Menteri Pertahanan Singapura, Chan Chun Sing, menyampaikan peringatan keras mengenai kondisi keamanan global yang kian mengkhawatirkan. Dalam pidatonya di konferensi tahunan Middle East Institute, Selasa, 23 Juni 2026, ia menyatakan bahwa terkikisnya efek detren atau daya gentar strategis dari negara-negara kekuatan besar dapat memicu aksi petualangan politik dan militer (adventurism) oleh aktor negara maupun non-negara. Situasi ini dinilai berpotensi membuat tatanan dunia menjadi jauh lebih berbahaya dan penuh tantangan.
Dikutip dari CNA, Chan menjelaskan bahwa selama beberapa dekade terakhir, tatanan internasional yang berbasis aturan (rules-based order) dapat berjalan stabil karena disokong oleh kekuatan-kekuatan besar yang memproyeksikan pengaruh mereka demi kepentingan bersama. Namun, tren tersebut kini mengalami pergeseran tajam. Melemahnya dominasi ini membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk menguji batas dan menciptakan instabilitas baru demi mencapai agenda kelompok mereka sendiri.
Dalam pengamatannya terhadap konflik-konflik terbaru, termasuk yang terjadi di Timur Tengah, Chan menyoroti fenomena di mana aktor yang secara konvensional dianggap lebih lemah kini mampu mengimbangi kekuatan militer yang jauh lebih besar. Hal ini terjadi berkat pemanfaatan perang asimetris serta adopsi teknologi baru yang murah dan mudah direplikasi, seperti pesawat nirawak (drone) tempur.
Tidak hanya di medan pertempuran fisik, ancaman terhadap stabilitas global juga telah merambah ke sektor vital lainnya. Dunia saat ini tengah menyaksikan bagaimana rantai pasok ekonomi hingga jalur geografi strategis dijadikan senjata oleh pihak-pihak tertentu untuk menyandera kepentingan global. Menurut Chan, pola-pola konflik baru ini sedang diamati secara saksama oleh banyak aktor di seluruh dunia yang berniat memanfaatkan ketidakpastian global saat ini.
Kecenderungan untuk menggunakan kekuatan militer atau pemaksaan dalam menyelesaikan sengketa mencerminkan sebuah tren yang sangat mengkhawatirkan, yaitu kegagalan diplomasi. Chan memperingatkan bahwa jika dunia terus bergerak menuju tatanan yang terfragmentasi—di mana hukum "siapa yang kuat, dia yang menang" (might increasingly becomes right) berlaku—maka sisa-sisa tatanan internasional berbasis aturan akan hancur dan seluruh negara harus membayar harganya.
Guna mengantisipasi dampak yang lebih buruk, Menteri Pertahanan Singapura tersebut menekankan pentingnya menjaga kepatuhan terhadap hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Isu ini menjadi sangat krusial di tengah meningkatnya kekhawatiran atas gangguan pada titik-titik sumbat maritim (maritime chokepoints) yang vital seperti Selat Hormuz. Jalur-jalur laut ini tidak hanya membawa komoditas perdagangan dan energi, tetapi juga jalur data global.
Terkait relevansi hukum laut tersebut, Chan berpendapat bahwa UNCLOS perlu diperbarui agar dapat mengakomodasi perkembangan modern yang belum eksis saat konvensi tersebut dinegosiasikan pada era 1970-an dan 1980-an. Ia mencontohkan pentingnya kabel bawah laut yang kini berfungsi mengalirkan komunikasi digital serta listrik antarnegara. Singapura sendiri telah menginisiasi upaya kolaboratif dalam forum Shangri-La Dialogue untuk memperkuat perlindungan terhadap infrastruktur bawah air yang kritis tersebut.
Menanggapi pertanyaan mengenai keseimbangan hak dan kewajiban di wilayah perairan strategis seperti Selat Hormuz, Chan mengingatkan negara-negara pesisir untuk tetap bertanggung jawab. Walau negara pantai memiliki hak atas laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), mereka juga memikul kewajiban internasional untuk menjamin perlintasan yang aman di selat-selat strategis. Melupakan kewajiban ini dinilai akan membawa dunia kembali ke era anarki sebelum adanya UNCLOS.
Saat ditanya mengenai posisi Singapura di tengah situasi Timur Tengah yang dinamis serta kredibilitas Amerika Serikat dan respons Tiongkok, Chan menegaskan agar publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan jangka pendek. Baginya, urusan kredibilitas negara besar biarlah dinilai oleh sejarah. Fokus utama Singapura tetap pada prinsip kemandirian pertahanan, di mana Singapura tidak pernah berasumsi bahwa negara lain akan datang menyelamatkan mereka jika terjadi krisis.
Sebagai penutup, Chan menggarisbawahi bahwa ancaman terbesar dalam keamanan internasional saat ini bukan sekadar masalah kapabilitas militer, melainkan masalah persepsi dan pembacaan niat (intentions). Ketika lanskap politik dunia sedang berubah, salah kalkulasi atau salah membaca niat dan kemampuan pihak lawan menjadi pemicu paling berbahaya yang dapat menyeret dunia ke dalam konflik yang jauh lebih besar. 
KOMENTAR ANDA