Biaya perang membengkak hingga triliunan dolar hingga menimbulkan gelombang protes besar-besaran di jalan-jalan Washington dan Tel Aviv.
Oleh: Hendra Manurung1 dan Yudi Subiantoro2
SERANGAN MILITER gabungan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran telah meninggalkan bekas mendalam bagi Timur Tengah. Perang dimulai dengan serangan militer udara gabungan besar-besaran dilancarkan AS dan Israel menargetkan sejumlah situs nuklir, sistem persenjataan rudal, dan pusat komando, dipicu oleh meruncingnya ketegangan nuklir dan perluasan konflik regional.
Sebagian fasilitas nuklir hancur, pangkalan militer rusak, dan yang paling parah, ribuan nyawa melayang. Namun, pasca operasi militer yang berlangsung dalam gelombang demi gelombang tersebut, kawasan Timur Tengah justru berada pada titik nadir yang paradoksal, yang mana ketika kehancuran mencapai puncaknya, kesadaran akan ketidakmungkinan kemenangan mutlak mulai tumbuh.
Dalam situasi inilah prospek perdamaian antara Teheran dan Washington, dua poros utama konflik kembali mengemuka, bukan sebagai tujuan dipolomasi, melainkan sebagai kebutuhan eksistensial.
Pasca serangan, lanskap wilayah Timur Tengah berubah secara fundamental. Iran mengalami kerugian atas infrastruktur pertahanan dan ekonomi domestik. Sanksi yang diperketat, blokade ritim, dan serangan siber membuat roda pemerintahan nyaris terhenti. Namun, baik AS maupun Israel pun sama sekali tidak sepenuhnya memperoleh kemenangan.
Serangan balasan Iran melalui rudal hipersonik dan jaringan proksi di Yaman, Suriah, serta Lebanon telah merusak pangkalan militer AS di sejumlah negara Teluk dan kota-kota Israel di utara. Sejumlah korban berjatuhan di semua pihak. Biaya perang membengkak hingga triliunan dolar hingga menimbulkan gelombang protes besar-besaran di jalan-jalan Washington dan Tel Aviv. Kelelahan publik menjadi lahan subur bagi munculnya gagasan bahwa jalan militer telah menemui jalan buntu.
Dari reruntuhan konflik inilah peluang historis lahir. Pengalaman pasca perang menunjukkan bahwa tidak ada negara yang benar-benar menang. Iran tidak berhasil digulingkan rezimnya. AS dan Israel tidak berhasil melumpuhkan kemampuan Iran secara permanen. Yang ada hanyalah kebuntuan strategis.
Dalam kondisi "mutually assured exhaustion", kedua belah pihak memiliki insentif kuat untuk mencari jalan keluar diplomatik. Teheran sadar bahwa kelanjutan konfrontasi hanya akan menguras sisa-sisa kekuatannya. Washington sadar bahwa perang lain di Timur Tengah adalah bencana yang tidak mampu lagi ditanggung oleh publik Amerika dan sekutunya.
Salah satu pintu masuk paling realistis menuju perdamaian pasca serangan adalah kesepakatan nuklir generasi baru. Sebelum perang dimulai, program nuklir Iran menjadi alih-alih utama eskalasi konflik. Pasca perang, ironisnya, justru muncul kesadaran bahwa pengendalian senjata nuklir adalah satu-satunya jalan keluar.
Iran yang terdesak kemungkinan lebih bersedia menerima pengawasan ketat dari Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) sebagai imbalan atas pencabutan sanksi dan jaminan non-agresi. Sebaliknya, AS yang lelah berperang mungkin lebih bersedia memberikan konsesi yang sebelumnya dianggap tabu, seperti pengakuan atas hak Iran untuk menggunakan energi nuklir sipil.
Kesepakatan baru ini harus lebih kuat, dengan mekanisme verifikasi real-time dan sanksi otomatis jika terjadi pelanggaran, namun juga lebih adil dan tidak menghina martabat nasional Iran.
Dimensi keamanan regional menjadi lapisan kedua dari perdamaian yang lebih luas. Pasca serangan, pengaruh Iran di Suriah, Irak, Lebanon, dan Yaman tidak serta-merta lenyap, tetapi posisi tawarnya melemah.
