Oleh: Tommy Tamtomo, Wakil Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia
PERNYATAAN Prabowo Subianto yang menyindir kritik dengan kalimat “yang mau kabur ke Yaman, silakan” perlu dibaca lebih dalam dari sekadar retorika panggung. Ia hadir dalam konteks berkembangnya narasi “Indonesia gelap” dan ekspresi kekecewaan publik di ruang digital, yang mencerminkan kegelisahan sosial-ekonomi sebagian.
Cara merespons kritik sering kali lebih menentukan kualitas demokrasi dibanding isi kritik itu sendiri.
Dalam kerangka Robert A. Dahl, demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi juga tentang polyarchy—ruang terbuka bagi partisipasi dan oposisi yang sah (Dahl, 1989). Kritik publik adalah bagian dari mekanisme ini. Ketika kritik dijawab dengan sindiran yang mendorong eksklusi—bahkan secara simbolik seperti “pergi saja”—maka terjadi pergeseran dari inklusi menuju delegitimasi.
Lebih jauh, Jürgen Habermas menekankan pentingnya public sphere, ruang di mana warga dapat berdebat secara rasional tanpa tekanan kekuasaan. Retorika yang meminggirkan kritik berpotensi merusak kualitas ruang publik tersebut, karena ia menggeser dialog menjadi dominasi. Kritik tidak lagi dipandang sebagai argumen yang harus dijawab, melainkan sebagai sikap yang harus disingkirkan.
Dalam dimensi lain, fenomena ini juga dapat dibaca melalui analisis Francis Fukuyama tentang politik identitas (Fukuyama, 2018). Ketika narasi dibingkai menjadi “yang percaya pada kemajuan” versus “yang pesimis,” maka politik tidak lagi beroperasi pada debat kebijakan, tetapi pada pembelahan identitas. Ini berbahaya bagi masyarakat plural seperti Indonesia, karena membuka ruang bagi fragmentasi sosial yang lebih dalam.
Sementara itu, Hannah Arendt mengingatkan bahwa kekuasaan sejati lahir dari persetujuan dan partisipasi, bukan dari penyingkiran (Arendt, 1970). Ketika suara berbeda mulai diperlakukan sebagai gangguan, maka kekuasaan kehilangan basis legitimasi moralnya, meskipun secara formal tetap sah.
Di sinilah prinsip klasik menjadi relevan: loyalitas kepada negara harus melampaui loyalitas kepada kekuasaan. Kritik bukan bentuk pengkhianatan, melainkan ekspresi tanggung jawab warga terhadap masa depan bersama. Bahkan, dalam tradisi demokrasi matang, kritik keras justru menjadi indikator kesehatan sistem, bukan ancaman terhadapnya.
Indonesia pasca-reformasi dibangun di atas fondasi keterbukaan. Tantangan hari ini bukan pada munculnya kritik, tetapi pada kemampuan elite untuk meresponsnya dengan kedewasaan. Sebab pada akhirnya, kekuatan bangsa tidak diukur dari keseragaman suara, melainkan dari kemampuannya merawat perbedaan tanpa kehilangan arah bersama. 
KOMENTAR ANDA