Oleh: Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dosen HI UIN Jakarta
PRESIDEN Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato kenegarannya di hadapan Sidang MPR RI, Jumat, 14 Agustus 2026. Menyimak apa-apa yang disampaikannya, saya kira banyak hal yang akan diperbincangkan masyarakat untuk waktu yang cukup lama.
Termasuk, pesannya kepada Citra Nur Ramadhani, siswi Sekolah Rakyat asal Kabupaten Pangkajene, Sulawesi Selatan, yang juga atlet karate tingkat kabupaten. Dengan nada bercanda, Prabowo meminta agar Citra tidak pacaran dulu sampai mendapatkan sabuk hitam.
“Kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau,” ujar Prahowo disambut tepuk tangan anggota MPRI RI.
Inti dari pesan itu, Prabowo meminta Citra untuk fokus belajar dan mengejar cita-citanya sehingga mampu menaikkan derajat hidup keluarganya. Citra hampir putus sekolah saat berada di kelas 4 SD. Ayahnya telah meninggal dunia, sementara ibunya yang jadi tulang punggung keluarga adalah penyandang disabilitas.
Saya menitikkan air mata, terharu, melihat Citra yang mengenakan baju adat daerahnya tersenyum malu-malu saat berdiri menyambut pesan Prabowo. Saya yakin, saya tak sendirian.
***
Selain soal laporan kinerja pemerintah yang baru berusia 21 bulan ini, bagi saya pidato Prabowo tersebut merupakan pernyataan sikap geopolitik yang tegas, merefleksikan pemahaman mendalam tentang posisi Indonesia dalam struktur internasional yang anarkis, sebagaimana dipahami dalam perspektif neorealisme.
Dalam dunia yang ditandai oleh pertarungan sengit antara Great Powers, Presiden Prabowo menempatkan kedaulatan nasional sebagai core and vital national interests yang tidak dapat dikompromikan. Neorealisme menekankan bahwa dalam sistem internasional, kelangsungan hidup negara bergantung pada kemampuan negara tersebut untuk mandiri dan memperkuat kapabilitas internalnya.
Presiden Prabowo secara tepat mengidentifikasi bahwa kedaulatan tidak bersifat abstrak. Kedaulatan harus dibuktikan melalui swasembada pangan, kemandirian energi, seperti realisasi B50 yang mengakhiri ketergantungan impor solar, dan pengelolaan kekayaan alam yang memberi nilai tambah bagi rakyat.
Keputusan untuk menertibkan tambang ilegal, termasuk penutupan 1.000 tambang timah di Bangka Belitung, merupakan langkah neorealis yang krusial. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa sumber daya strategis negara tidak bocor dan tidak dinikmati oleh aktor-aktor asing, melainkan dipergunakan untuk memperkuat basis ekonomi nasional.
Dalam konteks rivalitas kekuatan besar, kerentanan rantai pasok global adalah ancaman nyata. Kebijakan hilirisasi dan upstreaming, melalui akuisisi teknologi dan perusahaan global oleh entitas seperti PT Danantara, adalah strategi rasional untuk menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci yang tak terelakkan dalam rantai pasok dunia.
Neorealisme mengajarkan bahwa negara yang kuat tidak bergantung pada belas kasihan negara lain. Presiden Prabowo menekankan bahwa kemandirian—bukan isolasi—adalah syarat mutlak. Politik luar negeri yang aktif dengan merangkul semua kekuatan besar, namun tetap teguh pada prinsip, adalah manifestasi dari upaya menyeimbangkan kekuatan demi kepentingan nasional.
Reformasi BUMN dengan merampingkan lebih dari 1.000 entitas menjadi maksimal 300 perusahaan produktif adalah langkah konsolidasi kekuatan internal. Ini meminimalkan inefisiensi yang seringkali menjadi celah bagi campur tangan asing atau penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Presiden memahami bahwa militer yang kuat dan ekonomi yang berdaya tahan adalah dua sisi mata uang dalam menjaga kedaulatan. Perhatian terhadap industri pertahanan dalam negeri menunjukkan komitmen untuk menjaga perdamaian dengan memastikan kedaulatan tidak diremehkan oleh pihak lain.
Pembangunan manusia melalui Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat, tempat di mana Citra Nur Ramadhani kini menuntut ilmu, adalah investasi neorealis yang mendasar. Negara yang aman dan kuat membutuhkan SDM yang sehat dan terdidik untuk memenangkan persaingan global yang semakin kompetitif.
Digitalisasi bansos dan layanan publik juga bukan sekadar soal efisiensi teknis. Ini adalah cara negara mengikat kepercayaan rakyat, yang merupakan sumber kekuatan utama negara dalam menghadapi tekanan eksternal.
Kritik Presiden terhadap korupsi sebagai tindakan yang “mencuri masa depan anak-anak kita” adalah pengakuan bahwa korupsi adalah ancaman keamanan nasional. Korupsi melemahkan kapabilitas negara dalam merespons tantangan sistemik internasional.
Visi “membangun untuk satu zaman” menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terjebak dalam orientasi jangka pendek. Neorealisme menuntut pandangan jangka panjang untuk membangun kekuatan yang berkelanjutan melampaui masa jabatan presiden.
Saya kira tidak berlebihan, bahkan harus, kita juga memberikan apresiasi pada penekanan yang disampaikan Prabowo tentang “seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak”. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan kesadaran bahwa dalam dunia yang anarkis, membangun persahabatan yang pragmatis adalah alat untuk mendapatkan investasi, teknologi, dan akses pasar guna memperkuat posisi tawar Indonesia.
Keseluruhan pidato tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini tidak naif. Pemerintah menyadari bahwa di tengah pertarungan Great Powers, Indonesia harus terus mengakumulasi kekuatan—baik ekonomi, teknologi, maupun pertahanan, untuk menjamin kelangsungan hidup dan kemakmuran bagi generasi mendatang.
Kedaulatan bukan sekadar kata-kata, melainkan hasil dari kerja keras, penertiban internal, dan keberanian untuk menegaskan kepentingan nasional di atas segala tekanan global. 
KOMENTAR ANDA