan hukum, Haedar menekankan pentingnya menjaga kondisi sosial politik agar senantiasa aman dan kondusif. Menurutnya, proses politik di parlemen harus dicermati bersama tanpa mengabaikan stabilitas nasional yang sedang berjalan.
“Sistem politik kita menjunjung nilai-nilai demokrasi, maka DPR mau mengagendakan apa pun itu, silahkan saja, yang penting berbasis pada keabsahan dasar-dasar pengambilan keputusan, lalu kemaslahatan umum, juga menciptakan kondisi sosial politik yang kondusif,” ujar Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Senin, 9 November 2026.
Dalam kesempatan yang sama, Haedar juga mendesak agar penegakan hukum di Indonesia memiliki kepastian yang kokoh, khususnya terkait suksesi kepemimpinan bangsa. Ia menegaskan bahwa aturan hukum harus diletakkan di atas kepentingan politik sesaat.
Ia mengingatkan agar sistem hukum tidak mudah berubah-ubah hanya karena faktor kekuasaan maupun hasrat politik tertentu. Stabilitas hukum dinilai krusial agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.
Haedar turut mengingatkan agar setiap keputusan strategis yang berkaitan dengan wacana pemakzulan dipertimbangkan secara matang. Langkah terburu-buru dikhawatirkan dapat berimplikasi pada kerusuhan sosial politik berkepanjangan serta mengorbankan hak hidup sejahtera rakyat.
Di samping itu, ia juga mengimbau para elite bangsa agar mampu menahan diri dan mengendalikan ambisi politik maupun kekuasaan. Perjuangan politik yang dilakukan secara berlebihan dinilai berisiko memicu benturan kepentingan serta mengancam persatuan nasional.
Kedewasaan sebuah bangsa, menurut Haedar, tidak hanya diukur dari kemampuan menghadapi perbedaan, tetapi juga dari kesadaran bersama untuk mencegah konflik. Oleh karena itu, semua pihak diminta untuk mengedepankan harmoni sosial demi keutuhan bangsa Indonesia. 
KOMENTAR ANDA