Oleh: Safriady, Pemerhati Isu Strategis
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang memasuki fase penting. Persoalannya bukan lagi sekadar bagaimana menyediakan makanan bagi jutaan penerima manfaat, tetapi bagaimana memastikan setiap makanan yang disajikan aman, bergizi, higienis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di titik inilah langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menarik perhatian. Dalam waktu relatif singkat setelah memimpin BGN, ia menghadapi persoalan yang tidak ringan mulai kualitas dapur, disiplin pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), standar higiene dan sanitasi, hingga munculnya kasus dugaan keracunan.
Respons Sudaryono terlihat tegas. Ia tidak sekadar berjanji memperbaiki sistem, tetapi mulai melakukan tindakan korektif dari hulu sampai hilir.
Salah satu keputusan paling signifikan adalah penutupan permanen 500an dapur MBG yang dinilai tidak layak. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai menempatkan keamanan pangan sebagai syarat mutlak, bukan sekadar pelengkap administrasi. Pada saat yang sama, BGN memperkuat pengawasan terhadap SPPG dan mendorong pemenuhan standar higiene serta sanitasi.
Ini sebuah perubahan paradigma.
Selama ini ukuran keberhasilan MBG mudah terjebak pada angka tentang berapa juta porsi makanan didistribusikan, berapa banyak sekolah dilayani, dan berapa banyak dapur dibangun. Padahal, satu kasus keracunan dapat merusak kepercayaan publik terhadap keseluruhan program.
Karena itu, keberhasilan MBG seharusnya tidak hanya dihitung dari kuantitas distribusi, tetapi juga dari kualitas dan keamanan makanan.
Sudaryono tampaknya memahami persoalan tersebut. Ia menempatkan prinsip bahwa makanan harus aman sebelum berbicara mengenai kandungan gizi. Ini logis. Makanan dengan komposisi gizi ideal sekalipun kehilangan manfaatnya apabila terkontaminasi atau tidak layak dikonsumsi. BGN bahkan mulai mendorong target zero tolerance terhadap kejadian keracunan.
Yang menarik adalah cara pendekatan itu diterjemahkan ke dalam sistem.
Pertama, dapur MBG mulai diperlakukan sebagai fasilitas produksi pangan yang harus memenuhi standar, bukan sekadar tempat memasak. Kedua, kepala SPPG tidak bisa lagi diposisikan hanya sebagai administrator. Mereka harus menjadi pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap proses produksi dan keamanan makanan.
Ketiga, ketika terjadi masalah, responsnya harus cepat dengan menghentikan operasi, lakukan investigasi, identifikasi penyebab, perbaiki sistem, kemudian buka kembali jika telah memenuhi standar.
Model seperti ini penting karena keamanan pangan tidak boleh bergantung pada keberuntungan.
Risiko dapat muncul dari bahan baku, air, kebersihan peralatan, proses memasak, penyimpanan, distribusi, hingga waktu makanan dikonsumsi. Karena itu, sistem MBG membutuhkan traceability atau kemampuan menelusuri perjalanan makanan sejak bahan baku sampai ke penerima manfaat.
Pertanyaan sederhananya harus dapat dijawab adalah dari mana bahan ini berasal? Kapan diterima? Kapan diproses? Siapa yang mengolah? Kapan makanan matang? Kapan dikirim? Kapan diterima sekolah? Dan kapan dikonsumsi?
Jika semua pertanyaan itu dapat dijawab melalui sistem data, maka ketika terjadi insiden, BGN tidak perlu bekerja dengan dugaan. Mereka dapat melakukan investigasi berbasis jejak produksi.
Langkah lain yang juga penting adalah pengaturan waktu konsumsi. BGN mulai mewajibkan wadah MBG mencantumkan batas waktu konsumsi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai melihat keamanan makanan sebagai sebuah rantai, bukan hanya tanggung jawab dapur.
Sebab makanan yang aman ketika keluar dari dapur belum tentu tetap aman beberapa jam kemudian apabila penyimpanannya tidak benar.
Karena itu pula, sekolah harus menjadi bagian dari sistem pengawasan. Guru, tenaga kependidikan, dan pengelola sekolah merupakan mata terakhir sebelum makanan dikonsumsi anak. BGN bahkan memperkuat literasi gizi dan keamanan pangan bagi guru serta menargetkan ratusan ribu tenaga pendidik untuk mendapatkan edukasi tersebut.
Namun, di balik langkah tegas tersebut terdapat tantangan yang jauh lebih besar.
MBG bukan program kecil. Skalanya nasional, melibatkan ribuan dapur, sekolah, pemerintah daerah, yayasan, pemasok bahan pangan, tenaga kerja, serta rantai distribusi yang panjang. Karena itu, persoalan tidak akan selesai hanya dengan menutup dapur yang bermasalah.
Budaya keselamatan pangan harus dibangun. Inilah ujian sebenarnya bagi Sudaryono.
Menutup 500an dapur adalah tindakan korektif. Tetapi keberhasilan sesungguhnya akan terlihat ketika BGN mampu memastikan bahwa dapur yang masih beroperasi memiliki standar yang sama, diawasi secara berkala, memiliki SDM yang kompeten, menggunakan bahan baku yang terjamin, dan mempunyai mekanisme pelaporan yang transparan.
MBG juga membutuhkan transparansi publik. Masyarakat tidak cukup hanya diberi tahu bahwa makanan itu bergizi. Mereka berhak mengetahui bahwa makanan tersebut aman.
KOMENTAR ANDA