Pejabat pemerintahan daerah di seluruh Papua diminta untuk menghentikan aksi sogok menyogok untuk “membeli” kebijakan pembangunan.
Permintaan tegas ini disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, dalam pertemuan dengan DPR Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP), kepala suku, tokoh masyarakat, hingga pemuda dan mahasiswa di Kantor DPR Papua Tengah pada 17 Agustus 2026 lalu.
“Pak Pimpinan DPR dan MRP yang terhormat, pelayanan pemerintahan di Jakarta itu gratis tanpa bayar. Jangan membiasakan mengantar uang ke Jakarta! Tidak ada kebijakan negara ini yang bisa dibeli dengan uang. Tidak ada kebijakan negara yang bisa dibeli dengan uang, tidak ada,” kata Natalius Pigai dengan nada tegas.
Di tengah masyarakat setempat, praktik sogok menyogok ini dikenal dengan istilah “ikan puri bayar ikan hiu”. Ikan puri atau ikan teri menggambarkan pejabat daerah atau yang lebih rendah, sementara ikan hiu pejabat pusat atau yang lebih tinggi.
“Faktanya ada kok istilah ikan puri bayar ikan hiu. Itu harus kita lawan!” ujarnya masih dengan nada sura tegas.
Pigai menjelaskan bahwa urusan administrasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang terkait dengan Papua di Jakarta adalah gratis dan tidak ada istilah bayar sama sekali.
Tapi, sambungnya, dia tidak tahu bila dikaitkan dengan politik
“Itu wallahu a’lam. Itu urusan Tuhan dan urusan mereka, bukan kami. Tapi untuk pelayanan pemerintah di Jakarta, tidak ada yang bisa diuangkan,” kata Pigai.
Jadi, masih kata dia, pejabat daerah di Papua jangan “gatal tangan” lalu membawa uang segepok ke Jakarta untuk membeli kebijakan.
“Kebijakan tidak bisa dibayar, kebijakan itu gratis. Bapak-bapak bayar pajak, hasil pajak itu diberikan kepada kami sebagai gaji dan tunjangan, berdasarkan itulah kita berikan kebijakan. Buang jauh-jauh tradisi ‘ikan puri bayar ikan hiu’ itu,” lanjutnya.
Praktik “ikan puri bayar ikan hiu” telah membuat semacam stereotip tentang pejabat Papua. Dan itu sungguh memprihatinkan.
“Saya punya rahasia. Dalam alam pikiran penguasa di Jakarta, nilai sogokan orang Papua itu lebih tinggi sepuluh kali lipat dari nilai sogokan orang NTT. Untuk urusan partai politik, jika Anda maju sebagai anggota DPR atau bupati/wali kota, orang NTT paling tidak bayar seratus juta rupiah, sedangkan orang Papua untuk satu kursi bisa dua miliar rupiah! Kenapa? Ya karena kita sendiri yang mengantar uang. Kita malah antar uang membesarkan Jakarta,” urainya lagi.
“Saya mendengar informasi bahwa rekomendasi dari partai politik untuk pencalonan orang Papua adalah yang termahal di seluruh Indonesia. Para penguasa di Papua yang mau jadi pemimpin tetapi ikut cara itu, jahanam juga. Yang jadi korban siapa? Martabat orang Papua jadi lemah dan rendah,” ia menambahkan.
Ia menegaskan tekadnya untuk mematahkan pandangan miring terhadap masyarakat Papua melalui rekam jejaknya yang bersih.
“Anda cek di seluruh media di Indonesia, nama saya adalah salah satu yang terbaik dan terbersih hari ini. Padahal sembilan puluh sembilan persen dalam pandangan Jakarta, orang Papua itu mudah saja dalam hal keuangan. Saya patahkan cara pandang mereka di pusat kekuasaan di Jakarta dengan cara yang bersih. Sekarang, dengan adanya pertemuan kita ini, minimal di Provinsi Papua Tengah, lakukan saja apa yang saya ungkapkan. Nanti kita akan lihat perubahan demi perubahan di masa yang akan datang,meskipun tidak mungkin bisa selesai cepat, karena itu tradisi,” tutur Pigai.
Selain masalah tata kelola keuangan dan birokrasi, Natalius Pigai juga mendorong para anggota legislatif di daerah untuk berani bersuara membela rakyat.
“Saya ini menteri, saya ngomong apa adanya. Mana ada menteri yang ngomong santun dan basa-basi? Saya tidak mau begitu. Saya menteri saja selalu ngomong begini sampai sekarang tidak diganti, apalagi kalian anggota DPR? Kenapa kalian diam terus? Yang tidak boleh dan dilarang negara itu adalah meminta Papua merdeka. Begitu Anda minta Papua merdeka, dicopot besok, selesai. Tapi kalau meminta rakyat sejahtera, adil, makmur, sehat, dan sentosa, memangnya kenapa? Kalian kan menjalankan amanat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Jalankan itu! Jangan pernah takut untuk menyatakan ketidakadilan,” terangnya.
Menutup arahannya, Pigai mengingatkan pentingnya menegakkan keadilan dan kemanusiaan demi masa depan Tanah Papua.
“Jika ada keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan di Papua, maka kita akan melihat matahari keadilan itu muncul mulai dari Papua Tengah,” pungkasnya. 
KOMENTAR ANDA