Sosok Jumhur Hidayat yang baru dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup dinilai memiliki kekuatan setara 10 menteri yang dititipkan Joko Widodo di pemerintahan Prabowo Subianto.
Menurut Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, kehadiran Jumhur di kabinet sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan Prabowo sekaligus untuk optimalisasi kinerja Kabinet.
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Direktur GREAT Institute itu pada Diskusi Media BUKA FAKTA yang digelar Forum Jurnalis Merdeka bekerja sama dengan MediaTrust.id di Jakarta, Kamis, 30 April 2026.
Menurut Syahganda, sejak awal berkuasa Prabowo menyadari tantangan besar yang dihadapi pemerintahannya. Ia menyebut Prabowo kerap memberi sinyal soal beratnya kondisi yang dihadapi, termasuk dalam konteks tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi, baik di dalam negeri maupun global.
Masuknya Jumhur Hidayat diyakini bakal mengimbangi kekuatan tersebut. Dalam posisi sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Syahganda menilai Jumhur akan berperan signifikan dalam struktur kabinet baru.
“Satu kepala Jumhur setara 10 menteri peninggalan Jokowi,” kata Syahganda.
Ia juga menyebut Jumhur sebagai figur yang sulit dipengaruhi kepentingan tertentu. Pengangkatan Jumhur, lanjutnya, sudah melalui proses komunikasi sejak 2024 dan kembali dibahas pada Maret 2026 sebelum akhirnya dilantik.
Syahganda melihat komposisi kabinet yang masih diisi sejumlah figur dari era Joko Widodo kini mulai beradaptasi dengan kepemimpinan baru. Ia menyebut para menteri tersebut bertransformasi mengikuti arah kebijakan presiden saat ini. “Kenapa Kapolri tidak dicopot? Saya melihat kayaknya memang juga nggak dianggap Kapolri ini,” tutur Syahganda.
Dalam forum yang sama, pengamat militer Anton Permana menilai reshuffle kabinet selalu memunculkan perdebatan. Ia menyebut sistem politik Indonesia yang berbasis koalisi membuat pembagian kursi kabinet menjadi konsekuensi untuk menjaga stabilitas pemerintahan.“Penunjukan menteri pasti pro dan kontra karena ini bagian dari kompromi politik,” kata Anton.
Ia juga menyoroti dinamika perang opini yang memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah. Menurutnya, arus informasi dan narasi di ruang publik dapat membentuk ketidakpercayaan jika tidak dikelola dengan baik.
Diskusi ini dipandu oleh Pemimpin Redaksi MediaTrust.Id, Edy Mulyadi, dan dihadiri sejumlah jurnalis, youtuber, serta pengamat politik. 
KOMENTAR ANDA