Apa Setelah Gibran Cabut?

Oleh: Dr. Safriady, Pemerhati Isu Strategis 

PENGUNDURAN diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia bukan sekadar peristiwa pergantian pejabat dalam struktur pemerintahan. Peristiwa ini berpotensi menjadi titik balik politik nasional yang akan menguji kemampuan Presiden Prabowo Subianto dalam mempertahankan stabilitas pemerintahan, mengelola koalisi, sekaligus menata ulang konfigurasi kekuasaan yang terbentuk sejak Pilpres 2024.

Pada 11 November 2026, sejumlah laporan media internasional dan nasional menyebutkan Gibran telah menyerahkan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo. Perkembangan tersebut terjadi setelah muncul tekanan politik di DPR terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran dan keputusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonannya. Sebelumnya, Istana juga telah mengonfirmasi bahwa Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden.

Pertanyaannya, setelah Gibran keluar dari lingkaran kekuasaan eksekutif, apakah politik Indonesia akan menjadi lebih stabil? Ataukah justru Prabowo akan menghadapi tekanan politik yang jauh lebih keras?

Jawabannya tidak sesederhana pergantian seorang wakil presiden. 

Berakhirnya Satu Babak Politik, Dimulainya Pertarungan Baru

Sejak awal, pasangan Prabowo-Gibran merupakan hasil kompromi politik yang mempertemukan dua kekuatan besar, jaringan politik Prabowo dan pengaruh politik Presiden ke-7 Joko Widodo. Kemenangan mereka pada 2024 tidak dapat dilepaskan dari konsolidasi dukungan lintas partai dan kekuatan politik yang dibangun menjelang pemilu.

Namun, politik tidak pernah mengenal hubungan permanen. Koalisi dibangun atas kepentingan, kompromi, dan kalkulasi kekuasaan. Ketika kepentingan mulai berubah, hubungan politik yang sebelumnya terlihat solid dapat mengalami keretakan.

Karena itu, mundurnya Gibran berpotensi mengubah hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi. Selama Gibran berada di pemerintahan, terdapat semacam jembatan politik antara dua pusat kekuasaan tersebut. Ketika jembatan itu tidak lagi berada dalam struktur eksekutif, muncul pertanyaan mengenai bagaimana hubungan kedua tokoh akan berkembang.

Apakah Jokowi akan mengambil posisi politik yang lebih independen? Apakah ia akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo? Atau justru membangun kembali pengaruh politiknya melalui jaringan yang selama ini menjadi basis kekuatannya?

Ini merupakan pertanyaan strategis yang patut diperhatikan. Sebab, tantangan Prabowo bukan hanya kehilangan seorang wakil presiden, melainkan kemungkinan berubahnya keseimbangan politik yang selama ini menopang pemerintahannya.

Stabilitas Pemerintahan Tidak Otomatis Terjamin

Ada anggapan bahwa keluarnya Gibran justru akan mempermudah Prabowo menjalankan pemerintahan. Beban kontroversi politik yang selama ini melekat pada jabatan wakil presiden berpotensi berkurang. Presiden juga memiliki kesempatan untuk membangun kembali soliditas kabinet dan memperjelas garis komando pemerintahan.

Namun, anggapan bahwa mundurnya Gibran otomatis menciptakan stabilitas merupakan kesimpulan yang terlalu dini.

Stabilitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menduduki kursi wakil presiden. Stabilitas juga ditentukan oleh soliditas koalisi, hubungan antarelite, kepercayaan publik, efektivitas birokrasi, dan kemampuan pemerintah mengatasi persoalan ekonomi.

Jika pengunduran diri Gibran justru memperlebar jarak antara Prabowo dan kelompok politik pendukung Jokowi, maka persoalan politik yang muncul bisa lebih kompleks.

Prabowo mungkin tidak lagi menghadapi persoalan Gibran secara langsung, tetapi harus menghadapi konsekuensi politik dari perubahan konfigurasi kekuasaan tersebut.

Ujian Terbesar: Apakah Jokowi Akan Menjadi Kekuatan di Luar Pemerintahan?

Salah satu aspek yang paling menarik untuk dicermati adalah posisi politik Jokowi setelah Gibran tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden.

Selama ini, pengaruh Jokowi tidak hanya bersumber dari jabatan formal yang pernah dipegangnya, tetapi juga dari jaringan politik, hubungan dengan elite partai, kepala daerah, pengusaha, dan sejumlah figur strategis dalam pemerintahan.

Kehilangan jabatan wakil presiden oleh putranya tidak serta-merta menghilangkan jaringan tersebut. Bahkan, dalam dinamika politik tertentu, seseorang yang berada di luar pemerintahan justru dapat memiliki ruang lebih besar untuk menentukan sikap tanpa harus terikat langsung pada tanggung jawab kebijakan negara.

Di sinilah Prabowo harus berhitung.

Jika hubungan Prabowo-Jokowi tetap terpelihara, mundurnya Gibran bisa menjadi momentum untuk membangun ulang hubungan politik yang lebih rasional. Namun, jika terjadi kompetisi pengaruh di antara keduanya, Indonesia berpotensi memasuki fase baru persaingan elite.

Persaingan itu tidak harus berlangsung secara terbuka. Ia bisa muncul melalui pergeseran dukungan partai, perubahan sikap elite parlemen, dinamika kabinet, hingga pembentukan opini publik.