Bila Indonesia ingin benar-benar menangkap perpindahan modal dari kawasan yang terguncang, ada tiga syarat yang tak bisa ditawar.
Oleh: Perdana Wahyu Santosa, Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific
KRISIS besar hampir selalu membawa dua cerita sekaligus. Cerita pertama jelas: harga minyak naik, jalur dagang dan logistik terganggu, dan semua orang latah bicara ancaman. Cerita kedua lebih sunyi tetapi tidak kalah penting: ketika pusat gravitasi lama goyah, modal mulai mencari rumah baru. Itulah yang sedang terjadi di Timur Tengah.
Reuters melaporkan perang yang kini memasuki pekan ketiga telah mengganggu bisnis global, menekan logistik, mengacaukan penerbangan, dan merusak rasa aman yang selama ini menjadi salah satu aset utama kawasan Teluk.
Dalam laporan lain, Reuters mengutip Tourism Economics bahwa konflik ini berpotensi memangkas 23 juta sampai 38 juta kunjungan wisata ke kawasan, dengan kehilangan belanja wisata sekitar US$34 miliar hingga US$56 miliar. Ketika rasa aman retak, uang biasanya mulai gelisah.
Di titik itu, Asia Tenggara mulai terlihat bukan sekadar pasar, melainkan tempat singgah yang lebih masuk akal. Bukan karena kawasan ini tanpa risiko—jangan terlalu puitis—melainkan karena dibandingkan dengan wilayah perang, Asia Tenggara menawarkan pertumbuhan yang masih hidup, pasar domestik yang besar, dan posisi yang dekat dengan rantai pasok Asia. Indonesia masuk dalam cerita ini.
Realisasi foreign direct investment (FDI) Indonesia pada 2025 mencapai Rp900,9 triliun, naik tipis 0,1 persen, dengan pemulihan pada kuartal keempat. Kenaikannya memang tidak membuat orang melempar topi ke udara, tetapi cukup menunjukkan satu hal penting: di tengah dunia yang berisik, Indonesia belum kehilangan daya tarik dasarnya.
Peluang yang paling menarik justru muncul di sektor yang kelihatannya paling modern: data center, cloud, dan infrastruktur AI. Saat ini, Indonesia sedang memfinalisasi strategi AI nasional untuk menarik investasi asing, sekaligus memberi panduan pengembangan ekosistem AI dan infrastruktur komputasi.
Tercatat proyek data center DayOne-INA di Batam telah memperoleh pembiayaan besar dan ditargetkan menyumbang sekitar 5 persen dari kapasitas data center Indonesia pada 2029. Ini penting. Sebab ketika investor global mulai menilai Teluk lebih mahal secara geopolitik, mereka tidak hanya mencari negara yang aman; mereka mencari negara yang siap menampung kebutuhan digital jangka panjang.
Dalam hal ini, Indonesia setidaknya sudah mulai membawa proposal ke meja, bukan sekadar semangat untuk ke podium.
Namun, di sinilah jebakan lama Indonesia selalu muncul lagi. Kita sering terlalu cepat mabuk oleh kata “peluang”, lalu lupa bahwa modal global tidak pindah karena kita merasa optimistis. Modal pindah kalau menemukan stabilitas, aturan yang dapat dipercaya, dan tata kelola yang tidak bikin investor mengelus dada.
Parlemen baru saja menyetujui pimpinan baru OJK untuk mendorong reformasi, setelah pasar saham sempat terguncang dan sekitar US$120 miliar kapitalisasi menguap menyusul peringatan MSCI soal transparansi dan tata kelola korporasi.
Reuters juga mencatat ancaman penurunan status pasar Indonesia ke frontier masih membayangi, meski Goldman Sachs menganggapnya kecil kemungkinannya. Ini bukan sekadar catatan kaki belaka. Ini alarm penting tentunya. Investor AI dan data center tidak menanam miliaran dolar hanya karena sebuah negara terdengar ambisius, namun kebijakannya berisiko. Mereka datang ke negara yang terlihat rapi dan terprediksi dengan baik.
Karena itu, bila Indonesia ingin benar-benar menangkap perpindahan modal dari kawasan yang terguncang, ada tiga syarat yang tak bisa ditawar.
Pertama, stabilitas makro harus tetap dijaga. Bank Indonesia masih punya bantalan yang cukup baik: cadangan devisa akhir Februari 2026 sebesar US$151,9 miliar, setara sekitar 6,1 bulan impor, dan inflasi inti Februari 2,63 persen secara tahunan. Itu fondasi penting karena infrastruktur digital jangka panjang tidak suka kurs yang mudah limbung.
Kedua, reformasi tata kelola harus dipercepat, bukan dipidatokan.
Ketiga, kesiapan listrik, lahan, konektivitas data, dan kepastian izin harus diperlakukan sebagai agenda strategis, bukan pekerjaan sambilan yang dibenahi setelah investor datang. Investor bisa memaklumi jalan yang macet. Mereka jauh lebih sulit memaklumi aturan yang berubah-ubah seperti sinetron kejar tayang.
Ada ironi yang menarik. Konflik yang sama bisa menjadi beban sekaligus jendela. Ia menekan kita lewat minyak dan logistik, tetapi sekaligus menggeser kalkulasi investor global tentang di mana uang sebaiknya ditempatkan untuk lima atau sepuluh tahun ke depan. Negara yang cerdas tidak berhenti pada keluhan tentang risiko energi.
Ia membaca ke mana arus modal akan pindah setelah debu perang turun. Indonesia punya ukuran pasar, posisi geografis, agenda digital, dan daya tarik industri yang cukup untuk ikut dalam permainan ini. Yang masih perlu dibuktikan adalah hal yang paling sederhana sekaligus paling sulit: konsistensi eksekusi. Setan ekonomi kita, seperti biasa, sering tinggal di sana.
Jadi, ketika Teluk berguncang, Indonesia tidak cukup hanya siaga menghadapi minyak mahal. Indonesia juga harus cukup tajam membaca perpindahan kepercayaan. Uang global selalu mencari pelabuhan yang lebih tenang. Persoalannya bukan apakah arus itu akan bergerak.
Persoalannya: saat ia datang, apakah Indonesia sudah cukup stabil, cukup transparan, dan cukup siap untuk menjadi rumah, bukan sekadar ruang tunggu. 
KOMENTAR ANDA