Di sinilah peluang bagi Washington untuk menggunakan normalisasi hubungan sebagai insentif bagi Iran agar mengubah perilaku proksinya. Iran dapat diminta untuk membatasi dukungan militernya terhadap kelompok-kelompok tertentu, sementara sebagai gantinya, pemerintah AS di bawah kepemimpinan Donald Trump mengakui peran politik Iran yang sah dalam arsitektur keamanan kawasan.
Hal ini bukanlah tentang menghilangkan pengaruh Iran yang tidak realistis, namun terkait mengubah pengaruh tersebut dari alat konflik menjadi instrumen stabilitas. Gencatan senjata permanen di Yaman, pembentukan pemerintahan fungsional di Lebanon, dan stabilisasi Suriah pasca-perang sipil semuanya membutuhkan koordinasi berkesinambungan diantara Teheran dengan Washington.
Selanjutnya, Selat Hormuz dan keamanan maritim Teluk Persia adalah isu lain yang membutuhkan kerja sama segera. Selama konflik berlangsung, puluhan kapal tanker diserang, harga minyak dunia melonjak hingga dua kali lipat, dan ekonomi global terguncang. Pasca perang, kepentingan bersama untuk memulihkan transportasi arus minyak dan gas sangat besar.
Pembentukan jalur komunikasi langsung militer antara Teheran (The Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) dan komando sentral AS di pangkalan udara Al Udeid Qatar (US CENTCOM), serta kode etik patroli maritim, dapat mencegah terjadinya eskalasi konflik baru dari insiden kecil di perairan laut. Bahkan patroli bersama untuk memberantas pembajakan dan penyelundupan senjata dapat menjadi model kerja sama awal yang membangun saling kepercayaan.
Tantangan terbesar justru datang dari dalam negeri masing-masing negara. Di Iran, korps Pengawal Revolusi (IRGC) dan sejumlah faksi garis keras akan menolak setiap langkah normalisasi dengan Washington dan Tel Aviv. Mereka akan menggunakan narasi perlawanan untuk mempertahankan kekuasaan dan keuntungan ekonomi dari sudut pandang ekonomi perang.
Di AS, lobi pro-Israel di Kongres dan industri persenjataan akan menggambarkan setiap konsesi sebagai pengkhianatan terhadap sekutu dan kelemahan poltik global Washington. Dengan demikian, membangun koalisi pendukung perdamaian di kedua negara membutuhkan kepemimpinan visioner yang berani melawan arus. Namun, tekanan publik yang lelah perang dapat menjadi sekutu terkuat.
Suara ibu-ibu yang kehilangan anak, kebangkrutan bisnis akibat sanksi ekonomi, dan generasi muda yang tidak ingin tumbuh dalam bayang-bayang perang dapat membentuk opini publik yang mendukung rekonsiliasi.
Lebih lanjut, negara-negara tetangga di Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, dan Qatar turut memiliki peran penting sebagai fasilitator. Oman secara tradisional menjadi mediator yang dapat dipercaya antara Teheran dan Washington. Qatar, dengan hubungan baik dengan kedua belah pihak, dapat menjadi tuan rumah perundingan pendahuluan.
Irak, meskipun rapuh, dapat menyediakan saluran komunikasi backchannel. Jika negara-negara Teluk secara kolektif memprioritaskan perdamaian daripada mendorong eskalasi lebih lanjut, maka diharapkan tekanan regional terhadap Iran dan AS untuk berdamai akan meningkat.
Pada akhirnya, perdamaian diantara Teheran dan Washington pasca serangan militer bukan pilihan, melainkan keniscayaan jika kedua negara menginginkan masa depan. Perang telah membuktikan kebenaran lama, tidak ada kemenangan mutlak dalam konflik Timur Tengah, hanya derajat kekalahan berbeda.
Presiden AS dan Pemimpin Tertinggi Iran masing-masing memegang kunci sejarah. Apakah para pemimpin tersebut akan terus mengorbankan generasi muda untuk permusuhan warisan masa lalu, atau menulis babak baru hubungan berdasarkan rasa hormat dan ko-eksistensi? Penduduk Timur Tengah, yang telah membayar harga terlalu mahal, layak mendapatkan jawaban benar. Perdamaian tidak akan pernah mudah, tetapi pasca serangan militer terbesar dalam sejarah konflik yang terjadi di akhir Pebruari 2026, tiada jalan lain yang masuk akal, selain mengutamakan stabilitas regional dan perdamaian dunia. 
Penulis:
KOMENTAR ANDA