Oleh: Safriady, Pemerhati Isu Strategis & Doktor Ilmu Komunikasi Unpad
DALAM politik, sebuah program besar sering kali tidak gagal karena konsepnya buruk, melainkan karena komunikasinya keliru. Pernyataan Ulta Levenia Tenaga Ahli Utama KSP mengenai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi contoh bagaimana satu blunder komunikasi mampu menggeser perhatian publik dari substansi menuju kontroversi. Ruang digital lebih menyukai potongan video dibandingkan penjelasan utuh. Akibatnya, yang diperdebatkan bukan lagi bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, melainkan narasi yang menimbulkan polemik.
Potong dari dialog di podcast Denny Sumargono yang tayang pada 3 Juli 2026 lalu kini viral dan menjadi bahasan warga netizen dengan mereproduksi ulang potongan video tersebut. Dan beberapa clip clip dijadikan bahan bercanda warganet.
Padahal, apabila dilihat dari perspektif ekonomi politik, Kopdes Merah Putih merupakan salah satu instrumen penting dalam agenda transformasi ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bukan sekadar membangun koperasi baru, tetapi berupaya mengubah struktur ekonomi pedesaan yang selama puluhan tahun didominasi rantai distribusi panjang, ketergantungan terhadap tengkulak, dan lemahnya posisi tawar produsen.
Indonesia sesungguhnya menghadapi paradoks yang telah berlangsung lama. Negara ini merupakan produsen berbagai komoditas pertanian dan perikanan terbesar di kawasan, tetapi kesejahteraan petani dan nelayan masih relatif rendah. Nilai tambah ekonomi justru lebih banyak dinikmati pedagang besar, perusahaan distribusi, hingga pelaku hilir. Petani memproduksi pangan, tetapi tidak menguasai pasar. Nelayan menangkap ikan, tetapi tidak menentukan harga.
Di sinilah letak filosofi Kopdes Merah Putih. Negara ingin mengembalikan posisi koperasi sebagai institusi ekonomi rakyat yang mampu mengonsolidasikan produksi, distribusi, pembiayaan, logistik, hingga pemasaran dalam satu ekosistem. Bila berhasil, koperasi tidak lagi hanya menjadi tempat simpan pinjam, tetapi menjadi pusat kegiatan ekonomi desa.
Dari perspektif ekonomi politik, langkah tersebut juga merupakan bentuk koreksi terhadap struktur pasar yang terlalu liberal di tingkat akar rumput. Selama ini mekanisme pasar bekerja tanpa keseimbangan kekuatan. Petani kecil berhadapan dengan pembeli besar. Nelayan tradisional berhadapan dengan jaringan distribusi modern. Dalam kondisi seperti itu, harga sering kali tidak ditentukan oleh mekanisme persaingan yang sehat, melainkan oleh ketimpangan posisi tawar.
Karena itu, kehadiran koperasi sesungguhnya bukan untuk melawan pasar, melainkan menciptakan pasar yang lebih adil.
Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara maju justru membangun sektor pertanian melalui koperasi yang kuat. Di Jepang, koperasi pertanian melalui sistem Japan Agricultural Cooperatives (JA Group) tidak hanya membeli hasil panen, tetapi juga menyediakan pupuk, benih, asuransi, perbankan, pemasaran, hingga pendampingan teknologi. Petani Jepang memperoleh kepastian akses pembiayaan sekaligus perlindungan terhadap fluktuasi pasar.
Korea Selatan memiliki model serupa melalui National Agricultural Cooperative Federation (NACF). Koperasi menjadi tulang punggung modernisasi pertanian sejak dekade 1960-an. Mereka bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga instrumen pembangunan pedesaan yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah.
Sementara itu, Belanda membuktikan bahwa koperasi mampu bersaing di pasar global. Banyak koperasi pertanian dan peternakan berkembang menjadi perusahaan kelas dunia tanpa kehilangan identitas sebagai milik para anggotanya. Produk susu, bunga, maupun hortikultura Belanda mampu mendominasi pasar internasional karena petaninya bersatu dalam kelembagaan ekonomi yang profesional.
Ketiga negara tersebut memberikan pelajaran penting. Keberhasilan koperasi tidak lahir semata-mata karena bantuan pemerintah, tetapi karena tata kelola yang transparan, profesional, bebas intervensi politik, dan dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten.
Inilah tantangan terbesar Kopdes Merah Putih di Indonesia. Membangun ribuan koperasi relatif mudah. Yang jauh lebih sulit adalah memastikan koperasi tersebut hidup, menghasilkan keuntungan, dan dipercaya masyarakat.
Sejarah koperasi Indonesia mencatat tidak sedikit koperasi yang hanya aktif di atas kertas, menjadi kendaraan proyek, atau sekadar memenuhi target administratif. Apabila penyakit lama ini kembali terulang, maka Kopdes Merah Putih berpotensi kehilangan legitimasi.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa koperasi tidak berubah menjadi instrumen politik desa. Pengurus harus dipilih berdasarkan kapasitas, bukan kedekatan politik. Audit harus dilakukan secara independen. Seluruh transaksi perlu terdigitalisasi sehingga dapat diawasi secara real time. Semakin besar dana yang dikelola, semakin tinggi pula standar akuntabilitas yang harus diterapkan.
Blunder komunikasi Tenaga Ahli Utama KSP Utha Levenia justru menjadi pengingat bahwa keberhasilan program nasional tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga kualitas komunikasi publik. Dalam era media sosial, setiap pejabat, juru bicara, maupun pendukung program harus memahami bahwa satu kalimat yang tidak tepat dapat merusak persepsi masyarakat terhadap keseluruhan agenda pemerintah.
Namun publik juga perlu bersikap proporsional. Kritik terhadap cara penyampaian tidak seharusnya berubah menjadi penolakan terhadap gagasan besar yang ingin diwujudkan. Yang perlu diuji adalah implementasinya, apakah Kopdes Merah Putih benar-benar mampu memotong mata rantai distribusi, meningkatkan harga jual hasil panen, memperkuat akses modal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Kopdes Merah Putih bukanlah berapa ribu koperasi yang diresmikan atau berapa banyak seremoni yang dilakukan. Ukurannya adalah apakah petani memperoleh harga yang lebih layak, apakah nelayan menikmati keuntungan yang lebih besar, apakah desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan apakah generasi muda kembali melihat desa sebagai ruang yang menjanjikan masa depan.
Blunder komunikasi akan segera dilupakan oleh waktu. Namun kegagalan membangun ekonomi rakyat akan meninggalkan dampak jauh lebih panjang. Karena itu, energi bangsa seharusnya tidak habis pada kontroversi sesaat. Fokus utama harus tetap pada misi besar membangun koperasi yang sehat, profesional, dan berdaya saing. Jika itu berhasil diwujudkan, Kopdes Merah Putih bukan sekadar program pemerintahan, melainkan dapat menjadi fondasi baru bagi ekonomi kerakyatan Indonesia di abad ke-21. 
KOMENTAR ANDA