Kematian Ali Khamenei akibat serangan AS dan Israel menjadi semacam alasan kuat bagi elit Iran untuk mempertimbangkan pengembangan nuklir ke arah tujuan militer.
Oleh: Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute
KONFERENSI untuk meninjau dan mengevaluasi implementasi Perjanjian Non-proliferasi Nuklir (NPT) tengah digelar di markas PBB, New York. Dimulai 27 April kemarin dan berlangsung sampai 22 Mei mendatang, ini adalah Konferensi Peninjauan ke-11 sejak NPT disusun pada 1 Juli 1968 dan berlaku efektif pada 5 Maret 1970.
Secara umum Konferensi Peninjauan yang digelar setiap lima tahun sekali membahas tiga pilar NPT, yakni non-proliferasi, pelucutan senjata nukrlir, dan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.
Sekjen PBB Antonio Guterres dalam sambutannya mengingatkan, bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah penghapusan total senjata nuklir. Guterres menekankan bahwa perang nuklir tidak akan pernah bisa dimenangkan oleh siapapun dan karenanya tidak boleh dipicu.
Saat ini tengah terjadi apa yang disebutnya sebagai “amnesia kolektif” terhadap bahaya nuklir. Memori kelam masa Perang Dingin, katanya, mulai terlupakan dan ditandai dengan kembalinya retorika ancaman nuklir, peningkatan anggaran militer secara global hingga 2,7 triliun dolar AS yang sama dengan 13 kali lipat dari bantuan pembangunan dunia.
Juga bertambahnya jumlah hulu ledak nuklir untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, dan runtuhnya norma-norma pengendalian senjata yang telah dibangun susah payah.
Sekjen PBB meminta agar negara-negara penandatangan berkomitmen kembali pada perlucutan senjata tanpa syarat, tanpa penundaan, dan tanpa alasan. Hal ini mencakup penguatan pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan penguatan norma pelarangan uji coba nuklir.
Dia juga meminta NPT beradaptasi dengan tantangan zaman, terutama ancaman dari teknologi baru seperti Kecerdasan Buatan (AI) dan komputasi kuantum. Sekjen menegaskan bahwa kendali atas penggunaan senjata nuklir tidak boleh jatuh ke tangan teknologi, melainkan harus tetap di tangan manusia, selama senjata tersebut belum dimusnahkan sepenuhnya.
Perspektif Indonesia
Dalam Konferensi Peninjauan ini, Indonesia sebagai salah satu negara penandatangan menyoroti situasi dunia yang suram akibat meningkatnya ketegangan global, terkikisnya hukum internasional, serta modernisasi dan perluasan 12.000 hulu ledak nuklir. Penggunaan AI dalam sistem komando nuklir dan serangan terhadap fasilitas IAEA semakin memperparah risiko salah perhitungan yang fatal.
“Akan terlalu mudah untuk memulai pernyataan ini dengan suasana suram dan pesimistis yang menyelimuti Konferensi Peninjauan ini… Tetapi kita bisa, dan seharusnya, memilih jalan yang berbeda,” ujar Dubes Umar Hadi saat berbicara dalam Konferensi itu, Selasa, 28 April 2026.
Setidaknya ada tiga poin usulan Indonesia yang disampaikan Dubes Umar Hadi.
Pertama, dunia harus menghadapi risiko nuklir dengan jujur. Kendali manusia adalah salah satu hal yang digarisbawahi sungguh-sungguh. Negara pemilik senjata nuklir wajib memastikan kendali manusia penuh atas sistem senjata nuklir guna menghindari keputusan otonom oleh AI. Lalu, Comprehensive Test-Ban-Treaty (CTBT) harus diratifikasi dan mendesak semua negara untuk mematuhi moratorium uji coba.
Kedua, Indonesia membantah asumsi bahwa senjata nuklir menciptakan stabilitas. Sebaliknya, ketergantungan pada nuklir justru memicu ketidakpercayaan dan normalisasi eskalasi perang. Dalam hal ini diplomasi bilateral dan multilateral harus diperkuat untuk mengubah doktrin keamanan yang berbasis pada pencegahan nuklir (nuclear deterrence).
Terakhir, Indonesia meminta agar NPT tidak boleh melegitimasi kepemilikan senjata nuklir selamanya; kemajuan perlucutan senjata adalah keharusan. Energi nuklir untuk perdamaian berarti menjamin hak negara berkembang untuk menggunakan energi nuklir bagi tujuan damai (kesehatan, pangan, energi). Indonesia juga menuntut transparansi dan pengaturan pengamanan yang jelas terkait penggunaan nuklir pada kapal angkatan laut atau Naval Nuclear Propulsion (NNP).
Intinya, Indonesia menegaskan bahwa konferensi ini bukan sekadar prosedur formal, melainkan kesempatan krusial untuk membangun kembali kredibilitas NPT demi keamanan bersama dan pembangunan berkelanjutan.
Arena Ketegangan AS-Iran
Konferensi Peninjauan ini tak urung juga menjadi arena pertarungan antara Amerika Serikat dan Iran. Apalagi setelah Dubes Reza Najafi dari Iran terpilih sebagai Wakil Presiden Konferensi mendampingi Dubes Du Hung Viet dari Vietnam.
Penunjukan Iran yang disebut mewakili kelompok non-blok dan negara-negara lain memicu protes keras dari AS yang menilai hal itu sebagai sangat memalukan dan mencederai kredibilitas NPT.
AS, terutama di era Donald Trump, menuding Iran memiliki program nuklir yang berpotensi dialihkan untuk kepentingan militer. Pada periode pertama pemerintahannya, Trump membatalkan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang ditandatangani Iran tahun 2015 dengan lima Anggota Tetap (P5) Dewan Keamanan PBB, Jerman, dan Uni Eropa. Trump menilai, perjanjian di era Barack Obama itu inkonsisten dengan tujuan karena justru memberikan kesempatan luas kepada Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir hingga mencapai kapasitas pembuatan senjata nuklir.
Serangan yang dilancarkan AS ke Iran di bulan Juni 2025 dan akhir Februari 2026 lalu juga didasarkan pada kecurigaan pada kapasistas Iran mengembangkan teknologi nuklir untuk keperluan pertahanan dan bahkan ekspansi.
Para pengkritik Trump menilai serangan AS dan Israel ke Iran yang menewaskan pemimpin tertinggi Ali Khamenei justru menjadi alasan baru bagi Iran untuk melangkah lebih jauh dalam pengembangan nuklir.
Selama ini terjadi perdebatan di antara pengambil kebijakan Iran terkait pengembangan teknologi nuklir. Sebagian elit Iran mempertahankan fatwa Ali Khamenei yang melarang pengembangan senjata nuklir yang dianggap berseberangan dengan prinsip perang dalam Islam.
KOMENTAR ANDA